-->

Kronik Buku Toggle

Harga Siluman Buku Matematika

Pengadaan buku pelajaran matematika untuk sekolah dasar berbau korupsi. Harganya jauh di atas harga buku sejenis.
BERLATAR belakang fajar yang sedang merekah, deretan angka mengapung di atas perahu yang meluncur di laut nan biru. Sampul buku matematika kelas tiga sekolah dasar ini cukup menarik, apalagi di mata anak-anak. Kerumitan olah angka dalam matematika diusahakan diredam lewat ilustrasi yang memikat.

Buku matematika yang dikeluarkan sebuah penerbit di Jakarta tersebut biasa digunakan siswa sekolah dasar di Ibu Kota. Anak-anak di daerah lain bisa saja memakai buku terbitan berbeda. Hanya, isinya mirip. Statusnya pun hampir semuanya sama: telah direkomendasi oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Sepintas tak ada yang aneh. Rumus-rumus dan contoh-contoh soal yang disajikan lumrah saja dan bisa dipahami para siswa. Yang agak ganjil justru harganya. Di pasaran, buku-buku tersebut dijual dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 40 ribu, bergantung pada penerbitnya. Padahal, untuk buku lain yang sejenis, di luar yang direkomendasi Departemen Pendidikan, harganya hanya separuhnya.

Itulah yang diungkapkan sekaligus dipersoalkan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan Bangsa (LSM P2B) dua pekan lalu. Lembaga pemerhati pendidikan ini menduga terdapat penggelembungan biaya alias mark-up dalam pengadaan buku-buku tersebut. Dugaan itu muncul setelah mereka melakukan investigasi pada 300 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiah di 12 provinsi dan 36 kabupaten.

“Buku matematika yang ditetapkan harganya 50 persen di atas buku terbitan lain,” kata Saidin Yusuf, ketua lembaga swadaya itu. Rencananya, lembaga ini akan melaporkan temuannya ke Markas Besar Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Mahalnya harga buku wajib tersebut disebabkan oleh jalur penunjukannya yang panjang dan penuh kolusi. Proyek ini berawal pada adanya dana block grant untuk pengadaan buku sekolah sebesar Rp 150 miliar. Departemen Pendidikan lalu menyaring delapan dari 29 penerbit setelah mereka mengajukan naskah ke Pusat Perbukuan dan tim penilai naskah.

Proses seleksi telah selesai tahun lalu. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Indra Djati Sidi, sebagai Ketua Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran, kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 358/C/Kep/DS/2003. SK ini menyebutkan buku-buku pelajaran matematika untuk sekolah dasar yang lolos seleksi, yang terdiri atas 72 buku, dari delapan penerbit.

Kali ini Departemen Pendidikan menggunakan cara yang akan berbeda dalam membelanjakan anggaran untuk pengadaan buku. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya departemen langsung membayarkannya ke penerbit, kini dana itu disalurkan ke rekening 300 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiah yang ditunjuk di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah inilah yang akan memilih sendiri buku yang mereka pakai.

Saidin Yusuf menuding para penerbit bersaing memberikan diskon ke oknum pegawai dinas pendidikan di tingkat provinsi agar buku buatan mereka dipilih. Ini membuat buku menjadi mahal. Dia memberikan contoh penghitungan. Buku serupa yang dijual bebas di pasar hanya menghabiskan biaya Rp 93,75 hingga Rp 187,50 per halaman, sementara harga buku matematika yang direkomendasi

Departemen Pendidikan mencapai Rp 190 hingga Rp 380 per halaman. Bahkan beberapa penerbit menetapkan harga Rp 200 hingga Rp 400 tiap halaman.
Terlambatnya proses pengadaan buku juga membuat negara makin dirugikan. Seharusnya buku-buku tersebut sudah dipakai siswa sejak tahun ajaran baru tahun lalu, Juli 2003. Ternyata sebagian besar buku itu baru sampai ke sekolah-sekolah tujuan pada Februari 2004. “Akibatnya, sebagian buku yang dibeli itu sampai sekarang menumpuk di gudang-gudang,” kata Saidin.

Temuan tersebut ditampik para penerbit yang bukunya lolos seleksi. Menurut Direktur Utama Ganeca Group, Suardhana Linggih, mahalnya harga buku itu karena biaya distribusinya cukup tinggi. “Untuk mengirim buku ke Nias atau Papua, tentunya dibutuhkan biaya transportasi yang besar,” katanya. Penerbit lain beralasan mahalnya buku itu karena kualitas kertasnya bagus serta penggunaan warna dan ilustrasinya lebih banyak dibandingkan dengan buku lain di pasaran. Soalnya, mereka harus memenuhi kualitas berdasarkan standar yang telah ditetapkan Departemen Pendidikan.

Salah satu penerbit dari Bandung, PT Remaja Rosdakarya, juga berhasil meloloskan bukunya yang berjudul Tangkas Berhitung. Direktur pemasarannya, Aan Soenendar, mengakui adanya isu “uang pelicin” yang diberikan oleh para penerbit kepada tim seleksi agar buku mereka bisa lolos. “Namun kami tidak melakukannya,” ujarnya.

Aan menilai, dibebaskannya sekolah menentukan sendiri buku yang akan mereka pakai bisa mengurangi tingkat penyelewengan di lapangan. Sebab, pembayaran dilakukan sekolah langsung ke rekening penerbit. Namun sistem baru ini juga menyebabkan biaya pemasaran membengkak. “Kami harus mendatangi langsung sekolah-sekolah yang memperoleh dana itu,” kata Aan.

Dugaan kolusi dan korupsi buku pelajaran bukan kali ini saja terjadi. Sekitar sembilan tahun lalu, Departemen Pendidikan menjalankan proyek pengadaan buku bernama Pengembangan Buku dan Minat Baca. Setelah proyek yang dibiayai melalui utang dari Bank Dunia sebesar Rp 1,4 triliun ini berjalan sekitar empat tahun, skandal kolusi di dalamnya terbongkar.

Sejak penunjukan penerbit, penilaian dari tim ahli, hingga buku itu siap disebarkan ke sekolah, tercium aroma korupsi yang kuat. Para pakar matematika, bahasa, dan biologi yang diundang TEMPO untuk menilai buku itu menunjuk beberapa kesalahan fatal yang bisa meracuni logika siswa. Namun, hingga kini, kasus ini tidak pernah diusut tuntas.

Kali ini, menanggapi tudingan korupsi dari LSM P2B, Indra Djati Sidi tampak berang. Dia mengancam akan menggugat balik lembaga yang dianggap telah memfitnah departemennya. “Kita tidak main-main. Kalau memang ada unsur KKN dan mark-up di tempat lain, kok, kita dibawa-bawa?” katanya.

Indra memaparkan, Departemen Pendidikan kini tidak lagi menyelenggarakan tender untuk memilih buku pelajaran. Tugas itu diserahkan kepada Panitia Nasional Buku Pelajaran (PNBP), yang terdiri atas para pakar dari universitas, dosen eks IKIP, dan guru. Selama menyeleksi buku, mereka diisolasi. Dia mengatakan, untuk tahun ini ada 29 penerbit yang bukunya dinilai PNBP. Buku yang dinilai tahun ini meliputi buku matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia?semuanya buku pelajaran sekolah dasar.

Menurut Indra, dana pengadaan buku sekolah pada tahun anggaran 2003 adalah bantuan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Pemimpin proyek di setiap daerah bersama kepala dinas pendidikan setempat menentukan sekolah yang berhak menerima dana bantuan pengadaan buku sekolah itu. Departemen hanya mengirimkan daftar delapan seri buku itu ke daerah. “Terserah setiap sekolah memilih buku yang mana. Kami enggak pernah ngatur-ngatur,” kata Indra.

Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Wukir Ragil, mengakui perlu adanya standardisasi buku pelajaran. Dengan cara ini, kelak tidak lagi diperlukan penunjukan terhadap penerbit yang mengadakan buku. Cara ini akan menghapuskan kemungkinan adanya korupsi dan kolusi.

Masyarakat juga diuntungkan karena mereka bisa menentukan sendiri penerbit yang membuat buku pelajaran sesuai dengan standar. Sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak perlu membuat proyek lagi seperti sekarang. “Namun, untuk bisa mencapai standardisasi, dibutuhkan waktu sekitar lima tahun,” kata Wukir.

Sebelum konsep ideal itu terlaksana, laporan LSM P2B tidak bisa dibiarkan. Dan reaksi positif datang dari Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar. “Kalau itu memang benar, biar saja diambil langkah pengusutan siapa yang terlibat,” katanya dengan nada keras.
Agung Rulianto, Sita Planasari, Rana Akbari (Bandung)

*) Dikronik dari MBM tempo edisi Edisi. 14/XXXIII/31 Mei – 06 Juni 2004

Fadli Zon: Saatnya Menguliti Keburukan Semua Capres

Jakarta: Fadli Zon, orang dekat Prabowo yang menulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” mengajak kepada masyarakat untuk menguliti kebusukan semua calon presiden yang bakal bertarung di pemilihan presiden 5 Juli ini. Ini agar publik tahu siapa calon presiden yang akan dipilihnya.

Berbicara dalam bedah buku yang penuh kontroversi itu di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (28/5), ia mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak salah memilih presiden akibat tidak adanya upaya mengungkap fakta dan data buruk tentang calon presiden itu. Ujungnya, jika masyarakat salah memilih presiden padahal ia menang secara demokratis dalam pemilu, maka publik juga yang akan menanggung segala risikonya.

“Jangan sampai kita tersandera oleh presiden yang memiliki catatan buruk. Apakah kalau presiden adalah pelanggar HAM kemudian bangsa ini mendapat boikot ekonomi dunia, maka yang merasakan presiden itu? Tidak. Kita semua, 220 juta bangsa Indonesia yang bakal kena,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, masyarakat saat ini diberikan informasi dan data yang baik-baik saja tentang calon presiden. Karena itu, menjadi tugas dari siapa pun yang memiliki informasi kebusukan tentang capres untuk mengungkapkannya. “Kalau kampanya yang baik-baik, itu sih sudah dilakukan semua capres. Semua kecap nomor satu. Karena itu, masyarakat harus mengungkap keburukan capres. Tentu, harus tetap menggunakan data dan koridor hukum,” katanya.

Ia mencontohkan, bagaimana publik Amerika Serikat terbiasa sekali untuk mendapatkan fakta dan informasi tentang siapa calon presidennya. Media massa di AS juga terbiasa membongkar sisi hitam dari calon presiden. Ia mencontohkan diungkapnya kebiasaan selingkuh Clinton dan masyarakat Amerika secara luas mengetahuinya. Karena itulah, Fadli Zon mengajak siapa pun untuk mengungkap keburukan Wiranto, SBY, Amien Rais, Megawati dan juga Hamzah Haz.

Meski begitu, Fadli Zon mengelak segala tudingan yang menyebutkan bahwa terbitnya buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” sebagai bagian kampanye hitam terhadap Wiranto. Ia mengemas pernyataannya bahwa buku itu terbit untuk mengungkap fakta dan data sejarah.

Sementara itu, pembicra lain di acara ini, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, yang juga orang dekat Prabowo mengatakan bahwa sebagai sesama pensiunan tentara yang berarti sebagai masyarakat sipil, ia memiliki posisi yang sama dengan Wiranto. Kivlan, yang menyebut Wiranto sebagai pengecut yang tidak mau bertanggungjawab atas kerusuhan Mei 1998, ingin mengungkapkan fakta itu kepada masyarakat agar tidak terus mendapatkan berita bohong dari Wiranto.

Meski begitu, senada dengan Fadli, ia menolak disebut sebagai orang yang sakit hati terhadap Wiranto sehingga melakukan pembunuhan karakter ketika Wiranto maju sebagai capres. Kivlan yang sempat tersinggung dengan omongan Gus Dur yang menyebut dalang kerusuhan Ambon adalah seorang berinisial Mayjen K, juga mengingatkan masyarakat agar tidak salah memilih presiden.

Menjawab tudingan peserta diskusi bahwa ia menjadi tim sukses capres rival Wiranto, Kivlan dengan tegas mengelakanya. “Saya bukan tim sukses capres siapa pun. Dan saya tidakmenjadi bagian dari tim sukses capres siapa pun,” tegasnya.

Hanya saja, dalam kesempatan itu, Kivlan sempat menyebut bahwa SBY di matanya lebih bersifat satria. Ini dibuktikan dengan keberaniannya untuk mundur dari kabinet Megawati. Selain itu, SBY ia lihat juga lebih pintar dan memiliki visi.

Sunudyantoro – Tempo News Room

*) Dikronik dari tempointeraktif, 28 Mei 2004

Toeti Heraty Noerhadi Rooseno, 70 tahun, Luncurkan Buku

Usia 70 tahun tampaknya menjadi titik waktu istimewa bagi Toeti Heraty Noerhadi Rooseno. Budayawan dan guru besar filsafat kelahiran Bandung itu merayakan hari ulang tahunnya dengan rangkaian acara khusus. Ada penanaman pohon, peluncuran buku, ada pula pergelaran konser.

Puncak perayaan digelar di Ballroom Oktroi Plaza, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Untuk menandai acara puncak itu, putra-putri, kerabat, dan kolega Toeti meluncurkan buku Pawai Kehidupan. Buku setebal 348 halaman ini berisi tulisan yang dihadiahkan orang-orang yang mengenal Toeti, antara lain sosiolog Arief Budiman, praktisi hukum Adnan Buyung Nasution, profesor filsafat Kees Berten, dan Frans Magnis Suseno. Judul buku diambil dari salah satu puisi Toeti.

Pada malam yang sama, wanita kelahiran Bandung, 27 November 1933 itu meluncurkan buku Pencarian Belum Selesai (fragmen otobiografi) dan A Time, A Season (kumpulan pilihan puisi). Toeti membagi-bagikan ketiga bukunya sebagai cendera mata untuk tamu undangan yang umumnya teman-teman Toeti dari kalangan akademis dari dalam dan luar negeri.

Dalam kesempatan itu diputar rekaman video yang melukiskan kehidupan Toeti, serta komentar dari orang-orang dekatnya. Yang memberikan komentar antara lain bekas Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, pematung Dolorosa Sinaga, aktivis hak asasi manusia Munir, dan bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan.

Selama ini, Toeti dikenal luas dengan berbagai predikat. Mulai dari pengelola galeri seni, guru besar fisafat, penulis puisi, penulis esai, hingga wanita pengusaha. Keragaman disiplin ilmu yang pernah dituntutnya di masa lalu—pernah mendalami ilmu kedokteran, meloncat ke psikologi, ke filsafat—hingga urusan hak paten yang menuntunnya ke dunia bisnis telah mematangkan Toeti untuk tampil sebagai sosok wanita sukses saat ini.

Di dunia akademis, Toeti bisa disebut telah mencapai puncaknya. Meraih gelar doktor filsafat pada 1979, lalu pada 1994 ia didaulat menjadi guru besar luar biasa di Jurusan Filsafat, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Di samping menjadi Ketua Jurusan Filsafat UI, ia juga pernah menjadi Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Kiprah di dunia bisnis diawali jerih payah Toeti selama bertahun-tahun dalam mengurus paten temuan ayahnya, Prof. Dr. Ir. Rooseno Soerjohadikoesoemo, ke Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Itu pula yang mendorongnya ikut berkiprah di Biro Oktroi Rooseno, perusahaan pertama yang mengurusi hak paten di Indonesia, tempat Toeti menjadi direktur utamanya sejak 1975.

Dari pernikahannya dengan Eddi Noerhadi (almarhum), Toeti dikaruniai tiga putri dan satu putra. Di usianya yang memasuki senja, saat menyambut tamunya pekan lalu, Toeti tetap bugar dan ceria. Di tengah kesibukannya sehari-hari, Toeti pun selalu berupaya berbagi waktu dengan delapan cucunya.

”Saya merasa jadi rakyat nomor dua.”
— Alex Komang, aktor, di Jakarta pada Rabu malam pekan lalu, setelah pemerintah memutuskan tak akan meminta tambahan kuota haji dari Arab Saudi dan menyebabkan dia gagal berangkat ke Mekah tahun depan.

”Ini mau membentuk panti jompo atau mau memberantas korupsi?”
— Amien Sunaryadi, di DPR pada Senin pekan lalu, saat uji kelayakan untuk pencalonannya sebagai pemimpin Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Amien menyatakan akan mundur jika yang terpilih ada yang berusia di atas 60 tahun. Ia tak jadi mundur setelah mendapat masukan dari sejumlah kalangan.

*) Dikronik dari MBM Tempo,43/XXXII 22 Desember 2003

Peluncuran Buku Tata Cara Hubungan Luar Negeri

Jakarta: Pemerintah daerah kurang memiliki pemahaman untuk melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri. Hal ini dikemukakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda seusai acara peluncuran buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Departemen Luar Negeri, Selasa (9/12).

“Pada awalnya pemahaman untuk berkoordinasi kurang, tetapi dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang kita lakukan dan kerja sama dengan Depdagri dan pemerintah daerah sendiri, ada pengertian yang lebih baik,” kata Wirajuda. Saat ini, kata Wirajuda, hal itu sudah tidak terlalu menjadi persoalan. Saat ini jika pemerintah daerah akan melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri, dari awal sudah berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri.

Dalam buku panduan terbitan Deplu tersebut ditunjukan bagaimana pemda bisa menjalin hubungan kerja sama luar negeri, termasuk dalam hal perdagangan dan investasi. Wirajuda memberi contoh perwakilan RI di luar negeri. Jika ingin mendatangkan misi kebudayan di suatu negara, langsung bisa berhubungan dengan daerah yang bersangkutan. “Karena mereka mempunyai lembaga kesenian daerah dan punya dana,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wirajuda juga meminta agar pelaksanaan hubungan luar negeri oleh instansi pemerintah pusat dengan hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri. Sebab, dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional memberikan mandat kepada Departemen Luar Negeri untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional. “Sehingga diperlukan koordinasi antara pusat dan daerah agar kerja sama dengan luar negeri itu efisien dan efektif,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NAD Abdullah Puteh yang mewakili gubernur se-Indonesia menyambut baik dikeluarkannya buku panduan tersebut. Puteh mengakui, kerja sama dengan pihak luar negeri tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

*) Dikronik dari Tempo.co.id 09 Desember 2003 dengan judul asli “Pemda Dinilai Kurang Koordinasi dalam Kerja Sama Luar Negeri”

Kelompok Petani Luncurkan Buku

Jakarta:Sekitar 50 orang petani yang menghimpun diri dalam kelompok tani di Jawa meluncurkan buku berjudul “Belajar Dari Petani: Kumpulan Pengalaman Bertani Organik.

Buku ini berisi pengalaman-pengalaman dan upaya-upaya langsung para petani membudidayakan tanaman secara organik.
“Misinya untuk memperkenalkan bahwa pertanian Indonesia mempunyai teknologi yang ramah lingkungan dan ramah sosial,”kata Direktur Eksekutif Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia Tejo Wahyu Jatmiko di sela-sela acara peluncuran buku tersebut di Musium Nasional, Jakarta, Jum’at (24/10).

Penulis buku ini berasal dari beberapa kelompok tani di Jawa. Antara lain omistriyah, pengurus Kelompok Tani Perempuan Mandiri Bogor, Indraningsih dari Serikat Petani Perempuan Harapan Pertiwi, Sukarjo dari kelompok Tani Sedyo Lestari (DIY), Sugiyono dari kelompok Tani Sidomulyo Jember, Padmo Saputro dari kelompok Tani PHT “Ngudi Makmur”, Boyolali serta beberapa kelompok tani lainnya.

Buku tersebut, menurut Tejo, merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan cita-cita kemandirian, kesejahteraan, kedaulatan serta kelestarian lingkungan alam. “Kelompok tani ini berkumpul, memperkuat diri, kemudian mereka menuliskan pengalamannya bertani organik. Pengalaman yang tidak dibuat-buat. Artinya memang hasil dari pengalaman mereka sehari-hari,”katanya panjang lebar.

Selain itu, Tejo menyatakan bahwa peluncuran tersebut setidaknya sebagai koreksi terhadap kebijakan pemerintah selama ini yang tidak memihak pertanian organik. “Pemerintah selama ini mendukung pertanian modern yang padat pupuk dan peptisida kimia yang tidak mensejahterakan petani, bahkan merusak lingkungan,”kata Tejo.

putri alfarini/TNR

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 24 Oktober 2003

Kedutaan Besar AS Meluncurkan Enam Buku Militer

Jakarta:Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Ralph L. Boyce, Kamis (2/10), membuka diskusi mengenai profesionalisme militer dalam negara demokrasi modern di Gedung Lemhanas, Jakarta. Boyce sekaligus meluncurkan enam buah buku mengenai militer yang belum lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam sambutannya, Boyce menyatakan, Amerika Serikat secara tegas mendukung Indonesia dalam pengalihan ke pemerintahan yang demokrasi. “Hal ini sekaligus akan diupayakan dengan cara mendukung transformasi TNI,” katanya. Peluncuran enam buah buku militer yang ditulis oleh warga negara Amerika ini merupakan salah satu bentuk dukungan Amerika terhadap jalannya demokratisasi di negara ini.

Namun, di luar perkembangan militer terakhir di Indonesia yang semakin memberi ruang bagi sipil, Boyce tetap menyatakan sejumlah keprihatinannya. “Kami masih menunggu penyelesaian pemerintah Indonesia atas pembunuhan dua warga Amerika dan satu warga Indonesia di Timika, Papua, Agustus 2002 lalu,” katanya. Meski begitu, pihaknya tetap menghargai upaya pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi pelaku insiden tersebut. Namun AS tetap menunggu langkah-langkah berikutnya.

Enam buah buku yang diluncurkan berjudul Tentara Sukarela: Tentara Amerika Serikat dari Pantai Normandia ke Bulgaria sampai Menyerahnya Jerman oleh Stephen Ambrose, Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil dan Militer oleh Samuel Huntington, Para Pakar Semi Komando oleh Martin Blumenson dan James Stokesbury dan buku serial Ikuti Aku I, II dan III oleh Aubrey Newman.

*) Dikronik dari tempointeraktif, 02 Oktober 2003

Peluncuran Buku Fenomena Pelacuran Anak

Jakarta:Di dunia sekitar 1,2 juta anak-anak terjebak dalam industri seks.
Memperingati tahun kedua Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia tanggal 12 Juni 2003, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui program Internasional Penghapusan Pekerja Untuk Anak (IPEC) meluncurkan buku “Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia”.

Peluncuran buku yang dihadiri Direkur ILO untuk Indonesia, Alan Boulton, dilakukan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Kamis (12/6). Selain peluncuran buku, juga dilaksanakan Debat Publik Membangun Aliansi Untuk Penghapusan Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan.

Menurut Data ILO, sekitar 1,2 juta anak di dunia masih diperdagangkan dan terjebak dalam pekerjaan berbahaya atau kerja paksa ke eksploitasi seksual. “Perdagangan anak merupakan tindakan yang tidak bermoral dan ilegal yang memaksa anak-anak bekerja dalam kondisi memprihatinkan, dimana mereka seringkali diteror dan disiksa oleh oknum-oknum yang hidup dari memanfaatkan keluguan mereka,”kata Direktur Jenderal ILO Juan Somavia dalam siaran pers yang ditulis ILO.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah kebanyakan anak-anak yang diperdagangkan berakhir dengan dieksploitasinya mereka menjadi pekerja seks komersial.

Kajian cepat yang baru dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta, Bandung 2.511, Yogyakarta 520, Surabaya 4.990, dan Semarang 1.623. Namun jumlah ini dapat menjadi beberapa kali lipat lebih besar mengingat banyaknya pekerja seks komersial bekerja di tempat-tempat tersembunyi, ilegal dan tidak terdata.

Lebih lanjut, data yang ada memperlihatkan daerah-daerah pemasok anak-anak untuk kegiatan pelacuran meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, sumatera Barat, Suamtera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Sementara daerah-daerah penerimanya terutama Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Riau, Batam, Ambon, Manado, Makasar, dan Jayapura. Beberapa diantaranya bahkan diperdagangkan di luar negeri seperti Sinagpura, Malaysia, Taiwan, dan Jepang.

Buku yang diluncurkan tersebut berisi studi-studi lapangan yang dilakukan ILO-IPEC bersama dengan Universitas Katolik Atmajaya, Yayasan Kusuma Buana, dan Universitas Airlangga. Buku ini membahas latar belakang pelacuran anak di Indonesia, prosedur jaringan dan rekrutmen, kisah-kisah anak yang dilacurkan, faktor pendorong timbulnya pelacuran anak, perlindungan hukum dan implikasinya. “Peluncuran buku ini diharapkan dapat menggugah berbagai pihak untuk lebih peduli tentang pelacuran anak dan melakukan tindakan konkrit untuk mengatasinya,”ujar Andri Yoga Utami, salah satu editor buku ini. Ia juga menambahkan perlunya perubahan paradigma bahwa dalam kasus anak yang dilacurkan, anak hanya menjadi korban dan menjadi seseorang yang tidak punya pilihan. “Berbeda dengan PSK dewasa,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut Alan Boulton menyerahkan secara simbolis buku “Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia” kepada wakil dari parlemen remaja, pemerintah, lembaga donor, pekerja, LSM, organisasi kewanitaan, dan polisi.

“Ini adalah sesuatu yang dilihat ILO sebagai hal yang buruk sehingga pekerja anak terutama dalam hal seksual, harus dihapuskan,”kata Alan mengenai masalah anak yang dilacurkan. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang termasuk dalam program IPEC karena kondisi pelacuran anak yang memprihatinkan.
(Narila Mutia-TNR)

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 12 Juni 2003 dengan judul asli “Jumlah Anak-Anak Yang Dipasok Jadi Pelacur Di Indonesia Tinggi”

Serikat Karyawan Telkom Bikin Buku Tolak Rencana Penjualan Telkomsel

Jakarta:Serikat Karyawan (Sekar) Telkom akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan Telkomsel agar tidak jatuh ke tangan lain melalui go public. Soalnyam Kondisi Telkomsel saat ini sangat sehat sehingga tidak ada alasan untuk menjualnya. “Tidak ada alasan untuk menjual Telkomsel seperti rencana Laks (Laksamana Sukardi, red). Telkom dan Telkomsel tidak butuh duit,” tandas Ketua Umum DPP Sekar Telkom, Hery Kusaeri, dihadapan sejumlah wartawan di kantor Telkom Yogya, Jumat (21/3) sore.
DPP Sekar Telkom mengundang wartawan dalam rangka peringatan ulangtahunnya yang ketiga yang dipusatkan di Yogyakarta. Selain peresmian masjid dan semaan Alquran, ulangtahun Sekar Telkom kali ini akan ditandai dengan peluncuran buku “Kebangkitan Nasionalisme Karyawan BUMN, Perjuangan Sekar Telkom Menyelamatkan Divre-IV Jateng-DIY”.

Menurut Hery Kusaeri, karyawan Telkomsel sudah sepakat bahwa Telkomsel tidak perlu go public. Hery menegaskan, kondisi perusahaan Telkomsel saat ini sangat bagus sehingga rencana Meneg BUMN Laksamana Sukardi untuk menjual Telkomsel melalui go public dinilai sebagai langkah yang aneh. “Kalau alasannya ingin menggairahkan pasar modal, itu alasan yang naif. Sebab, pasar modal di Indonesia itu belum obyektif,” tegas Hery Kusaeri.

Hery juga menyatakan kekhawatirannya rencana penjualan Telkomsel dengan cara masuk bursa saham itu akan bernasib sama dengan Indosat. Penjualan Indosat dinilai terlalu murah karena hanya dijual Rp 5,6 triliun sementara Indosat memiliki anak perusahaan yakni Satelindo yang justru asetnya mencapai Rp 13 triliun.

“Kami tidak ingin bernasib seperti Indosat, dicaplok induknya untuk memperoleh aset yang lebih besar dari anak perusahaannya. Perjuangan kami dulu menolak tukar-guling dengan Indosat, ternyata merupakan langkah yang benar. Ini pelajaran bagi karyawan BUMN lainnya. Perjuangan Sekar Telkom tidak akan berakhir. Kami akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan,” tegas Hery Kusaeri.

Pernyataan senada juga disampaikan Sekjen DPP Sekar Telkom, Syahrul Akhyar, pada kesempatan yang sama. Syahrul berharap perjuangan Sekar Telkom dalam mempertahankan asetnya menjadi inspirasi bagi karyawan BUMN lainnya untuk mempertahankan aset dari tangan asing. “Telkomsel itu aset terakhir kami, jadi akan kami pertahankan mati-matian,” tegasnya.

Menurut Syahrul, 50 persen pasar seluler di Indonesia saat ini sudah dikuasi pihak asing. Sementara 30 persen saham di Telkomsel dimiliki oleh karyawan Telkom. “Nah, kalau Telkomsel akhirnya jadi dijual, maka bisa dipastikan bisnis seluler di Indonesia sudah dikuasai asing. Dalam hal ini adalah Singapura. Kalau Telkomsel sudah dikuasai, maka pada gilirannya Telkom tinggal dicaplok,” jelasnya.

Syahrul juga menegaskan, pelepasan aset BUMN hanya bisa dihentikan dengan kekuatan bersama antara serikat karyawan yang bersangkutan dan dukungan masyarakat. Sebab, menurut Syahrul, para petinggi di negeri ini hanya memikirkan bagaimana memperoleh uang demi pemilu 2004.

Peluncuran dan bedah buku yang mendokumentasi perjuangan Sekar Telkom dalam kasus tukar guling dengan Indosat ini akan dilakukan di Gedung UC UGM, Sabtu (22/3). Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid yang dijadwalkan menjadi pembicara utama ternyata tidak bisa hadir karena masih berada di Korea Selatan. Pembicara lainnya adalah Prof Dr Mahfud MD SH dan Prof Dr Ichlasul Amal.

Heru CN — TNR

*) Dikronik dati tempointeraktif, 21 Maret 2003

Korupsi Pengadaan Buku Sekolah Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

Jakarta:Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pendidikan Bangsa melaporkan korupsi tender pengadaan buku sekolah di Departemen Pendidikan Nasional. Wakil LSM ini mendatangi Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, Rabu (19/3) siang ini.
Menurut Saidin Yusuf, Ketua LSM Peduli Pendidikan Bangsa, pihaknya telah melakukan survei sejak satu setengah tahun yang lalu. Survei itu dilakukan di 12 provinsi diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta “Jelas ada korupsi di seluruh Indonesia,” Yusuf menyimpulkan surveinya. Yusuf mencontohkan proses mark up dalam nota tender dan penunjukkan langsung pelaksana proyek pengadaan buku pegangan mata ajaran Fisika dan Biologi untuk siswa SLTP tahun ajaran 2001-2002 yang lalu. Total nilai tender Depdiknas ketika itu adalah Rp 154 miliar. “Dari jumlah itu, negara dirugikan senilai Rp 96, 16 miliar,” kata Yusuf lagi.

Laporan LSM Peduli ini diawali dengan aksi unjuk rasa sekitar 30 aktivisnya dan sejumlah murid sekolah. Mereka akhirnya diterima Kepala Pusat Penerangan Hukum, Antasari Azhar. Kepada demonstran, ia berjanji meneruskan laporan tersebut ke Jaksa agung Muda Intelejen. “Segera kita selidiki,” katanya. Usai dari Kejaksaan Agung, demonstran akan mendatangi Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar. (Wahyu Dhyatmika )

Dikronik dari Tempo News Room 19 Maret 2003

Biografi Gus Dur Diluncurkan

Jakarta-Buku biografi mantan Presiden Indonesia KH Abdurrahman Wahid berjudul Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karangan Greg Barton, Kamis (28/2) malam, diluncurkan di Golden Ball Hotel Hilton, Jakarta.

Peluncuran buku mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu yang dilakukan bersama peluncuruan buku Wimar Witolear berjudul No Regrets, dihadiri tokoh politik seperti Alwi Shihab, mantan menteri Soebroto, mantan Pangkostrad Kemal Idris, sastrawan Pramoedya Ananta Toer, serta tokoh LSM atau pun olahragawan seperti Ade Rai. Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, didampingi istri Sinta Nuriyah, serta putrinya Yenny dan Inayah.

Dalam kata sambutannya, Gus Dur hanya menceritakan tentang kebiasan salah kutip oleh media massa atas berbagai pernyataan yang pernah dikeluarkannya. Ia mencontohkan, ketika berkunjung ke Sumatera Utara ditanya soal pernyataan Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew tentang gembong teroris di Indonesia, ia mengatakan, pada saatnya nanti akan mengajarkan demokratisasi di Singapura. Namun, sambungnya, media massa mengutip ia akan melakukan demo di Singapura.

Dalam acara itu, ia mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua MPR Amien Rais di Cengkareng, Kamis sore tadi. Dalam pertemuan itu Amien sempat menyebut pemerintah sekarang terlalu banyak menjual aset negara. Gus Dur mengaku memberi nasehat kepada Amien untuk membaca salah chapter bukunya yang disebut PPAN atau Pemerintah Penjual Aset Negara.
Pramoedya Ananta Toer, yang diminta tanggapannya tentang buku biografi Gus Dur, mengaku belum membaca, namun ia menilai buku-buku biografi tokoh terkemuka di Indonesia lebih banyak ditulis orang asing. “Bukan hanya biografi, tetapi juga buku sejarah mungkin karena objektifitas dipandang sangat tinggi,” kata Pramoedya.

Sedangkan Greg Burton, sang penulis buku yang juga dosen senior di Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, mengaku mengenal Gus Dur sejak melakukan riset untuk menyelesaikan program S-3 akhir tahun 1980-an, namun mulai intens dan tertarik lebih mengenalnya tahun 1996. “Tapi terus terang saja pada saat itu saya agak malas untuk mengerjakan riset tentang Gus Dur pribadi, saya lebih kepada NU-nya,” demikian Greg Barton.(Sumber:kcm)

*)Dikronik dari Gusdur.net 20 November 2004

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan