-->

Kronik Buku Toggle

Ketika si Ong Tertusuk Keris Arok

Oleh Muhidin M Dahlan

Seorang gadis Jawa berwajah bulat. Rambutnya berkonde dan memakai kebaya hijau sederhana. Matanya sipit, teduh, dengan kulit agak gelap. Ia duduk di bale dengan latar pantai, ombak, nyiur, dan gulungan awan. Tangan kirinya mencauk sabuk kuning sembari sebelahnya lagi menapak lantai bale. Sementara di sudut lain, seorang priyayi bersurjan bertolak pinggang dengan sebelah tangannya menyandera sebilah tongkat. Dadanya membusung. Mata awas. Kumis tersisir rapi. Di belakangnya, seorang abdi memayungi.

Itu bukan serangkai paragraf novel. Tapi narasi untuk gambarkan sampul buku yang bertitel Gadis Pantai. Melihat sampul itu, penulisnya, Pramoedya Ananta Toer, mengangguk-angguk senang. “Luar biasa. Hebat sekali yang bikin. Ini yang saya bayangkan Gadis Pantai.”

Siapa pembikin sampul yang membuat Pram angkat puji itu? Ia Ong Hari Wahyu (46) atau biasa disapa Mas Ong. Menyebut revolusi sampul buku di Indonesia, orang tak boleh melupakan nama ini. Dari Yogyakarta, ia menjadi pionir yang menjadikan sampul buku serupa kanvas karya seni. Ia telah membuat ratusan sampul buku dari sekian banyak penerbit. Hingga ia pun berkesempatan membuat sampul buku Pram.

“Saya gembira dan bangga sekali bisa melayani beliau. Tokoh je. Bukan hanya nasional, tapi dunia. Punya spirit luar biasa. Walau di penjara bisa menulis dengan sangat bagus. Bahkan sampai usia tua daya ingatnya bagus. Saya sangat respek. Dan beruntung sekali saya. Terimakasih sekali dikasih kesempatan untuk bikin sampul bukunya,” kata Ong dalam sebuah perbincangan di rumah joglonya yang asri dan sederhana di Bugisan Yogyakarta.

Bagi Ong, membuat sampul buku Pram ia seperti dipaksa untuk masuk dalam studi antropologi; seperti halnya Pram berpayah-payah menelusuri arsip sejarah sebelum menulis. Dan itu yang dilakukan Ong ketika membuat sampul yang salah satunya Gadis Pantai.

Awalnya spirit Gadis Pantai didapatkan Ong dari sedikit perbincangan dengan Pram. “Waktu ngobrol-ngobrol saya menangkap ideologi Pram, perjuangannya. Lantas saya dapat data juga dari Bowo (M Bakkar Wibowo, red). Kata Bowo, gambaran perempuan menurut Pak nggak seperti perempuan sekarang. Pram menggambarkan perempuan itu ulet, gigih, pekerja.”

Dari situ Ong lalu membayangkan bahwa Gadis Pantai itu orangnya pasti tak begitu putih. “Lha, cah pantai je. Wajahnya keras. Wajahnya harus dibuat agak gelap-gelap. Dan kebetulan saya punya arsip foto perempuan Jawa lama. Lalu saya ubah sedikit-sedikit. Setelah saya amat-amati lama-lama, kayaknya ini ya. Saya merasa pas sekali terhadap apa yang saya bayangkan tentang Gadis Pantai yang juga suka jual-jualan. Dan idenya itu ya saya dapatkan di Pantai Parangtritis waktu saya mancing. Kan sama. Sama-sama asongan kue. Tapi di sini saya kasih sedikit unsur cantiknya. Karena ia tokoh.”

Hal yang sama dilakukan Ong ketika membuat sampul Tetralogi Buru ketika masih diterbitkan Hasta Mitra. Ong mengaku, empat buku itu sudah ia baca sejak SMA dengan sembunyi-sembunyi. Dan di kepalnya sudah terbayang tipologi Ontosoroh. Juga sosok Minke yang terpelajar yang masuk dalam dunia Annelis. Untuk latar, Ong harus membongkar-bongkar arsipnya tentang Surabaya tahun dulu-dulu. Ia lalu mencocok-cocokkan dengan pengalaman empirisnya sendiri, walau tidak pas dengan kondisi-kondisi bangunan awal abad.

Sebelum memutuskan membuat sketsa Minke, Ong diberitahu editornya, Joesoef Isak, bahwa Minke itu seperti Soekarno muda. Dia adalah Tirto Adhi Surjo. “Saya memang membayangkan Minke ini anak Pribumi yang cerdas. Karakteristiknya revolusioner atau apa gitu. Saya kemudian buka-buka data-data tentang wajah orang-orang tahun awal abad. Lho, saya lihat nggak ada yang cakap. Orang-orang Jawa jaman semono (waktu itu) dahinya mengkilat. Tulang pipinya nonjol. Mulutnya maju. Nah saya tertolong dengan Soekarno. Soekarno ini kan ngganteng sekali. Kalau orang sebelum Karno, wah nggak cakap. Padahal Minke kan tokoh yang mesti agak gantenglah. Saya pun mencampur antara Tirto, Karno, dan orang lain. Sekian wajah saya campur-campur di situ. Hahahahahaha.”

Tapi Ong tak selalu menepati janjinya melakukan studi antropologi dalam membuat sampul buku Pram. Ia suatu kali tergelincir yang membuatnya malu sungguh. Yakni sewaktu membikin sampul Arok Dedes. Pangkal soalnya, Ong tak membaca sama sekali karya itu. Sinopsisnya pun tak. Hanya Joesoef Isak memberitahu bahwa ada kemiripan kudeta Arok dan kudeta Harto ’65. Saat itu praktis Ong hanya mengandalkan ingatannya saat mendapat cerita Ken Dedes dan Ken Arok—yang terbukti kemudian payah—bahwa cerita itu identik dengan keris Mpu Gandring. Padahal, dalam novel Pram tak ada sama sekali keris. Ong sadar dengan itu setelah temannya memberitahu.

“Saya malu sekali. Teman saya bilang: ‘Kamu kok nggambar keris, padahal di dalamnya nggak ada keris-kerisan itu.’ Malu aku. Malu benar. Malu. Waduh. Ini gara-gara saya nggak membacanya. Sejarah SD kan Mpu Gandring identik dengan pembuat keris. Kemudian saya mengimajinasikan Arok itu menyelinap dengan keris terhunus. Makanya ada pohon pisang. Terus ada gelap. Pokoknya menyelinaplah. Nggak mungkin berhadap-hadapan. Celaka sekali keris itu. Bodoh dan fatal sekali itu. Ha ha ha ha ha ha,” aku Ong mengenang kembali sampul Arok Dedes warna merah gelap terbitan Hasta Mitra itu. Saat ada kesempatan buku itu cetak ulang, Ong buru-buru merevisi sampulnya dengan membuang keris sialan itu.

Di luar keris sialan itu, Ong memang memperlakukan buku Pram tak biasanya. Sebab bagi Ong, Pram itu tokoh luar biasa. Maka betapa kagetnya Ong ketika pada suatu hari Pram dan keluarganya berkunjung ke rumahnya di Bugisan.

“Saya bingung sekali. Ini ada orang besar datang ke rumah saya. Saya bingung sekali. Saya harus melakukan apa. Padahal saya kira Pram nggak suka disuguhi berlebihan. Tapi, saya sebagai orang menghormati rasanya harus menjunjungnya. Bagaimana ya. Nervous gitu. Saya harus ngomong apa. Shock benar saya. Apalagi orang kayak saya ini yang hanya bermimpi-mimpi waktu di SMA membaca Tetralogi Buru sembunyi-sembunyi, kayak apa ya pengarang buku hebat ini. Itu 20 tahun sudah. Terus ia datang di depan saya, sungguh kayak mimpi. Apalagi saya kan orang Jawa yang harus melayani tamu sebaik-baiknya. Mana saya harus bekerja keras belajar memanggilnya Bung, bukan Mas. Hahahahaha. Padahal saya tahu Pram itu Jawa yang bukan Jawa. Jadi saya nggak tahu harus berbuat apa. Di rumah nggak ada istri dan anak lagi. Terpaksa untuk bikin wedang (air minum) saya minta tolong tetangga sebelah. Dan malu sekali saya. Sirupnya pakai air panas. Panas sekali. Siang panas gitu lagi. Kan nggak nyambung sirup pakai air panas. Aduh, malu sekali saya.”

M Bakkar Wibowo juga merasakan hal yang sama ketika diminta Lentera Dipantara membikin sampul untuk tujuh buku, antara lain Sang Pemula, Di Tepi Kali Bekasi, dan Hikayat Siti Mariah. “Saya sangat bangga. Juga tentu saja tegang. Bukan apa, kapasitas Pram sebagai sastrawan internasional itu. Walaupun beberapa kali makan bersama, saya tetap menganggap Pram manusia luar biasa. Membuatkan sampul buku Pram saya anggap puncak karier pembuatan sampul saya,” ujar Bakkar. Walau demikian, pembuat sampul buku yang sudah berjumlah hampir 150 buku ini baru membaca karya Pram yang halamannya tipis-tipis seperti Larasati dan Gadis Pantai. “Nggak ding. Gadis Pantai nggak selesai,” serunya ngakak.

Bagi Ong—juga Bakkar—Pram adalah pribadi yang menarik, keras, dan teguh. Dan Ong tak akan lupa kata-kata Pram: “Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja!” Menurut Ong, itu kalimat yang sangat dahsyat. “Kerja itu kan, ya sebagai manusia kamu harus bekerja menghasilkan sesuatu. Kalau nggak, kamu bukan manusia. Kerja! Kerja! Kerja!” pungkas Ong.

Sumber: Tabloid IBOEKOE, Edisi I/Vol I/Juni 2006

Peringati Hari Buku, IKAPI dan Penulis Gelar Demo

Jakarta:Bertepatan dengan hari buku 17 Mei 2006 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi simpati. Pukul 11.00 WIB para anggota IKAPI dan beberapa anggota pengarang berkumpul di depan Plaza Indonesia untuk melaksanakan aksi itu.

Ketua Pelaksana aksi, Junaedi, 34 tahun, mengatakan aksi kali ini baru berupa embrio untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Slogan ini misalnya “Discovering the joy of reading” diharapkan dapat membentuk suatu pemikiran dalam benak masyarakat bahwa membaca itu menyenangkan.

DItemui di lokasi aksi H. Usman, seorang pengarang mengatakan bahwa pengarang ikut meramaikan aksi ini karena pengarang adalah unsur utama dari buku.

Ia juga mengatakan bahwa dengan royalti rata-rata 10 persen yang diberikan penerbit sesungguhnya pengarang dapat hidup layak. Akan tetapi pengarang Indonesia belum berani menjadi pengarang profesional yang total menulis karena takut tak bisa hidup. Hal ini diamini Bambang Joko Susilo yang juga seorang penulis.

Aksi ini akan diwarnai dengan pembagian stiker di depan Hotel Niko dengan dibantu oleh beberapa mahasiswa dari Atmajaya Jakarta, Politeknik UI, dan sejumlah simpatisan.

Saat ini sekitar 10 orang sudah berkumpul di depan Plaza Indonesia untuk mulai aksi.

Meski ada aksi lalu lintas di bundaran HI lancar. Polisi juga tampak berjaga-jaga di lokasi aksi. asa estheria vipana

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 17 Mei 2006

Buku Panduan Museum di Bali Diluncurkan

Denpasar: Sebuah buku yang mengulas keberadaan museum-museum di Bali diluncurkan di Museum Lukisan Klasik Gunarsa kemarin. Buku terbitan Himpunan Museum Bali (Himusba) berjudul “Treasure Island” ini diharapkan dapat menjadi panduan wisata maupun bahan pengajaran ilmiah.

Di Bali, menurut Ketua Himusba Nyoman Gunarsa, terdapat 27 museum mulai dari museum ilmu pengetahuan hingga museum seni. “Karenanya Bali bahkan bisa
disebut sebagai pulau museum,” tegasnya.

Keberadaan museum itu, tegas maestro pelukis ini, juga menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap sejarah dan perkembangan kreativitas masyarakat Bali.

Sejumlah museum yang termasuk dalam museum ilmu pengetahuan antara lain adalah museum purbakala di Gilimanuk, museum Subak di Tabanan dan Gedung Kirtya di Singaraja yang menyimpan naskah-naskah lontar.

Untuk penulisan buku, Himusba bekerja sama dengan Richard Mann dari Gateway book International, penerbit buku terkemuka dari Inggris.

Untuk tahap pertama buku berbahasa Inggris ini akan dicetak 5.000 eksemplar dan dijual seharga Rp300 ribu.

Rofiqi Hasan

*) Dikroik dari Tempointeraktif, 07 Mei 2006

Suara-suara Saya di Senayan

Jakarta: Komentar mantan Ketua MPR Amien Rais tentang pemberian konsesi blok Cepu selama 30 tahun kepada ExxonMobil membuat Direktur Pertamina, Ari H. Soemarno, meninggalkan sebuah acara peluncuran buku di Hotel Le Meridien, Jakarta, hari ini.

“Pemberian konsesi itu adalah contoh yang sangat nyata, cetho welo-welo, tentang penjualan Indonesia kepada asing,” kata Amien dalam pidato peluncuran buku “Suara-suara Saya di Senayan” itu. Buku ditulis oleh Catur Sapto Edi, anggota Komisi Energi DPR dari Partai Amanat Nasional.

Menurut Amien, yang juga Ketua Dewan Kehormatan PAN, pemerintah telah korupsi luar biasa dalam konsesi itu karena merugikan keuangan negara. “Saya tak tahu jin mana yang membisiki pemimpin kita untuk menjual sumber daya alam, yang bisa mensejahterakan rakyat, kepada asing.”

Ari masih bertahan ketika Amien berpidato. Tapi, begitu Amien turun podium, Direktur Pertamian yang baru dilantik 8 Maret lalu itu buru-buru meninggalklan ruangan. Adapun pembicara lainnya, masih tinggal yakni Amien, Ketua Komisi Energi DPR Agusman Effendy, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, dan bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier. “Saya acara lain,” ujar Ari kepada pers di luar ruangan.

Ari mengaku tak bisa menolak kehadiran Exxon karena begitu menjabat direktur utama, ia sudah ada kesepakatan pemerintah dengan perusahaan minyak dari Amerika Serikat tadi. Pertamina hanya mencari solusi agar eksplorasi bisa segara dilakukan. “Kami tak bisa berbuat apa-apa,” kata nya.

Thonthowi Jauhari

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 16 Maret 2006

Besok, Bedah Buku Mesin Ketik Tua

Padang: Besok, Komunitas Pegiat Sastra Padang (KPSP), Sumatra Barat, akan menggelar peluncuran dan bedah buku Mesin Ketik Tua karya H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie di Gedung Abdullah Kamil Jalan Diponegoro Padang.

Peluncuran buku itu akan dihadiri oleh Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi. Sebagai pembedah akan hadir sejarawan Dr. Mestika Zed dari Universitas Negeri Padang dan Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, M.S Dt Pahlawan G.P Gajah Tongga, akedemisi dan ninik mamak.

Menurut Ketua KPSP Yurnaldi, acara ini diadakan terkait dengan Hari Pers Nasional (HPN)ke-60 dan sekaligus maalekkan (merayakan) hari ulang tahun ke-73 Kamardi Rais, salah seorang jurnalis senior, mantan Ketua PWI Sumatra Barat dua periode (periode 1981-1985 dan 1985-1989) dan kini Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat.

Buku Mesin Ketik Tua merupakan pemikiran dan renungan perjalanan jurnalistik Kamardi Rais selama 53 tahun. Buku ini memuat berbagai persoalan adat dan budaya Minangkabau, sejarah, sosial, politik, dan in-memoriam tokoh-tokoh pers Sumatra Barat.

“Ketekunan menulis adalah sikap yang sesungguhnya
perlu kita teladani dari sosok Kamardi Rais. Banyak catatan-catatan peristiwa dan fakta sejarah yang terjadi luput dari perhatian kita,” ulasnya.

Dalam perspektif sejarah pers di Indonesia, Yurnaldi mengatakan, orang Minang bukan kemarin mulai membaca koran. Di bulan Desember 1864, orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa Melayu.

Pada bulan itu edisi perdana Bintang Timor diluncurkan. Itulah koran pribumi pertama (vernacular press) yang terbit di kota yang sudah berusia tua ini. “Padang memang merupakan kota pers tertua di Sumatra dan termasuk kota Indonesia yang paling awal mengenal surat kabar.”

“Untuk itu pula, kehadiran buku yang diterbitkan Pusat Pengkajian Islam Minangkabau ini dalam kerangka sejarah pers menjadi sangat penting nilainya,” ujarnya lagi.

Budi Putra

*) Dikronik dari Tempointeraktif 10 Maret 2006

Peluncuran buku Memahami Indonesia

Jakarta: Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, demokrasi di Indonesia berjalan pincang karena peran legislatif melemah. Padahal, berdaarkan teori elementer demokrasi, empat pilar demokrasi yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers harus saling mengisi untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Mungkin legislatif akan kembali seperti jaman dulu, menjadi rubber stamp (stempel pemerintah) dan menjadi yes man atau yes woman institution” kata Amien dalam peluncuran buku “Memahami Indonesia” di Hotel Four Seasons, Jakarta, hari ini.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, di sisi lain eksekutif cukup terampil. Adapun pers, sebagian masih kritis. “Dan sebagian cuma meng-iya, iya-kan saja.” Ia berpendapat, eksekutif yang senang jika media massa tak terlalu kritis karena “langkah-langkahnya” akan lebih mulus.

Mengenai peran yudikatif, menurut Amien, masih berkonflik satu sama lain. “Tentu, ini menyenangkan Pak Jusuf Kalla dan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tuturnya.

Peluncuran buku yang diterbitkan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate itu dihadiri antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, bekas Ketua DPR Akbar Tandjung, bekas Ketua Muhammadiyah Syafii Ma’rif, bekas Menteri Perumahan Rakyat Cosmas Batubara, Marzuki Usman, serta wartawan senior Rosihan Anwar.

Dimas Adityo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 15 Februari 2006 dengan judul asli “Amien Rais : Legislatif Lemah”

AJI Terbitkan Panduan Hukum untuk Jurnalis

Jakarta: Aliansi Jurnalis Independent Jakarta, Rabu (28/12) pagi, meluncurkan buku “Panduan Hukum untuk Jurnalis”. Buku ini diharapkan bisa memberi panduan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehari-hari.

Buku ini disusun, kata ketua AJI Jakarta Ulin Niam Yusron, dari keprihatinan kami atas banyaknya gugatan hukum terhadap pers. “Semoga setelah membaca buku ini, wartawan tidak mudah disomasi,” katanya.

Buku ini disusun sejak 6 bulan lalu dan disarikan dari sejumlah diskusi intensif yang melibatkan Dewan Pers, wartawan, dan pengacara. Polisi, jaksa, dan hakim juga ikut memberi masukan,” kata Ulin

Peluncuran buku hari ini ditandai dengan diskusi tentang kriminalitas dan kekerasan pada jurnalis berbicara dalam diskusi ini, ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, Advokat Luhut Pangaribuan, dan penulis buku ini, Margiono dari AJI Jakarta. wahyu dhyatmika

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 28 Desember 2005

Kejaksaan Selidiki Atlas Bergambar Bendera Bintang Kejora

Surabaya:Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang menyelidiki atlas bergambar bendera Bintang Kejora yang sering digunakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kejaksaan juga menyita 3.284 buku peta setebal 96 halaman itu dari berbagai toko buku di Surabaya dan perusahaan yang menerbitkan.

Diduga ada sekitar 2 ribuan atlas sejenis yang terlanjur beredar di sekolah-sekolah dan toko-toko buku. Untuk menarik kembali atlas-atlas tersebut, Senin (21/11) kemarin Kejati telah menerbitkan surat kerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional serta kepolisian agar segera merazia di tiap-tiap sekolah dan toko buku.

Di buku berjudul “Atlas Lengkap Indonesia & Dunia, 33 Propinsi untuk SD, SMP, SMA & Umum” tersebut pada halaman paling belakang terdapat gambar bendera-bendera 210 negara di dunia. Salah satunya adalah bendera Bintang Kejora dengan keterangan di bawahnya Wirian (West Irian). “Atlas ini bisa menyesatkan siswa sekolah. Sejak kapan Irian Jaya jadi negara sendiri,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jatim, Devi Sudarso kepada Tempo, Selasa (22/11).

Dari penyelidikan intelijen kejaksaan, atlas bergambar sampul bola dunia (globe) itu diedarkan oleh empat penerbit berinisial CV. A, CV MP, CV G dan CV GBS. Kejati telah meminta keterangan dari para pemilik penerbitan beberapa hari lalu.

Pemilik penerbitan bernisial AL mengaku, sebelum mencetak halaman bergambar bendera-bendera dunia dirinya membeli CD room World Flag di salah satu mal di Surabaya seharga Rp 100 ribu pada akhir tahun 2002 lalu.

Pada Nopember 2003, AL menyerahkan CD room kepada sebuah percetakan agar gambar bendera-bendera itu divisualisasikan dalam bentuk cetakan. Selanjutnya pada awal 2004 AL menerbitkan atlas sebanyak 5000 eksemplar dan diedarkan ke toko-toko buku. “Masing-masing toko buku saya kasih jatah 10 eksemplar,” kata AL seperti ditirukan Devi.

Awal bulan lalu kejaksaan mendapat laporan dari masyarakat tentang beredarnya atlas tersebut. Pada 15 Nopember 2005 turun surat dari jaksa agung muda bidang intelijen agar dilakukan pengamanan terhadap atlas-atlas tersebut. “Kami memandang buku ini bisa membahayakan pemahaman siswa dan masyarakat,” ujar Devi. Kukuh S. Wibowo

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 22 November 2005

Indra Djati Bantah Korupsi Dana Buku 2003

Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, melalui pengacaranya, Luthfi Yazid, menyatakan tidak pernah ada proyek pengadaan buku untuk SD pada 2003 yang didukung pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 154 miliar.

“Yang ada adalah program penyaluran dana pemberian subsidi bantuan buku pelajaran matematika SD/MI 2003,” kata Luthfi kepada Tempo, Jumat (19/8). Luthfi, atas nama kliennya, menggunakan hak jawab atas berita di Tempo Interaktif, 10 Agustus 2005, berjudul Diduga Korupsi, Indra Djati Sidi Segera Disidik Polri.

Dikatakannya, program penyaluran dana pemberian subsidi bantuan buku pelajaran matematika itu dilaksanakan dengan mekanisme dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dan anggaran kepada gubernur. Gubernur lah yang kemudian mengelola anggaran tersebut.

Menurut Luthfi, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2002 tentang Undang-undang APBN 2003. Dalam lampirannya disebutkan bahwa upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain pemerintah pusat dan provinsi memberikan dana perbantuan berbentuk hibah atau block-grant kepada kabupaten/kota melalui koordinasi provinsi dan seterusnya.

Selanjutnya, menurut Luthfi, posisi Departemen Pendidikan (pemerintah pusat) hanya sebagai perencana. “Artinya menyusun anggaran yang diperlukan berdasarkan data persekolahan yang ada, menetapkan kebijakan teknis edukatif yang relevan (menetapkan buku yang layak digunakan oleh sekolah berdasarkan keputusan Panitia Nasional Penyeleksi Buku Pelajaran / PNPBP), dan memberikan petunjuk teknis kepada seluruh Dinas Pendidikan di Indonesia,” tuturnya

Setelah rencana anggaran disetujui DPR yang kemudian menjadi UU No. 29/2002, Departemen Keuangan mangalokasikan langsung anggaran ke masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP) No. S-1426/A/2003 yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Selanjutnya, kata Luthfi, dalam rangka realisasi atau implementasi, Dirjen Anggaran mengeluarkan Surat Edaran No. SE-159/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pemberian Subsidi Bantuan Buku Pelajaran SD/MI. Dalam surat itu diatur bahwa pencairan dana langsung ke sekolah lewat rekening bersama Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.

“Pelaksanaan program ini dikelola langsung oleh pemimpin proyek yang diangkat oleh gubernur selaku penanggung jawab dana dekonsentrasi. Pimpinan Proyek yang berwenang menetapkan sekolah penerima bantuan,” kata Luthfi.

Setelah mendapatkan dana, sekolah membeli buku sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Depdiknas (dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Pusat Perbukuan Setjen). Semua sekolah penerima bantuan wajib membeli buku yang sudah lolos seleksi PNPBP.

Memang ditemukan beberapa sekolah melakukan penyimpangan seperti tidak membeli buku yang lolos PNPBP. Penyimpangan lainnya, antara lain, terjadinya pengkoordinasian sekolah untuk membeli bersama dari penerbit tertentu (kerjasama antara Dinas Pendidikan Tingkat II dengan penerbit tertentu), dana bantuan dipergunakan untuk membeli keperluan bukan buku matematika, terjadi pungutan oleh oknum Dinas Pendidikan.

“Semua kejadian penyimpangan tersebut di luar kewenangan Depdiknas, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” Luthfi menambahkan.

Karena pelaksanaan program block grant tersebut di atas merupakan perintah UU APBN 2003, kata Luthfi, legalitasnya sah. Secara yuridis kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di tingkat sekolah atau provinsi tidak bisa dinisbahkan secara hukum kepada pejabat Departemen Pendidikan Nasional di pusat.

“Penyimpangan yang terjadi harus diselesaikan secara hukum berdasarkan prinsip locus delicti atau di tempat terjadinya tindak pidana,” demikian Luthfi.

Dikatakannya, upaya ini merupakan strategi beberapa oknum pengusaha untuk menyudutkan atau membangun opini tentang kegagalan mekanisme block grant. Langkah pengusaha itu, kata dia, reaksi atas hilangnya kesempatan usaha dalam mekanisme tender di pusat dalam setiap pengadaan buku sekolah yang berpotensi sarat kolusi.

Mekanisme block grant, kata Luthfi, merupakan langkah inovasi Indra Djati untuk mengurangi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap pelaksanaan anggaran pendidikan, membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pendidikan, serta menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.

“Selain itu, mekanisme block grant merupakan sarana yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat di daerah karena terjadi perputaran uang yang efektif lewat sekolah di daerah,” kata Luthfi.

Luthfi mengklaim, justru Indra berusaha dengan keras untuk memotong dan memberantas praktek kolusi yang bisa saja dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan Provinsi dengan penerbit tertentu di tingkat provinsi dengan menerapkan pola block grant.

Dengan pola ini, kata dia, Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi praktis hanya menjadi tempat parkir. Artinya dana pusat yang ditaruh di provinsi yang dikenal dengan nama ”dana dekonsentrasi” harus didistribusikan ke rekening komite sekolah dan tidak boleh ada potongan apapun.

Karenanya, provinsi tidak mempunyai kewenangan lagi membeli buku. Inti dari pola ini adalah bagaimana agar uang itu jangan sampai berkurang sedikit pun. “Uang tersebut harus diterima oleh sekolah secara utuh, uang tersebut harus digunakan membeli buku dan bukan untuk keperluan yang lain,” kata Luthfi. Tempo News Room

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 19 Agustus 2005

Pemasok Buku Pemilu 2004 Kembalikan Uang ke KPK

Jakarta: PT Perca, perusahaan rekanan Komisi Pemilihan Umum dalam proyek pengadaan buku Pemilu 2004, mengembalikan uang sekitar Rp 3,5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang itu membuktikan adanya praktek pengelembungan harga dalam proyek buku keputusan KPU.

“Itu tentunya bagian dari kerugian negara,” kata Tumpak H. Panggabean, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Jumat (12/8). Menurut Tumpak, perusahaan tersebut tidak mengerjakan proyek buku keputusan KPU itu melainkan menyerahkannya kepada pihak lain sehingga memperoleh keuntungan yang tidak layak.

Tumpak menjelaskan uang itu telah dikembalikan, Jumat (12/8), sebesar Rp 2.071.750.000 dan sisanya Rp 1,5 miliar pada 1 Agustus lalu. Pengembalian itu atas instruksi Irsal Yunus, direktur PT Perca, dan diantar langsung oleh putranya ke KPK.

PT Perca mendapatkan kontrak pengadaan buku keputusan KPU tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sekitar Rp 10,4 miliar. Proyek untuk mencetak buku sebanyak 1,225 juta itu kemudian dialihkan kepada sebuah perusahaan percetakan di Semarang.

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini yakni bekas Sekretaris Jenderal KPU Safder A. Yussac dan Kepala Biro Umum Bambang Budiarto. KPK menemukan adanya praktek mark up dan kontrak fiktif dalam proyek tersebut. Proyek itu melanggar Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPK juga mencium adanya broker dalam proyek ini. Adanya broker ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo. Broker yang bernama Cecep Harefa itu dikenal dekat dengan Yussac. KPK belum menetapkan Cecep sebagai tersangka. EDY CAN

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 13 Agustus 2005

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan