-->

Kronik Buku Toggle

Bisakah Perpustakaan Umum Menjadi Ruang Publik?

Oleh: Putu Laxman Pendit

Bagi pemikir Jurgen Habermas, sebuah “ruang publik” (public sphere) secara sederhana adalah “ruang penciptaan opini non-pemerintah” (sphere of non-governmental opinion-making) – sebuah ruang abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota-anggota masyarakat di luar kendali pemerintah. Secara sederhana pula, konsep “ruang publik” ini menganggap bahwa pemerintah (baik dalam bentuk pelaksana negara modern maupun dalam wujud raja atau kaisar) bukan satu-satunya pihak yang dapat memonopoli kebenaran atau pengambilan keputusan. Secara idealnya, sebuah masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk berdebat, bersepakat, dan berkeputusan tentang hal-hal penting yang menyangkut diri mereka. Pemerintah lalu tinggal melaksanakan saja keputusan masyarakat tersebut.

Dilihat dari namanya, kita dapat beranggapan bahwa “perpustakaan umum” adalah salah satu bentuk ideal dari ruang publik yang dimaksud Habermas di atas. Bayangkan saja, ada sebuah ruang fisik, sebuah bangunan perpustakaan lumayan megah, yang terbuka untuk umum, dan menjadi tempat bagi semua orang untuk membaca, berdiskusi, dan mengambil keputusan tentang berbagai hal. Di dalam perpustakaan umum tersedia berbagai bacaan yang dibutuhkan orang banyak dari berbagai lapisan, tanpa mengenal latarbelakang.

Kenyataannya, di Indonesia Perpustakaan Umum pertama-tama adalah “lembaga pemerintah”, dan sama sekali bukan tempat populer bagi anggota masyarakat untuk mendiskusikan hal-hal penting dalam hidup mereka. Terpenting lagi, Perpustakaan Umum di Indonesia sama sekali tidak berkaitan dengan “opini non-pemerintah”. Sulit membayangkan pegawai-pegawai negeri yang mengelola perpustakaan umum itu memiliki visi dan misi non-pemerintah. Apalagi kemudian mereka juga tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsi pustakawan, melainkan lebih sebagai administrator atau birokrat.

Kalau memang Perpustakaan Umum di Indonesia bukan ruang publik, maka pertanyaan sederhananya adalah: ruang apakah sebenarnya ia? Mengapa kata “umum” yang melekat di nama institusi ini tidak sertamerta dapat diartikan sebagai “publik” dalam pemikiran Habermas? Coba kita letakkan perpustakaan umum Indonesia dalam konteks kebudayaan dan mari kita periksa sejarah perkembangannya. Mungkin kita dapat jawab pertanyaan ini.

Kita asumsikan bahwa perpustakaan umum biar bagaimanapun mengandung pengetahuan-pengetahuan yang dapat (boleh) dimanfaatkan oleh siapa pun juga yang hendak berkunjung. Ini asumsi dasar saja, dan belum tentu benar-benar terjadi. Kebanyakan perpustakaan umum di Indonesia tidak terlalu populer untuk semua lapisan, sehingga mungkin lebih mirip institusi elit atau institusi untuk anggota kelas tertentu di masyarakat. Untuk memudahkan pembahasan, kita anggap saja perpustakaan umum mengandung pengetahuan untuk umum. Sekarang, mari kita periksa bagaimana kebudayaan Indonesia memandang pengetahuan.

Menurut Kuntowijoyo (1987) Indonesia mengenal adanya dualisme dalam sistem pengetahuan masyarakatnya. la mengambil contoh masyarakat Jawa di jaman kerajaan dan memperlihatkan betapa ada dua kubu sehubungan dengan penyebaran pengetahuan dan sosialisasinya. Kubu pertama adalah istana yang menjadi produsen pengetahuan untuk masyarakat luas di luar kraton. Mesin produksi pengetahuan ini digerakkan antara lain oleh para pujangga kraton, abdi dalem dalang atau abdi dalem juru sungging, dan merupakan pengesahan kraton sebagai pusat kebudayaan. Kalau pun kemudian muncul pesantren dan perguruan, maka keduanya tidak bisa menandingi kekuasaan kraton waktu itu.

Sementara itu, desa merupakan kubu lain yang juga memproduksi pengetahuan dengan cara mereka sendiri, tetapi yang harus menerima pengetahuan dari kubu pertama, atau dari dua sumber lainnya di atas. Sebagai produsen, kraton juga memproduksi buku dan bentuk-bentuk dokumentalis lainnya walaupun dengan teknologi yang sangat sederhana. Harus pula segera dicatat di sini, buku-buku dan dokumen itu juga disimpan dalam bentuk perpustakaan, misalnya Radyo Pustoko yang terkenal itu. Kubu kedua, atau desa dan masyarakat luas, tampaknya tidak punya bentuk-bentuk penyimpanan buku dan dokumen, tetapi mempunyai tradisi mengkonsumsi buku lewat lapisan literati yang ada di masyarakat desa (dilanjutkan dalam bentuk macopat di Jawa, atau mebasan di Bali). Bahwa kemudian masing-masing literati memelihara koleksi mereka, bisa jadi adalah trend yang tidak dicatat oleh sejarah.

Ketika kemudian kerajaan-kerajaan mengalami kemunduran, produksi pengetahuan ikut terhenti dan hubungan “kraton-desa” terputus sudah. Sebagai pengganti kraton, muncul golongan baru dalam masyarakat yang memproduksi pengetahuan, kali ini bahkan dengan bantuan mesin-mesin cetak. Tetapi patut segera dicatat di sini bahwa pengetahuan yang diproduksi tersebut sebagian besarnya melanjutkan produksi kraton yaitu pengetahuan humaniora dan kesenian (yang oleh Alisyahbana dikelompokkan kepada aspek ekspresif). Sementara itu, di desa-desa terus berlangsung penyebaran pengetahuan dengan cara lama, karena karya-karya baru tersebut tidak sepenuhnya diterima di desa-desa. Pesantren dan perguruan juga melanjutkan tradisi mereka berhubungan dengan desa-desa lewat caranya masing-masing.

Kita bisa melihat, walau bagaimana pun selalu ada pola yang sama, yaitu: kaum elit berupaya memompakan pengetahuan ke desa-desa. Di jaman kolonial, pola ini sangat sistematis dijalankan oleh penguasa Belanda. Indonesia di jaman kolonial ikut terlanda gerakan penyebaran tulisan kaum intelektual Jawa. Kaum ini direkrut oleh apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai “usaha kapitalistik di bidang penerbitan”. Tulisan mereka menyebar lewat sebuah “pasar” yang diciptakan oleh pemerintah Belanda untuk buku-buku berisi karya-karya orang Jawa. Usaha kolonial yang sebagian besar dikelola swasta ini mendapat dukungan dari para penulis yang saat itu sedang melepaskan diri dari belenggu kraton.

Penyebaran pengetahuan ala kolonial ini tidaklah merata, dan justru menimbulkan kesenjangan, sehingga muncullah fenomena cendekiawan kota, cendekiawan daerah dan cendekiawan pedesaan (Bachtiar, 1983, 73-91). Cendekiawan kota, sebagaimana digambarkan Bachtiar, adalah produk dari berlanjutnya pendidikan kolonial Belanda (misalnya yang dimulai dengan School tot Opieideng van Indische Artsen, STOVIA, di Batavia). Mereka tinggal di kota-kota besar Indonesia dan memiliki komposisi yang agak rumit karena datang dari berbagai daerah dengan latarbelakang berbeda. Cendekiawan daerah muncul dalam bentuk penggerak pusat-pusat kebudayaan daerah, yang terutama mengkaji masalah-masalah kedaerahan. Mereka tidak selamanya “berpendidikan” dalam pengertian lulus dari sekolah tertentu, tetapi lebih merupakan para pemerhati yang didorong oleh rasa-rasa kedaerahan. Demikian pula kelompok cendekiawan pedesaan, yakni para “pemimpin-pemimpin tradisional” yang seringkali juga adalah pemimpin-pemimpin informal tetapi punya kapasitas sebagai pemimpin pendapat (opinion leader).

Dalam kondisi budaya seperti di atas lah perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia coba ditumbuh-kembangkan. Persoalan yang dihadapi oleh dunia ilmu pengetahuan, pendidikan dan cendekiawan sebagaimana diuraikan di atas ikut mewarnai usaha pengembangan itu. Kita kini misalnya bisa melihat betapa perpustakaan di Indonesia seperti terletak di antara dua sisi yang saling berlawanan. Pada sisi yang satu terdapat elite yang merasa diri mereka adalah pelaku dan pembawa modernisasi, sedangkan pada sisi lain terdapat lapisan masyarakat dengan kebudayaan tradisionalnya. Celakanya, kedua sisi ini tampaknya tidak mempunyai acuan nilai yang jelas untuk pranata semacam perpustakaan. Para elite dan cendekiawan barangkali memerlukan sekali perpustakaan, tetapi mereka seperti tidak punya cukup kekuatan, dan barangkali juga kemauan, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan untuk landasan kepustakawanan di Indonesia.

Melihat kelahirannya, terutama kelahiran sistem perpustakaan umum, Indonesia pada awal kemerdekaan tampaknya tidak punya pilihan lain selain memakai pendekatan rekayasa sosial yang dipelopori pemerintah, karena pada saat merdeka hanya elite pemerintahlah yang cukup terdidik dan berpikiran modern. Apalagi tentunya waktu itu hanya pemerintahlah yang punya dana. Tidak pernah ada bukti bahwa hasrat mengembangkan perpustakaan datang dari “publik” pada umumnya. Apalagi, tidak ada bukti bahwa perpustakaan umum merupakan “ruang publik” yang dapat mencermati dan mengritik kerja pemerintah. Sebaliknya, terdapat banyak bukti bahwa rekayasa sosial untuk memperkenalkan perpustakaan di Indonesia memakai model rekayasa modernisasi model kolonial.

Perpustakaan umum tidak hanya merupakan intervensi pemerintah dalam pembangunan fisik gedung perpustakaan (yang memang tidak bisa dilakukan pihak lain), tetapi juga berkembang menjadi intervensi dalam segala pola pengembangan perpustakaan. Pada awalnya, intervensi ini tampaknya dijustifikasi oleh maksud pemerintah untuk mengangkat tingkat meiek huruf dari hanya sekitar 10% di awal kemerdekaan menjadi sekitar 50% di awal tahun 60-an. Namun pada perkembangannya kemudian, intervensi ini mirip intervensi yang dilakukan pada umumnya di bidang pendidikan, yakni pemberian pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dengan tujuan-tujuan keseragaman nasional.
Dari gambaran-gambaran di atas, sulitlah lari dari kesimpulan bahwa perpustakaan umum di Indonesia sebenarnya adalah lembaga elit yang mencoba memompakan “pengetahuan yang sah” dari kaum elit ke rakyat jelata. Sekarang ini, pola yang sama muncul dalam bentuk semangat “mengembangkan minat baca” dan juga dalam bentuk aktivitas kaum elit (baik yang berduit maupun yang tidak) untuk membuat taman-taman bacaan “demi meningkatkan kehidupan orang banyak”.

BACAAN:

Bachtiar, Harsja W. (1983), “Kaum cendekiawan di Indonesia : suatu sketsa sosiologi” dalam Cendekiawan dan Politik, Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.), Jakarta : LP3ES.

Kuntowijoyo (1987), Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta : Tiara Wacana.

* Diunduh dari kepustakawanan.blogspot.com

Sumber foto depan: nikonians.org

Universitas Indonesia Bagikan Buku Korupsi Gratis

JAKARTA-Sedikitnya 30 mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI), hari ini membagikan 5000 buku berjudul “Memahami dan Membasmi Korupsi. Buku-buku tersebut disebarkan secara gratis di kantor Wali Kota Depok, DPRD Depok, Pengadilan Negeri Depok, pusat perbelanjaan, terminal, dan pusat keramaian lainnya.

“Pembagian buku itu sebagai bentuk dukungan “pressure” gerakan BEM se-Indonesia untuk memberantas korupsi yang saat ini semakin merajalela,” kata Ahmad Fathul Bari,Katua BEM UI. Pembagian buku hasil kerjasama antara BEM UI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sebagai kampanye anti korupsi dalam memperingati hari anti korupsi sedunia, yang jatuh pada tanggal 9 Desember besok.

*) Dikronik dari Tempointeraktif.com edisi 8 Desember 2009

Universitas Indonesia Bagikan Buku Korupsi Gratis

Jakarta: Sedikitnya 30 mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI), hari ini membagikan 5000 buku berjudul “Memahami dan Membasmi Korupsi. Buku-buku tersebut disebarkan secara gratis di kantor Wali Kota Depok, DPRD Depok, Pengadilan Negeri Depok, pusat perbelanjaan, terminal, dan pusat keramaian lainnya.

“Pembagian buku itu sebagai bentuk dukungan “pressure” gerakan BEM se-Indonesia untuk memberantas korupsi yang saat ini semakin merajalela,” kata Ahmad Fathul Bari,Katua BEM UI. Pembagian buku hasil kerjasama antara BEM UI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sebagai kampanye anti korupsi dalam memperingati hari anti korupsi sedunia, yang jatuh pada tanggal 9 Desember besok.

ENDANG PURWANTI

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 08 Desember 2006

Bersekutu Sesama Jiran

Suara tawa berderai memecah keheningan di aula Gedung IX Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jumat pagi lalu. Derai tawa itu terhambur dari bibir hadirin karena celetukan penyair Djamal Tukimim asal Singapura setelah membaca karya-karyanya. “Memang saya tidak muda, tapi saya tetap muda,” teriak kakek empat cucu ini kepada hadirin.

Ya, Djamal memang tak bisa disebut muda lagi. Pria keturunan Purwokerto, Jawa Tengah, ini lahir pada 20 Oktober, 60 tahun lalu. Toh, dia tetap dimasukkan panitia dalam daftar sepuluh penyair muda Asia Tenggara yang tampil dalam acara bulan bahasa (Falasido) Universitas Indonesia.

Selain Djamal, terdapat nama Saring bin Sirad. Penyair dan wartawan asal Negeri Selangor, Malaysia, ini bahkan memulai kariernya sebagai polisi pada 1956. Bisa dibayangkan berapa usianya. “Yang paling penting bukan berapa jumlah usia, tapi semangat muda yang dibawa,” ujar Asep Sembodja, panitia acara itu, kepada Tempo.

Acara pembacaan puisi ini juga menjadi bagian dari peluncuran buku antologi puisi berbahasa Melayu dari 10 penyair Asia Tenggara yang hadir pada acara tersebut. Buku bertajuk Legasi ini memuat 101 puisi dari lima negara Asia Tenggara.

Dari Malaysia, ada empat penyair yang tampil, yakni Mohd. Diani Kasian, Ibrahim Ghaffar, Imlan Adabi, dan Saring Sirad. Indonesia menurunkan tiga penyair, yakni Asep Sembodja, Tulus Widjanarko, dan Medy Loekito. Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand masing-masing diwakili satu penyair, yakni Djamal Tukimim, Mohammed Zefri Arief, serta Abdul Razak Panaemalae.

Menurut Asep, persekutuan penyair Asia Tenggara ini dimulai dari pertemuan rekan-rekan akademisi dari UI, Universitas Brunei, dan Universiti Kebangsaan Malaysia. “Saat itu saya bertemu dengan Zefri Arief dari Brunei dan Diani Kasian alias Bung Kancil pada 2004,” ujar Asep.

Setelah itu, mereka mulai berdiskusi soal bagaimana puisi mereka dibukukan. “Supaya tidak eksklusif, kami juga mengajak rekan-rekan di luar kampus,” Asep menambahkan.

Buku yang hanya terbit di Malaysia itu rencananya akan terbit hingga lima jilid setiap tahun hingga 2010. Selain kesepuluh penyair itu, menurut Asep, pada jilid-jilid berikutnya akan dibuka kesempatan bagi penyair-penyair lain ikut berpartisipasi. Konsep Legasi, Asep melanjutkan, adalah merangkum keberagaman. “Meski dominasi Melayu sangat besar,” dia menambahkan.

Sayangnya, buku ini baru bisa dinikmati masyarakat Malaysia. “Memang belum ada rencana mengedarkan di Indonesia. Tapi hal ini bisa jadi masukan,” ungkap Asep.

Sita Planasari A

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 17 November 2006

Presiden Akan Resmikan Perpustakaan Bung Hatta

Bukittinggi:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (21/9). Perpustakaan nasional ini kelengkapannya setara dengan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.

Bangunan perpustakaan berlantai tiga seluas 4.840 meter persegi dan ruang basement 2.167 meter persegi. Berdiri di atas tanah seluas 6.500 meter persegi di Bukit Gulai
Bancah di samping Kantor Wali Kota Bukittinggi, sekitar 3 kilometer dari Jam Gadang.

Dana untuk membangun perpustakaan Rp 34,73
miliar. Perinciannya Rp 24,73 miliar dari APBN, Rp 5
miliar dari APBD Sumatera Barat dan Rp 5 miliar dari
APBD Kota Bukittinggi.

Faisal Datuk Indo Nan Panjang, Kepala Perpustakaan Dr.
Mohammad Hatta, mengatakan, dari tiga
lantai bangunan hanya lantai I seluas 2.222 meter persegi yang dijadikan ruangan perpustakaan. “Saat ini ada sekitar 36.500 judul dan 52 ribu eksemplar koleksi perpustakaan baru ini,” katanya.

Presiden SBY sendiri menyumbangkan 43 judul atau 44
eksemplar buku yang umumnya buku biografi dan
karyanya. Meutia Hatta menyumbangkan 14 judul atau 26
eksemplar buku.

Febrianti

*) Dikronik Kamis, 21 September 2006 dari TEMPO Interaktif,

Puisi bagi Yogya

Jakarta:Di bawah payung-payung dengan kursi-kursi mengelilingi meja di bawahnya, puluhan orang mengarahkan matanya pada satu sudut di dekat jendela. Tak ada panggung, tapi di situlah sejumlah orang yang dipanggil, maju dan membaca puisi. Ada Zen Hae, Endang Supriadi, Fikar W. Eda, Sanggar Devies Matahari, Shobier Poer, Saut Situmorang, dan lain-lain.

Suasana temaram membekap di halaman belakang MP Book Point, Jakarta Selatan, Sabtu malam lalu. Baca puisi itu adalah bagian dari peluncuran buku antologi puisi Jogja 5,9 Skala Richter. Seperti judulnya, buku ini didedikasikan untuk korban bencana gempa Yogyakarta pada 27 Mei 2006.

Buku ini menghimpun 100 puisi dari 100 penyair. Tentu tidak mudah untuk memilih puisi itu. Sebab, seperti dikatakan salah seorang editornya, Kurnia Effendi, puisi yang masuk mencapai 563 buah dari 236 penyair. Dari situ kemudian dipilih puisi-puisi yang cocok untuk masuk buku setebal 157 halaman ini.

Selain nama-nama di atas, dalam buku ini ada puisi karya nama-nama seperti Sitor Situmorang, Afrizal Malna, Eka Budianta, Isbedy Stiawan Z.S., Joko Pinurbo, Dianing Widya Yudhistira, Abdul Wachid B.S., Mustafa Ismail, Tulus Widjanarko, Iyut Fitra, Gunoto Saparie, dan Raudal Tanjung Banua. Tapi tak semua nama yang tercantum dalam buku tersebut bisa hadir pada malam itu.

Secara umum, puisi-puisi dalam buku ini berbicara tentang Yogyakarta yang ditimpa bencana. Tapi cara pandangnya tentu berbeda-beda: ada yang menuliskan simpati, perasaan, pikiran, juga ada yang mengungkapkan kenangan.

Tengok salah satu puisi misalnya, berjudul Jogja yang dibacakan sendiri oleh penulisnya, Fikar W. Eda, malam itu. Di pagi yang belum sempurna/Jogja datang kepadaku/Dengan tubuh penuh luka/Bahu remuk/Air mata deras/Membentuk kolam darah//Jogja datang/Ketika lukaku sendiri/Masih bernanah.

Puisi pendek itu melukiskan sosok Yogya yang remuk dihantam bencana. Fikar, penyair asal Aceh, mengungkapkan bencana Jogja datang ketika luka penyair sendiri belum sembuh. “Lukaku” dalam sajak ini tentu saja adalah simbol tragedi tsunami Aceh, yang masih begitu terasa dampaknya.

Penyair Endang Supriyadi menuliskan impresinya tentang seorang sukarelawan gempa Yogya dengan puisi berjudul Duka Ranjang yang Menggenang. … di dusun imogiri, sebuah perkampungan/telah hilang. dan kau menangis untuk/kedua kali untuk birahi yang mati/ini akar, seperti tombak bermata seribu/menukik ke bumi. membelah rumah saudara-/saudara kita.

Dalam baris-baris terakhir Endang, dia menggambarkan heroisme sang sukarelawan itu: bukan kau kalau harus diam. tanganmu, ranting yang bergerak. menyentuh dinding-dinding jiwa. dan/kau tak juga pedih saat hidupmu tinggal sehari.

Penyair Medy Lukito, yang malam itu menjadi pemandu acara, menulis puisi pendek Aku, yang penuh perenungan tentang bencana: aku sayap meluka angin/kian tinggi kian menyakiti//aku derap melupa ingin/ kian cepat kian mengakhiri//.

Malam itu, di pengujung acara, sebuah film pendek tentang Yogya diputar. Film itu menggambarkan sebuah rumah, tempat sebuah organisasi budaya beraktivitas, runtuh meninggalkan puing-puing serta membenamkan buku-buku, lukisan, dan plang nama organisasi itu. Ini pun sebetulnya puisi, tapi dengan cara ungkap yang berbeda.

MUS

*) DIkronik dari Tempointeraktif, 21 September 2006

Buku 100 Tahun Puputan Badung Diterbitkan

Denpasar:Sebuah buku yang memuat dokumentasi sejarah mengenai peristiwa Puputan Badung diluncurkan hari ini di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Buku itu memuat dokumen versi Belanda dan versi Bali yang ditulis oleh para saksi mata saat kejadian dan laporan resmi untuk pemerintah kolonial.

Menurut Profesor Henk Schulte Nordholt yang menjadi editor , penerbitan adalah dalam rangka memperingati 100 tahun atau 1 abad peristiwa yang terjadi pada 20 September 1906 itu. “Kami menilai selama ini kajian terhadap peristiwa itu masih terlalu sedikit,” tegas guru besar sejarah Asia di Universitas Rotterdam itu.

Di Belanda, perhatian berbagai kalangan memang sangat minim. Namun, berbeda halnya dengan di Bali dimana setiap tahunnya peristiwa Puputan selalu dirayakan secara khusus.

Adapun sumber-sumber belanda terdiri dari laporan resmi pimpinan ekspedisi Belanda Jenderal Rost Van Tonningen. Sementara laporan saksi mata terdri dari laporan H.M van Weede.

Ia adalah seorang turis kaya yang kemudian mendapat izin untuk mengikuti ekspedisi sehingga dapat disebut sebagi embedded journalist (jurnalis yang mengikuti pasukan perang) pertama di dunia.

Satu kesaksian lainnya ditulis oleh seorang serdadu Belanda bernama Cees yang terlibat dalam penyerangan ke Puri Denpasar dan Puri Badung.

Sumber-sumber dari Bali diantaranya adalah catatan harian perang Badung 1906 yang ditulis I Gusti Putu Jlantik, punggawa pemerintah kolonial Belanda yang saat itu telah menguasai Bali Utara.

Sumber lainnya berbentu kidung yang ditulis Ida Pedanda Ngurah dari Griya Gede, Blayu, Tabanan serta berbentuk babad yang ditulis A.A. Ngurah Putrakusuma. Ada pula tulisan oleh A.A. Sagung Putri Kapandyan berdasarkan cerita lisan dari orang tuanya yang terlibat dalam peristiwa puputan Badung dan diberi judul: Cerita Seorang Wanita Hamil Muda.

Menurut Nordholt, pihaknya hanya sebatas menyajikan dua perspektif itu tanpa melakukan analisa dan perbandingan. Namun, dari teks yang ada kelihatan sejumlah kontras dalam penafsiran terhadap peristiwa tersebut.

Misalnya penafsiran mengenai tingkah para wanita yang melemparkan koin emas kepada para serdadu Belanda. Menurut Van Weede, itu adalah upaya agar para serdadu Belanda segera membunuh mereka. Tapi versi Bali dalam tulisan ” Cerita Seorang Wanita Hamil Muda” menyebut, upaya itu adalah agar mereka tidak menjadi korban pemerkosaan.

Rofiqi Hasan

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 19 September 2006

KPK Bagi 80 Ribu Buku Saku

Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi kampanye simpatik dengan membagikan buku saku mengenai korupsi kepada masyarakat umum dan pegawai negeri sipil. Pembagian dilakukan oleh 250 karyawan KPK dibantu oleh relawan yang berasal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di 40 kantor pemerintahan.

Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, pembagian buku saku itu dilakukan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara mengenai tindak pidana korupsi. “Ini merupakan bagian dari pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat,” kata Erry dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (16/8).

Biaya kampanye dan pembuatan buku ini sepenuhnya ditanggung oleh Uni Eropa yang bekerja sama dengan LSM Kemitraan. KPK mencetak sebanyak 100 ribu buku dan membagikan 80 ribu di berbagai tempat dan 40 instansi pemerintah. Di antaranya adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Markas Besar Kepolisian RI, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Sekretariat Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Markas Besar TNI, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Mahkamah Kosntitusi, dan Badan Pertanahan Nasional.

Buku yang dibagi-bagi itu berjudul ”Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”. Buku berwarna cokelat itu berisi berbagai aspek korupsi dan pasal-pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Buku berukuran 10 x 15 sentimeter itu memiliki 115 halaman. | TITO SIANIPAR

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 16 Agustus 2006

Buku Sinema Ngamen Diluncurkan

Jakarta: Toko Buku Aksara, Kemang, Jakarta, akan menggelar peluncuran buku Dari Sinema Ngamen ke Art Cinema hari ini pukul 19.00 WIB.

Buku karya sineas Gotot Prakosa ini berisi kompilasi tulisan mengenai kegiatan produksi film alternatif di Indonesia yang selama ini masih kurang mendapat perhatian publik.

Catatan-catatan tentang usaha apresiasi pertumbuhan film alternatif Tanah Air dikumpulkan Gotot dan disusun dengan konsep kino eye, ketika obyek dilihat dari satu sudut pandang penyusun.

Selain peluncuran buku, juga digelar diskusi bertajuk Perjalanan Film Alternatif di Indonesia dengan pembicara Gotot Prakosa, Alex Sihar (konfiden), dan Lulu Ratna (Boemboe).

SITA

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 03 Agustus 2006

Minat Baca Warga Jakarta Rendah

Jakarta: Minat baca masyarakat DKI Jakarta rendah. Indikasinya, pengunjung perpusatakaan umum daerah DKI Jakarta sangat minim. “Sekitar 200 orang per hari,” kata Bose Devi , Kepala Kantor Perpustakaan Umum Daerah DKI, di Jakarta hari ini.

Sebagai perbandingan, kata Bosea, perpustakaan di Beijing menerima kunjungan hingga 10 ribu orang setiap harinya. Sebagian besar masyarakat membaca untuk kepentingan pendidikannya. Bila mempunyai waktu luang, mereka lebih suka berbelanja atau ke tempat hiburan. Saat ini Jakarta memiliki 30 perpusatakaan.

Tantowi Yahya, Duta Baca Nasional 2006 mengatakan, “masyarakat tidak bisa disalahkan karena rendahnya minat baca. Kondisi perpustakaan tidak mendukung dan jumlah koleksi buku juga terbatas,” ujarnya.

INDRIANI DYAH

*) Dikronik, Jum’at, 28 Juli 2006  dari TEMPO Interaktif,

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan