“Semua penegakan hukum pada akhirnya ditentukan dalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya dalam putusan pengadilan dapat ditentukan apakah suatu barang yang semula telah disita ditetapkan untuk dirusakkan, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang dari padanya sebuah barang disita.”

Unggah selengkapnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pelarangan Buku Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010.

2010 10 13_Buku_Putusan Mahkamah Konstitusi (Pelarangan Buku)

Kepolisian menyita tujuh buku yang diduga berisi ajaran komunisme dari toko swalayan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (11 Mei 2016). Kapolres Grobogan Ajun Komisaris Besar Indra Darmawan menyatakan penyitaan buku-buku tersebut diawali dari informasi dari masyarakat. Menurut Indra, status ketujuh buku tersebut ialah dibon pinjam dari toko swalayan. Terkait buku-buku itu, sejumlah saksi juga akan dimintai keterangan untuk mengetahui apakah ada unsur pelanggaran hukum atas peredarannya. Polres Grobogan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menangani buku-buku itu. (lebih…)

Penulis buku peraga pelajaran bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar medio 1980-1990, Siti Rahmani Rauf, meninggal pada Selasa, 10 Mei 2016, pukul 21.20 WIB. Rahmani meninggal karena sakit yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Ia wafat di usia 96 tahun. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet, Jakarta. Buku ajar ciptaan Rahmani itu lebih dikenal dengan “Ini Budi”. Rahmani aktif mengajar sejak 1937. Ia mengerjakan buku peraga “Ini Budi” itu pada awal 1980-an setelah ditawarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karyanya “Ini Budi” menjadi populer dan terus dikenal hingga kini. (Tempo.co, Detik.com, 11 Mei 2016)

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menilai aksi sweeping buku berbau komunisme berlebihan. Kata Hilmar, ketakutan bangkitnya Partai Komunis Indonesia PKI setelah 50 tahun tidak bisa dijadikan dasar buku-buku terkait itu disita. Hilmar juga enggan mengomentari apakah Tap MPRS 25 tahun 1966 yang dipakai pemerintah untuk menindak semua bentuk ideologi komunis di Indonesia, bisa dijadikan dasar memberangkus penyebar komunisme. Dia hanya menekankan, kewenangan untuk melarang buku yang semula ada di Kejagung, sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi 2010 lalu. “Kalau soal penyitaan dasarnya apa. Saya ngga tahu siapa saja yang menyita. Dasar hukumnya apa. (Dasar soal kebangkitan PKI?) menurut saya itu berlebihan, dia ngga punya dasar yang kuat. itu partai udah mati 50 tahun lalu dan tidak ada kemungkinan dua generasi sebuah organisasi politik itu bisa survive,” kata Hilmar. (Portalkbr.com, 11 Mei 2016)

Sebuah buku dengan judul Palu Arit di Ladang Tebu, diamankan petugas dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0505/Jakarta Timur. Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur Letkol Iwan Setiawan mengatakan, buku tersebut ditemukan pada hari Jumat 29 April 2016. “Sekitar pukul 18.30 WIB personel Kodam Kapten CKO Aan, berniat beli perlengkapan olahraga, di kawasan Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, kemudian saat akan mencoba celana, masuk ke gudang toko tersebut, di ruang ganti terdapat sebuah buku dengan judul Palu Arit di Ladang Tebu,” kata Iwan kepada wartawan di kantornya, Jalan DR Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (3/5/2016). Selanjutnya kata Iwan, Kapten Aan melapor kepada staf intel Kodam Jaya/Jayakarta. Pihaknya sebagai pemegang komando kewilayahan langsung meluncur ke lokasi. “Setelah di cek, buku tersebut masih ada di gudang. Kemudian kami meminta keterangan kepada saudara Dicky Firmansyah, penjaga toko, berdasarkan keterangan yang bersangkutan, bahwa buku tersebut beli di toko buku di wilayah,” kata Iwan. Lebih lanjut menurutnya, buku tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti dan dilaporkan ke staf intel Kodam Jaya/Jayakarta. (Tribunews.com, 3 Mei 2016)