JAKARTA — Pada 26 Oktober 2015, Harian Umum Media Indonesia menyoroti dua halaman utama kehidupan di Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Di salah satu artikel di koran itu dilansir data jumlah koleksi di perpustakaan itu mencapai 25.060 yang mencakup 15.078 buku, 1.271 peraturan dan undang-undang, dan 962 referensi. Bahkan ada pula skripsi, tesis, dan disertasi, yang jumlahnya mencapai 133 jilid, serta jurnal sebanyak 73 buah.
Ironisnya, ternyata anggota dewan jarang mampir ke ruang perpustakaan tersebut. Bahkan ada politikus Senayan yang tidak tahu letak perpustakaan.Jumlah peminjam di perpustakaan pun sangat minim, yakni sehari rata-rata empat buku. Padahal, jumlah anggota dewan 560 orang.
Namun, minimnya kehadiran serta rendahnya minat baca sepertinya tidak membuat pimpinan DPR risau. Mereka bahkan telah mencanangkan untuk melakukan tujuh tahap pengembangan kompleks legislatif, termasuk di dalamnya pembangunan perpustakaan parlemen.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat mengatakan perpustakaan DPR yang baru akan menjadi research library bagi anggota dewan demi menunjang fungsi kedewanan. Pernyataan Fadli, bila mengacu kepada realitas yang ada, terkesan hanya untuk gagah-gagahan.
Padahal, fasilitas yang disediakan perpustakaan DPR tersebut pun cukup memadai. Pengunjung termasuk dari kalangan umum disediakan tempat yang nyaman untuk membaca koran atau majalah maupun mengerjakan tugas lainnya.Terlebih lagi, pengunjung difasilitasi wi-fi gratis.
Alih-alih memompa minat baca para anggotanya yang lemah, Fadli Zon dan kawan-kawan malah memprioritaskan pembangunan fisik. Padahal, memompa minat baca tidak serta-merta mengeluarkan biaya, sedangkan pembangunan selalu bersentuhan dengan menghabiskan anggaran.
Tidak ada yang kurang dengan fasilitas yang disediakan di perpustakaan DPR. Kita mengingatkan kepada para wakil rakyat agar bisa memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini. Sebagai wakil rakyat, mereka pun dituntut dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.
Pasalnya, mereka mengemban tiga fungsi utama kedewanan yang diamanatkan rakyat. Jika dengan fasilitas yang ada saja tidak mereka maksimalkan, lantas bagaimana kita bisa menerima rencana pembangunan perpustakaan DPR yang baru nanti?
Itu tentu saja akan membuat anggaran terbuang begitu saja. DPR jangan malah mengejar yang tak pasti, tetapi mengabaikan yang sudah ada. Mulailah membaca buku di perpustakaan agar tahu pentingnya menghemat anggaran di tengah tingginya beban APBN.