Naskah kuno yang jadi koleksi Museum Radya Pustaka di Solo kabarnya bakal di-digitalisasi mulai tahun depan. Meskipun terlambat, rencana ini patut disambut baik. Naskah yang ditulis dalam huruf Jawa akan dialihaksarakan ke dalam huruf Latin. Bahasanya pun akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Alih-aksara dan alih-bahasa itu memang harus dilakukan agar semakin banyak orang bisa membaca isi naskah-naskah tersebut. Jika naskah kuno itu hanya didigitalisasi tapi masih dalam Bahasa Jawa, manfaatnya hanya terbatas karena yang mampu membaca mungkin hanya bertambah sedikit. (lebih…)

Banyak kata yang hilang, banyak yang disalahpahami. #KataKita ditujukan untuk menggali kata-kata, baik secara etimologi maupun pemakaiannya di masyarakat. Inilah #KataKita

1. Selamat datang kembali  di #KataKita. Kali ini booklovers kami ajak menjelajahi kata #Bajingan. Tahukah kamu profesi #Bajingan?

2. Di #KoranMinggu Solo Pos 29 September 2013 kita mendapatkan asal-usul menarik kata #Bajingan ini. Sebutan untuk profesi kusir gerobak tradisional

3. Kalau kemudian #Bajingan bergeser menjadi makian dan umpatan, nah itu bukan salah si kusir pedati

4. Sebelum muncul mesin sbg alat transportasi, gerobak yg ditarik sapilah yg jadi moda angkut hasil bumi atau bepergian ke desa lain #Bajingan

5. Karena jadwal lewat si kusir gerobak sapi alias #Bajingan gak jelas, muncullah umpatan mereka yg tak sabaran

6. “Suwe timen sih tekane bajingan/Lama sekali datangnya bajingan” begitu gerutu penunggu pedati lewat #Bajingan

7. Maka bergeserlah makna kata #Bajingan sbg profesi menjadi umpatan: “Suwe timen sih kayak bajingan”

8. Di masa Revolusi, para #Bajingan ini juga bahu membahu menyokong gerilyawan melawan penjajah

9. Ketika 2013 muncul pelbagai Festival Gerobak di Klaten, Sleman, Boyolali, sejatinya itu reuni budaya para #Bajingan

10. Demikian #KataKita kali ini, #Bajingan, suwe timen!

Ketika KPK 2 Oktober 2013 menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, esai Refly Harun “MK Masih Bersih?” di Harian Kompas 25 Oktober 2010 kembali ke ruang ingatan. Bukan  itu saja, esai itu seperti mortir yang ditembakkan langsung ke Gedung MK dalam jarak dekat. Esai yang admin nobatkan sebagai esai hukum terbaik satu dekade awal abad 21 itu pun bikin geger. Ketua MK, Moh Mahfud MD, langsung pasang badan. Serangkaian pernyataannya di koran-koran yang tersimpan di @warungarsip serasa seperti skak mat bagi Refly. (lebih…)

Dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2 Oktober 2013, maka esai hukum Refly Harun “MK Masih Bersih?” yang dimuat Kompas pada 25 Oktober 2010 admin nyatakan sebagai salah satu esai terbaik dalam satu dasawarsa. Esai inilah yang membuat Refly, sang penulis, head to head dengan MK. Esai ini yang mendorong MK menjadi headline di koran cetak dan daring pada akhir Oktober hingga awal November 2010. (lebih…)

Ketika Mustofa W Hasyim di awal Mei di KR Minggu bertanya ke mana puisi Yogyakarta, sesungguhnya ia sedang bertanya dan mempersoalkan krisis laten dokumentasi sastra. Pertanyaan MWH adalah pertanyaan di mana kuburan penyair yang setiap saat warga kota melakukan ziarah, yang setiap saat guru bahasa Indonesia menuntun siswanya berkunjung. (lebih…)

Orasi Budaya Kepala Balai Bahasa Tirto Suwondo ini disampaikan pada Perayaan Hari Puisi Indonesia dan Peluncuran Buku Puisi OBITUARI RINDU (S. Arimba) dan TANGAN YANG LAIN (Tia Setiadi) pada Jumat, 26 Juli 2013 pukul 15.00, di Perpustakaan gelaranibuku, Indonesia Buku, Jalan Patehan Wetan No 3, Alun-Alun Kidul, Keraton, Yogyakarta. (lebih…)

Kesemrawutan pendidikan sejarah di Indonesia pada era reformasi ini tidak hanya menyangkut gonjang-ganjing kurikulum, tapi juga mengenai buku standar yang tidak tersedia. Sejak 1975, buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) dijadikan buku pedoman untuk pengajaran sejarah di sekolah. Jadi, buku-buku teks yang digunakan dalam kelas harus mengacu pada buku “babon” tersebut. Dalam buku yang terdiri atas enam jilid itu (dari zaman purbakala sampai awal pemerintahan Orde Baru), jilid terakhir, yang membahas peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto, paling banyak dikritik. Dimensi politisnya sangat kental, yakni memberi legitimasi kepada rezim Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto dan mereduksi peran Sukarno dalam sejarah Indonesia. (lebih…)