-->

Peristiwa Toggle

Buku K-13: Enam Penerbit Lalai Kewajiban

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuding lambatnya distribusi buku kurikulum 2013 ke sejumlah daerah karena ada penyedia atau penerbit buku yang sudah tidak memenuhi kapasitas tanggung jawabnya.

“Ada enam penyedia atau penerbit yang lempar handuk lantaran merasa tidak sanggup lagi menyediakan buku,” papar Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad seusai Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka, di Jakarta (25/8/2014).

Untuk itu, pemerintah bertindak cepat dengan memutus kontrak mereka agar segera bisa merespons keterlambatan distribusi buku. Namun begitu, percepatan distribusi buku yang digenjot pemerintah ke sejumlah daerah terfokus pada tingkat SD.

Hamid menyatakan berbeda dengan SMP, SMA, dan SMK, distribusi buku untuk SD lebih rumit karena birokrasi yang panjang dan jumlahnya sangat banyak. Sedikitnya ada tiga titik masalah distribusi di tingkat SD itu. Pertama, dalam produksi, penerbit diharapkan dapat mencetak sesegera mungkin semua buku. Namun, itu tidak terjadi akibat pembayaran yang tidak sesuai harapan. “Akibatnya, produksi buku jadi terlambat. Meski kami sudah memberi jaminan kepada pencetak untuk mencetak saja, mereka enggan mencetak,” ujar Hamid.

Kedua, terkait distribusi 31 penyedia, ternyata ada 11 penyedia yang memakai PT Pos dan Pos logistik. Namun, kapasitas PT Pos dan Pos logistik untuk menampung ratusan ribu ton buku maksimal. Ketiga, masalah pembayaran. Meski bantuan operasional sekolah (BOS) buku dan bantuan sosial (bansos) buku sudah tiba di sekolah, tak serta-merta sekolah langsung membayar. Mereka wajib konsultasi dulu ke Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dan dinas pendidikan setempat.

“Berbeda dengan SMP, SMA, dan SMK, tidak terikat dengan birokrasi. Kalau SD mesti terikat dengan UPTD di kecamatan. Ini yang kemudian menghambat distribusi buku di tingkat SD,” bebernya.

Ia mencontohkan pihak penyedia PT Dian Rakyat yang menyediakan buku di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Saat puluhan truk bermuatan buku sudah masuk untuk didistribusikan, mereka justru ditolak dengan alasan tidak memiliki nota kesepahaman dengan Kemendikbud yang diwakili dinas pendidikan setempat.

“Akibatnya buku yang hendak didistribusikan tertahan dan belum datang di sekolah-sekolah sekitar Tangerang,” pungkas Hamid.
Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kemendikbud Tjipto Sumadi menambahkan, ketersediaan buku kurikulum untuk kota-kota yang mudah dijangkau sudah banyak diterima sekolah.

Adapun untuk sekolah di daerah yang tidak mudah dijangkau dalam proses pengiriman. Seperti kemarin, pada sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mendapatkan buku pelajaran siswa dan buku panduan bagi guru. Padahal, pekan lalu, sama sekali belum mendapatkan buku kurikulum 2013.

“Tapi yang untuk antarpulau masih butuh waktu. Mungkin pekan ini sudah diterima di sekolah-sekolah pulau terpencil,” tambah dia. Ia pun menegaskan Kemendikbud terus berkoordinasi dengan jajaran dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) daerah untuk turut mencarikan solusi percepatan pengantaran buku. “Kami juga terus mengawal titik-titik distribusi di lapangan.”

Demikian dikabarkan Harian Media Indonesia, 26 Agustus 2014, hlm 14.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan