-->

Agenda & Donasi Toggle

Transkrip Diskusi Publik Open Source di Indonesia | Onno W Purbo Don K Marut | Yogyakarta

2014 04 03_Open Source dan Bill Gates_Internet WEB

Transkrip Diskusi Publik “Masa Depan Open Source di Indonesia”

Tanggal: Kamis, 3 April 2014
Pukul: 14.30 WIB
Pembicara: Onno W Purbo dan Don K Marut
Moderator: Sholahudin Noorazmy
Tempat: Klinik Kopi – Arrupe Huis – Center for Environmental Studies Sanata Dharma University, Jl Affandi (Gejayan), Belakang Tokobuku Toga Mas Yogyakarta

Bill Gates datang ke Indonesia 5 April 2014. Mari menyambut kedatangan pendiri dan sekaligus filantropis Bill Gates di Indonesia Raya yang Kaya-Raya ini dengan gegap-gempita dan tentu saja 6 (enam) catatan:

Peta Lokasi Acara

2014 04 03_Open Source dan Bill Gates_Internet (Peta Lokasi)

1 Bill Gates dan Monopoli Microsoft

Tahun 2006, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan piranti lunak raksasa Microsoft. MoU ini muncul beberapa bulan setelah pertemuan antara SBY dan Bill Gates (Pemilik Microsof) di Washington. Sebagai kata pembuka, dalam MoU tersebut dengan jelas menyebutkan asal-muasal keberadaannya, yaitu “sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Chairman Microsoft Corporation Bill Gates di Redmond, 27 Mei 2005”.

Salah satu poin krusial dalam MoU tersebut adalah pemerintah akan membeli lisensi 117.480 Microsoft Office dan 35.496 Microsoft Windows, yang tentu tanpa tender. Nilai lisensi yang harus dibayar pemerintah Indonesia sekitar Rp 300 milyar. Microsoft menekan Indonesia dengan tuduhan sebagai negara pembajak terbesar ketiga setelah Zimbabwe dan Vietnam (Departemen Perdagangan AS menempatkan Indonesia dalam Priority Watch List sebagai negera pembajak). Penandatanganan MoU ini tentu mengagetkan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

Pertama, MoU ini ditandatangani ketika pemerintah melalui Menteri Riset dan Teknologi, sedang giat melaksanakan Program IGOS (Indonesian Go Open Sources). Salah satu  program IGOS adalah mengembangkan program-program berbasis open source, termasuk di  dalamnya software yang memiliki fungsi yang sama dengan microsoft windows (operating system) dan microsoft office (yang sudah dikenal adalah open office).

Dengan adanya MoU dengan Microsoft, ini artinya sama dengan penghancuran pelan-pelan program IGOS. Perjanjian tersebut juga pelan-pelan menutup peluang piranti lunak alternatif untuk digunakan di beberapa instansi pemerintah. mematikan kreativitas pembuat piranti lunak nasional. merugikan masa depan perkembangan teknologi software nasional.

Kedua, MoU ini akan membuat pemerintah semakin tergantung dengan penggunaan piranti lunak dari Microsoft. Apalagi ada hal yang aneh ketika melihat salah satu isi MoU yaitu terikatnya paket hibah lisensi tersebut hanya pada komputer personal (PC) dengan jenis prosesor (CPU) maksimal Pentium III. Maksudnya, jika komputer yang digunakan oleh institusi pemerintah adalah lebih tinggi daripada Pentium III atau yang setara, maka paket lisensi tersebut tak berlaku.

Artinya, jika mengacu pada MoU tersebut, maka tawaran hibah lisensi Microsoft Windows yang ditawarkan adalah hanya untuk komputer kadaluarsa saja, yang dalam beberapa tahun ke depan sudah perlu diremajakan.

Ketiga, MOU dengan Microsoft jelas melanggar Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pemerintah.

Dalam peraturan itu, setiap instansi diwajibkan menggelar proses tender dalam pengadaan barang. Berdasarkan analisis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), MoU akan memberikan tambahan kekuatan pasar (market power) bagi   Microsoft yang secara faktual telah menjadi pemegang posisi dominan dengan menguasai lebih dari 90% pangsa pasar operating system software (melalui Microsoft Windows) dan piranti lunak aplikasi kantor  (melalui Microsoft Office).

2 Bill Gates, Microsoft dan Penggunaan Energi

Masa depan internet hampir selalu dipandang dalam kerangka yang penuh dengan antusiasme. Semangat berbagi dengan siapapun selalu dikedapankan. Meski Kita paham di baliknya juga selalu menyertai isu monopoli informasi dan data.

Selain itu, di balik wacana “keterhubungan dunia” ada masalah lain yang mengganjal, dan jarang disentuh. Hal tersebut adalah perkara penggunaan energi dalam usaha menghubungkan dunia. Sejak tahun 2010, Greenpeace menerbitkan laporan seputar perusahaan IT dan penggunaan energi. Harapannya mendorong perusahaan-perusahaan teknologi untuk menggunakan energi terbarukan. Ingat, ada jejak karbon dalam setiap foto, video, teks yang kita bagikan.

Saat ini tak sedikit juga perusahaan teknologi besar yang masih bermasalah dalam soal energi terbarukan. Persoalan paling besar adalah beberapa perusahaan yang masih menggunakan energi nuklir dan batubara, yang selanjutnya menyisakan jejak karbon (carbon footprint) & mendorong perubahan iklim di atmosfir.

Salah satu dari perusahaan itu adalah Microsoft. Dalam catatan Greenpeace di tahun 2012, sumber energi Microsoft yang bisa dikatakan bersih hanya sekitar 13 persen. Catatan yang sangat kecil, bila dibanding dengan ketergantungannya terhadap batu bara yang mencapai 39,3 persen dan energi nuklir yang menyumbang sekitar 26 persen dari total sumber energi Microsoft.

Termasuk juga proyek pembangunan sistem komputasi awan (cloud computing) yang dilakukan Microsoft, yang disebut Greenpeace banyak menggunakan energi kotor. Perusahaan itu juga mendapat nilai C untuk masalah transparansi penggunaan energi. Poin yang sama juga didapat untuk perkara efisiensi energi dan mitigasi gas rumah kaca; serta Investasi Energi Terbarukan & Advokasi.

Untuk perkara penempatan infrastruktur perusahaan –yang memungkinkan perusahaan mendapatkan sumber energi bersih– Microsoft malah lebih jeblok dengan poin D. Dalam posisi ini Microsoft jauh dari kata bersih untuk urusan keberpihakannya pada lingkungan.

Apa yang cukup mengkhawatirkan dari kedatangan pemilik Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia juga memiliki kaitan dengan problem penggunaan energi di atas. Seperti kita tahu, kedatangan Bill Gates ke Indonesia juga akan dibarengi dengan peresmian kerjasama dengan Batan, perusahaan negara di bidang teknologi nuklir. Kerja sama ini memanfaatkan program Bill Gates untuk mendanai para ahli nuklir dunia dalam mendesain reaktor nuklir baru tanpa limbah.

Potensi keberadaan pembangkit energi tenaga nuklir di Indonesia ini tentu berbahaya, tidak hanya secara teknologi tetapi juga problem sosial ekonomi. Kecelakaan dapat terjadi di reaktor mana pun, yang dapat menimbulkan terjadinya pelepasan radiasi mematikan dalam jumlah besar terhadap lingkungan. Kecelakaan-kecelakaan di dalam industri nuklir telah terjadi jauh sebelum bencana Chernobyl. Belum lagi jika kita mengingat kebocoran nuklir di Jepang pasca gempa bumi tahun 2007. Akankah kita biarkan resiko yang sama berulang di Indonesia?

3 Microsoft Membantu Rezim Represif

Microsoft dikenal mendukung rezim-rezim represif asal mau menghentikan proyek open source, dan tetap menggunakan Windows sebagai platform komputer pemerintah-pemerintah dan pendidikan.  Salah satunya adalah melatih penegak hukum Tunisia untuk mengusut cybercrime guna merepresi aktivis online, sebagaimana tertuang dalam kabel diplomatik AS yang dibocorkan Wikileaks.

Menurut kabel yang dikirim oleh kedutaan besar AS di Tunisia pada tanggal 22 September 2006 Microsoft sangat ingin agar pemerintah Tunisia mencabut kebijakan yang mendukung piranti lunak open source. Kesepakatan antara Microsoft dan rezim Zine El Abidine Ben Ali – yang akhirnya jatuh dalam gelombang Arab Spring – dibalut dalam program cybercrime  di mana Microsoft akan melatih pejabat pemerintah tentang cara menggunakan komputer dan internet untuk melawan kejahatan. Hal ini memperluas kekuasaan pemerintah otoriter Tunisia untuk memonitor warganya sendiri.

Microsoft juga membantu Tiongkok mengawasi aktivitas online warganya. Microsoft membantu menutup sebuah blog yang kritis terhadap pemerintah Tiongkok. Atas permintaan pemerintah Tiongkok, Microsoft menutup blog dari Zhao Jing pada 30 Desember 2005 setelah ia mengkritik penembakan editor di sebuah koran progresif.

Microsoft , yang juga mengakui bahwa portal MSN Internet di Tiongkok menyensor pencarian dan blog, di The New York Times mengakui bahwa pilihan tersebut diambil sebagai bentuk pengamanan terhadap kepentingan bisnisnya.

Microsoft berpendapat bahwa mereka harus mengikuti hukum lokal , tetapi mereka juga ingin mengambil hati pemerintah Tiongkok yang mengontrol akses pasar. Mengabaikan privasi para pengguna tentu membuat Microsoft lebih leluasa melakukan ekspansi bisnis di sana, tetapi itu berarti mereka juga sedang membantu melanggengkan sebuah rezim represif. Bahkan Amnesty International pernah mengirim surat terbuka kepada Bill Gates agar tidak membantu pelanggaran HAM.

Di Rusia, setelah membantu pemerintah merepresi kebebasan berpendapat di dunia daring, Microsoft mengajak pemerintah menghancurkan proyek-proyek open source seperti Linux. Dinas keamanan telah melakukan razia terhadap kelompok-kelompok advokasi vokal atau koran oposisi. Dalihnya, kelompok-kelompok ini melakukan pembajakan piranti lunak.

Namun razia jarang dilakukan terhadap kelompok advokasi atau organisasi berita yang mendukung pemerintah. Organisasi hak asasi manusia di Rusia telah menekan Microsoft agar tidak mendukung pemerintah yang sewenang-wenang dan otoriter yang berlindung dibalik argument pembajakan piranti lunak. The Moscow Helsinki Group bahkan mengirimkan surat kepada Microsoft dan mengatakan bahwa perusahaan itu terlibat dalam penganiayaan terhadap aktivis masyarakat sipil di Rusia.

Dengan beberapa contoh tersebut, bisa dilihat bagaimana posisi Microsoft yang memperhatikan kepentingan bisnisnya dengan mengabaikan berbagai hal menyangkut hak asasi warga di beberapa negara. Bahkan untuk itu mereka mendukung rezim pemerintahan yang menindas warganya sendiri.

4 Microsoft Membantu Penyadapan/Surveillance oleh Intelijen AS

Microsoft adalah perusahaan pertama yang mendukung proyek PRISM pada tahun 2007 lalu. PRISM adalah proyek mata-mata internet dan komunikasi global yang dibuat National Security Agency (NSA) AS.

Pada 2013, MoU antara Microsoft dan Intelejen AS dibongkar Wikileaks. Edward Snowden mantan pegawai CIA/NSA yang membongkar dan membocorkan data-data yang ia miliki ke media membuat aksi penyadapan ini semakin terlihat masif.

NSA melakukan kegiatan spionase, memonitor sistem komunikasi negara-negara lain, bahkan termasuk menyadap alat komunikasi sekitar 35 kepala negara. Proyek mata-mata itu dilakukan dengan mengumpulkan data (data mining) pengguna produk-produk TI buatan AS (seperti Microsoft, Google, Yahoo, dan sebagainya).

Dengan meggunakan email, browser, operating system, messanger atau Skype (sekarang dibeli Microsoft) maka semua data korespondensi, tulisan dan rekaman pembicaraan termasuk foto dan video kita bisa dibuka intelejen AS. Sebagai catatan, NSA bisa mengetahui percakapan yang dilakukan melalui Skype bahkan sekitar sembilan bulan setelah Skype dibeli Microsoft.

Padahal di aturan privasi yang disediakan Microsoft, Skype berjanji menghadirkan privasi dan kerahasiaan dari data pribadi, data trafik, dan konten komunikasi penggunanya. Akses yang luas dari NSA tentu dikarenakan Microsoft dan perusahaan-perusahaan IT AS seperti Yahoo dan Google terlibat dalam perjanjian mendukung PRISM.

Edward Snowden pernah mengatakan di beberapa media bahwa NSA melalui situs PRISM memiliki kemudahan untuk mengakses layanan penyimpanan berbasis komputasi awan milik Microsoft, Sky Drive. Hal ini jelas mengkhawatirkan. Sebagai catatan, saat ini di seluruh dunia ada lebih dari 250 juta pengguna Sky Drive.

Pengguna Sky Drive biasa mengakses layanan tersebut melalui laptop yang berbasis Windows  8 maupun smartphone berbasis Windows Phone 8. Bahkan Microsoft bekerja sama dengan Badan Penyelidikan Federal AS (FBI) untuk memudahkan NSA dalam mengantisipasi serta melacak para pengguna email yang menggunakan nama palsu.

Microsoft tidak hanya memberikan data-data pengguna tetapi juga memudahkan badan keamanan itu untuk mendapatkan akses ke seluruh enkripsi dan mengoleksi data dari akun pengguna. Artinya, dengan menjadikan Microsoft sebagai plaftform komputer pemerintahan dan pengguna biasa, maka intelejen AS dengan mudahnya mendapat data di komputer maupun aktivitas online kita.

Di sini yang terancam tidak hanya individu-individu pengguna internet, tetapi lebih dari itu juga pemerintah yang memagang berbagai dokumen penting dan rahasia seputar kepentingan negara. Tentu saja hal tersebut berbahaya jika berbagai dokumen penting tersebut bisa diketahui oleh negeri lain. Kedaulatan kita sebagai individu dan sebuah bangsa jelas sedang terancam jika kondisi semacam ini terus dibiarkan.

5 Pendidikan di Indonesia dalam Bayang-Bayang Microsoft

Microsoft mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang diresmikan tepat pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2011. Dalam nota kesepahaman itu, Microsoft akan membantu memperkuat pengetahuan teknologi informasi, meningkatkan inovasi, dan kreativitas di dunia pendidikan di Indonesia. Sekilas tidak ada persoalan dengan kerjasama ini.

Tapi, cermati beberapa data berikut. Berdasarkan data dari Kemdiknas, saat ini di Indonesia terdapat sebanyak sekitar 165.000 sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dan sebanyak 4.500 buah universitas yang tersebar di seluruh di Indonesia. Total jumlah siswa di seluruh Indonesia mencapai 45 juta orang. Jumlah sumber daya manusia strategis yang sangat besar.

Lembaga-lembaga pendidikan “dipaksa” tetap menggunakan platform Windows dan konsekuensinya, siswa dididik dan didoktrin dengan mindset Windows. Dan memang ini yang terjadi setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Kemdiknas mengembangkan Sistem Informasi Sekolah berbasis Microsoft Windows. Sistem ini akan digunakan untuk seluruh sekolah di Indonesia. Sebagai contoh adalah Paket Aplikasi Sekolah untuk SMP di mana semua elemen dari mulai server sampai workstation menggunakan Windows.

Cermati juga apa yang muncul dalam tahun ajaran 2011-2012 lalu. Kemdiknas menerbitkan Buku Ajar Wajib Pengetahuan Dasar Teknologi (TIK) untuk sekolah negeri. Seluruh materinya didasarkan pada piranti lunak Microsoft. Menggunakan Microsoft tentu tidak masalah. Namun jika siswa hanya diajarkan dengan satu bentuk teknologi saja, ini yang baru berbahaya. Penggunaan Microsoft Windows dalam sistem informasi sekolah tidak hanya membentuk cara berpikir siswa dengan nalar dan ketergantungan pada Windows.

Lebih dari itu, hal tersebut juga bisa mematikan kreativitas dan inovasi anak didik dalam penggunaan atau pengembangan piranti lunak open source yang dulu pernah digagas pemerintah dalam program Indonesia Goes Open Source. Penggunaan teknologi membutuhkan sebuah kebiasaan. Untuk membentuk kebiasaan baru, misalnya untuk menggunakan piranti lunak open source, tentu butuh kerja keras karena nalar Windows sudah bekerja. Seolah tidak alternatif lain di samping teknologi Microsoft.

Perjanjian Microsoft dan Kemdiknas ini menyasar dengan tepat ke jantung lembaga pendidikan formal yang menjadi basis bagi generasi muda di Indonesia. Tidak bisa disangkal, nuansa kepentingan bisnis dan politik di sini begitu kental. Software-software open source, meski tanpa dukungan pemerintah, sebenarnya masih bisa berkembang. Setidaknya ini bisa dilihat dari masifnya komunitas-komunitas open source yang digawangi anak-anak muda. Namun, perjanjian Microsoft dan Kemdiknas pelan-pelan akan membuat berbagai inovasi dan kreativitas anak-anak muda tersebut menguap. Dan Microsoft semakin menancapkan kekuasaannya di Indonesia.

6 Bill Gates dan Isu Kesehatan

Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan yang didirikan dan sekarang dipimpin langsung oleh Bill Gates dan istrinya, Melinda, adalah lembaga yang sangat aktif mendanai kampanye anti tembakau dan promosi pengesahatan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Bahkan Yayasan tersebut merupakan donatur terbesar kampanye FCTC setelah Bloomberg Initiative. Bill and Melinda Gates Foundation fokus pada kampanye pengesahan dan pelaksanaan sepenuhnya FCTC di wilayah Afrika dan ASEAN.

Bersama Bloomberg Initiative, Bill Gate mengucurkan US$ 500 juta untuk kampanye FCTC. Yayasan Bill Gates juga sangat aktif kampanye anti rokok di Cina. Sebagai catatan, Yayasan Bill Gates pernah dibongkar New York Times dan menjadi sasaran kritik publik karena ketahuan memiliki investasi di perusahaan-perusahaan rokok besar (Big Tobacco), mereka dituduh hipokrit. Namun, konon, Yayasan Bill Gates sudah menarik investasinya dari Big Tobacco.

Media seperti The Guardian beberapa kali menulis bahwa banyak media mendapatkan bantuan dana dari Bill and Melinda Gates Foundation untuk menggambarkan Bill Gates sebagai sosok penyelamat yang “memberi makan orang miskin di dunia”. Tentu saja penggambaran ini dibalut dengan aktivitas Bill Gates di yayasan filantropinya.

Namun cermati yang sebenarnya terjadi. Mengapa media memberitakan dengan nada positif ketika Bill Gates melalui yayasannya mendorong ditanamnya tanaman yang telah dimodifikasi secara genetis (GMO) ? Cermati kemitraan AGRA dengan Rockfeller Foundation dan Monsanto. Perlu juga diperhatikan kampanye penurunan jumlah penduduk melalui vaksinasi (perhatikan kerjasama GAVI dan Rockfeller Foundation).

Kampanye-kampanye yang membawa agenda bisnis terselubung tersebut dilakukan secara masif terutama di negara-negara Asia dan Afrika. Tentu saja beberapa media memberitakan dengan positif karena mereka juga mendapatkan bantuan dana untuk melakukan hal itu. Tujuannya, membantu konsolidasi kepemilikan pasar makanan sekaligus menaikkan harga untuk konsumen. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari proyek ketahanan pangan global di bawah Gates Foundation, Cargill, dan beberapa lembaga lain.

Kedatangan Bill Gates ke Indonesia tak bisa dilepaskan dari berbagai rekam jejak kepentingan bisnis tersebut. Bill Gates juga membawa agenda dalam isu kesehatan. Ia direncanakan akan mendonasikan dana untuk pembentukan Indonesia Health Fun. Yayasan ini didirikan para pengusaha dan filantropis di Indonesia sebagai lumbung bagi bantuan kesehatan. Bantuan ini akan seluruhnya disalurkan di Indonesia dan terfokus pada lima problem kesehatan, yakni Malaria, TBC (tuberculosis), HIV-AIDS, Demam Berdarah dan Keluarga Berencana. Agenda ini mesti dicermati.

* * *

Diskusi Publik “Open Source”

diselenggarakan atas kerjasama @radiobuku, @warungarsip, @JogjaTL, @JogjaStudent, @anon_yogyakarta, kampusjogja.com, dan @ArrupeHuis Center for Environmental Studies Sanata Dharma University

piranti lunak

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan