-->

Peristiwa Toggle

Baru Tiga Judul Buku dalam Penerapan Kurikulum Baru

JAKARTA — SMA/SMK yang menerapkan Kurikulum 2013 baru menerima buku teks dan buku pegangan guru untuk tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Matematika. Ketiga buku itu merupakan buku umum yang digunakan untuk siswa kelas X.

”Peminatan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), Ilmu Sosial, serta peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya menggunakan ketiga buku itu,” kata Ramon Mohandas, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut Ramon, mata pelajaran wajib di Kelompok A sebenarnya ada enam, tetapi baru tiga buku yang sudah ada. Ketiga mata pelajaran lain yang belum ada buku bagi siswa dan pegangan guru adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta Bahasa Inggris.

Adapun buku-buku yang terkait peminatan di MIPA adalah Biologi, Fisika, dan Kimia. Di Ilmu Sosial dibutuhkan buku Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Untuk peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya, antara lain, dibutuhkan juga Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi,
dan buku-buku bahasa asing lainnya.

”Buku mata pelajaran umum tetap akan disediakan pemerintah. Penyusunan buku sudah jalan dan ditargetkan akhir tahun selesai,” kata Ramon.

Terkait pengadaan buku ini, guru-guru kebingungan mencari buku teks dan buku pegangan, terutama terkait peminatan. Buku-buku yang ada saat ini tidak mengacu ke Kurikulum 2013, tetapi ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Diserahkan ke penerbit
Penyediaan buku peminatan di SMA/SMK, ujar Ramon, akan diserahkan kepada penerbit, tetapi tetap harus mendapat penilaian dari pemerintah.

”Yang lolos penilaian berarti bukunya bisa dipakai di sekolah-sekolah,” kata Ramon.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Lucya Andam Dewi mengatakan, pemerintah seharusnya jangan menganggap penerbit buku teks sebagai pesaing, justru sebaliknya sebagai mitra yang membantu pemerintah. Apalagi tidak semua buku kenyataannya mampu disiapkan pemerintah.

Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan, pembuatan buku tidak bisa terburu-buru untuk menjamin kualitas.

”Niat pemerintah, kan, mau menggratiskan buku agar tidak membebani masyarakat. Kalau tidak disiapkan pemerintah, tetapi diserahkan kepada penerbit, sama saja pemerintah mengingkari janjinya bahwa dengan implementasi Kurikulum 2013, buku-buku disediakan gratis untuk siswa dan guru,” ujar Retno. Demikian dikabarkan Harian Kompas 25 Juli 2013.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan