-->

Peristiwa Toggle

Di Solo, Terpidana Korupsi Buku Ajar Ajukan PK

SOLO – Terpidana korupsi buku ajar tahun 2003 mantan Kadispora kota Solo, Pradja Suminta yang divonis Mahkamah Agung (MA) kurungan empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta, secara resmi mengajukan peninjauan kembali (PK). Praja meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo  menunda proses eksekusi.

Pradja Suminta didampingi kuasa hukumnya  Muhamad Taufiq SH MH, Senin (04/03/2013) mengatakan, pihaknya mengajukan PK lantaran  menilai dalam putusan MA sesuai  surat putusan MA No 2085 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 4 April 2012 tersebut terdapat kekhilafan hakim dalam memutus perkara.

Selain itu  banyak fakta yang belum terungkap selama persidangan. Tidak hanya itu saja, pengajuan penundaan eksekusi juga diminta lantaran sebagai mana yang tertera dalam surat edaran MA  (Serma) No. 1 tahun 2012, di mana permohonan PK perkara pidana, pemohon harus menghadiri secara pribadi dalam proses persidangan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

M Taufiq menambahkan, pengajuan PK dilakukan karena masih banyak hal yang perlu dipelajari dalam kasus tersebut, serta adanya tujuh novum (bukti baru) yang  diajukan dalam persidangan.

Menurut Taufiq, Pradja hanyalah korban dari perintah atasan. Selama ini ia tidak menikmati hasilnya sehingga hukuman yang dijatuhkan MA terhadap kliennya  terlalu tinggi. Dan seharusnya, dalam kasus ini ada tersangka lain yang harus bertanggungjawab. Selama Pradja menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 0lah Raga (Disdikpora) Pradja  juga tidak pernah mengajukan anggaran untuk batuan sarana dan prasarana pendidikan.

“Anggaran itu ada karena perintah atasan,” tutur Pradja.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Solo  Herman Hutapea melalui humas Budhi Hertantyo SH, Senin (04/03/2013) membenarkan atas pengajuan PK tersebut. PN Solo menerima surat tersebut pada Jum’at (01/03/2013).

Dikatakan Budhi, proses PK direncanakan akan digelar  di PN, karena pihaknya sudah menunjuk Majelis Hakim  Hendi Siswara sebagai ketua Majelis. Namun kapan hari dan tanggalnya, Budhi belum bisa memastikan, kapan sidang tersebut digelar. “Setelah mendapatkan hasil PK itu, nantinya yang berkewajiban untuk mengadili adalah dari MA, hasil dari PK akan kita kirimkan, apakah itu nanti ditemukan bukti baru atau tidak,” ujar Budhi. Demikian diberitakan situs daring krjogja.com 4 Maret 2013

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan