-->

Kronik Toggle

PDIP Bagi Buku APBN 2013 Operasi Senyap

Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengedarkan sebuah buku kecil berwarna merah tentang kritik terhadap UU APBN 2013 yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa (23/10/2012) lalu.

Buku itu diedarkan kepada anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna DPR, masyarakat pengunjung, dan kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10/2012) pagi.

Sebelumnya, PDIP juga mengedarkan buku kecil penolakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di APBN 2013 pada rapat paripurna lalu. Kali ini, buku kecilnya adalah tentang keberatan fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu atas keberadaan pasal 8 ayat 10 dalam UU APBN 2013 itu.

“Diduga (pasal itu) sebagai operasi senyap pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun 2013,” tulis PDIP dalam sampul buku merah itu. Di dalam buku itu, tertera alasan lengkap mengapa PDIP mempertanyakan pasal yang rawan dimanfaatkan demi kepentingan penguasa.

Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, yang berbunyi “Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.”

Sementara pasal 8 ayat 1 menyatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas (LPG) tabung 3 kilogram dan liquefied gas for vehicle (LGV) TA 2013 direncanakan sebesar Rp193,805213 triliun. Ayat 2 menyatakan subsidi listrik TA 2013 direncanakan sebesar Rp80,93779 triliun.

Di dalam buku itu dijelaskan bahwa pasal itu memangkas hak budgetting DPR, melanggar asas transparansi keuangan negara, melanggar asas pembentukan UU, dan patut diduga sebagai senjata bagi Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2013.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, disebarkannya buku itu untuk menunjukkan kepada publik tentang sikap partai yang tegas dan terdokumentasi dengan baik. “Menolak lewat buku juga bagian dari pencerdasan politik anak bangsa. Ini bagian pendidikan politik, ada penjelasan rinci dan argumentasi di buku ini,” kata Bambang, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Sebelumnya, mengacu pada kejadian pada sidang Paripurna APBN 2013 lalu, sempat terjadi hujan interupsi dari PDIP mengenai masalah itu. Pasal 8 ayat 10 draf APBN 2013 dinilai tidak transparan, karena bisa memberikan wewenang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR.

Saat itu, Fraksi PDIP meminta pemimpin Sidang Paripurna, Anis Matta memberikan waktu untuk proses lobi antara pimpinan fraksi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat sebelum sidang dilanjutkan. Namun, Anis memutuskan sidang diteruskan setelah fraksi lain sepakat tidak menginginkan proses lobi antar pimpinan fraksi.

Menurut Bambang, sikap Anis Matta tersebut salah karena langsung mengetuk palu dan tidak memperhatikan tata tertib rapat paripurna DPR. PDIP bahkan menganggapnya sebagai bentuk tirani mayoritas terhadap minoritas dan mengkhianati prinsip musyawarah mufakat.

“Sebagai sesama anggota dewan, kami menyesal atas hal itu. Meskipun peta dan sikap fraksi-fraksi sudah jelas, mekanisme tata tertib tetap harus ditempuh,” tuturnya.

Dia melanjutkan Anis sebagai Pimpinan sidang cukup akomodatif dengan menganut asas efisiensi, namun tidak mengikuti tatib yang sudah ditetapkan bersama oleh seluruh anggota DPR.

“Fraksi PDI Perjuangan mengimbau praktik seperti ini diharapkan untuk tidak terulang dalam sidang-sidang DPR berikutnya,” tegasnya. [mvi]

*)Inilah, 25 Oktober 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan