-->

Kronik Toggle

Terkait Korupsi Alquran, Dua Pejabat Kemenag Dipecat

JAKARTA – Pembebastugasan dua pejabat di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dalam kaitan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dinilai cukup tepat. Langkah itu dapat memberi kesempatan kepada kedua orang tersebut untuk lebih fokus membantu proses hukum, sekaligus memudahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyelidikan kasus ini secara lebih intensif.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Lucky Djani, Kamis (9/8) di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Agama Suryadharma Ali membebastugaskan dua pejabat di bawah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) menyusul potensi penyimpangan oleh keduanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran tahun 2011-2012. Keduanya adalah Sekretaris Dirjen Bimas Islam Kemenag Abdul Karim dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ahmad Jauhari.

Menurut Lucky Djani, pembebastugasan dua pejabat tersebut langkah awal yang tepat. Hasil investigasi internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenag berserta bukti-bukti awalnya juga harus diserahkan kepada KPK. KPK juga perlu diberi akses seluas-luasnya untuk menyelidiki berbagai dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran.

Kemenag juga diminta melanjutkan pemeriksaan internal secara menyeluruh dengan auditor independen demi mendeteksi kemungkinan potensi penyimpangan lain, seperti penyelenggaraan haji atau pengelolaan abadi umat. ”Kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran merupakan peringatan agar Kementerian Agama melakukan bersih-bersih total,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menghargai pembebastugasan dua pejabat di bawah Dirjen Bimas Islam sebagai langkah yang patut diambil. Dua pejabat itu merupakan pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab langsung proyek pengadaan Al Quran. Dengan dibebastugaskan, mereka akan lebih leluasa membantu proses hukum oleh KPK.

Sebelum menjadi wakil menteri agama, Nasaruddin Umar adalah Direktur Jenderal Bimas Islam. Untuk penyelidikan kasus ini, Nasaruddin telah dimintai keterangan oleh KPK. Dia juga telah memberikan klarifikasi pada tim investigasi internal oleh Irjen Kemenag.

”Penggandaan Al Quran di Direktorat Bimas Islam yang dinilai bermasalah itu termasuk dalam APBN-P 2011-2012 yang implementasinya pada akhir tahun 2011. Sementara saya diangkat menjadi wakil menteri pada 18 Oktober 2011,” katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran ini, KPK melakukan pengusutan terkait pengurusan anggaran dan pengadaan. Dalam pengurusan anggaran di DPR, kasus sudah di tingkat penyidikan. Sementara kasus pengadaan di Kemenag masih berstatus penyelidikan.

KPK juga telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, sebagai tersangka. (IAM)

Sumber: Kompas, 10 Agustus 2012, “Perlu Penyelidikan Lebih Intensif”

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan