-->

Kronik Toggle

Jaksa Makassar Hentikan Kasus Pengadaan Buku Sekolah

MAKASSAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar akhirnya menghentikan proses peneyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan buku pelajaran bagi kalangan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar.

Diketahui, pengadaan ribuan buku pelajaran untuk tingkat SD dan SMP ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sejak 2009- 2010 lalu dengan total anggaran miliaran rupiah.

Penghentian untuk melanjutkan proses penyelidikan khasus yang diduga kuat melawan hukum serta menimbulkan kerugian negara miliaran ini disampaikan langsung Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar Joko Budi Darmawan saat ditemui di kantornya, Senin (23/7/2012).

“Proses penyelidikannya kami hentikan, karena kasus ini lebih awal ditangani pihak kepolisian,” kata Joko tanpa merinci secara jelas jumlah anggaran proyek pengadaan bukul pelajaran yang berbau korupsi itu.

Joko mengatakan, pihak kejaksaan maupun kepolisian bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak dapat melakukan proses penyelidikan jika dalam dua instansi hukum mendapatkan laporan aduan yang sama.

Hal ini merujuk pasal 8 tentang kesepakatan bersama antara Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor B/23/III/2012 dan Nomor SPJ-39/01/03/2012  tentang  optimalisai pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Yang jelas jika ada duplikasinya maka proses penyelidikan dari satu instansi penegak hukum lainnya harus dihentikan,” terangnya kepada awak media di kantornya, siang tadi.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Tribun, total anggaran dana DAK pada pengadaan buku pelajaran tersebut mencapai Rp 20 miliar. Namun Kasi Pidsus Kejari Makassar ini membantahkan dan mengaku anggarannya hanya berjumlah Rp 1 miliar lebih.

*)TRibunnews, 23 Juli 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan