-->

Kronik Toggle

Buntut Buku Porno, Dewan Ancam Boikot Anggaran Pendidikan

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Jawa Barat, mengancam akan memboikot anggaran dinas pendidikan setempat. Sikap tersebut menyusul beredarnya buku bermuatan pornografi di perpustakaan sekolah dasar di Garut belum lama ini. “Ini sebuah konsekuensi,” ujar Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Helmy Budiman, Kamis, 19 Juli 2012.

Menurut dia, para wakil rakyat sebelumnya telah mengingatkan Dinas Pendidikan agar melakukan pemeriksaan terhadap buku yang diberikan ke sekolah dari dana alokasi khusus. Alasannya, di sejumlah daerah ditemukan buku yang berbau pornografi. Namun imbauan itu tidak dihiraukan. Malah pihak dinas pendidikan waktu itu mengaku tidak ada buku yang bermuatan pornografi.

Helmy menilai beredarnya buku tersebut merupakan bentuk keteledoran Dinas Pendidikan. Karena itu, dia mendesak agar dinas pendidikan menarik buku itu sebelum bulan Ramadan. “Bila tidak menarik buku itu, kami akan menerapkan sanksi dengan tegas. Jangan sampai masyarakat turun langsung ke sekolah men-sweeping buku porno itu,” ujarnya.

Beredarnya buku porno itu, kata Helmy, dapat berpengaruh terhadap psikologi anak. Bahkan bisa merusak moral anak. Selain itu, beredarnya buku itu juga telah menyalahi tujuan pendidikan salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik.

Sebelumnya ratusan orang tua siswa di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Garut mengaku resah atas beredarannya buku berbau pornografi. Buku itu di antaranya berjudul Tambelo Kembalinya Si Burung Camar dan Ada Duka di Wibeng.

Isi kedua buku itu dinilai tidak pantas bagi siswa sekolah dasar. Apalagi bahasa yang digunakan cukup vulgar. Unsur pornografi seperti dalam cerita Ada Duka di Wibeng ditemukan di halaman 93 yang menyinggung hubungan intim. Pada bab IX buku itu, disinggung mengenai percintaan dan hubungan seks lewat dialog para tokohnya. Sedangkan pada buku cerita Tambelo, adegan intim diceritakan terjadi  di sebuah pulau terpencil.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Yusup, mengaku akan menyanggupi permintaan para wakil rakyat untuk menarik buku berbau pornografi di sekolah. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan penarikan buku itu akan dilakukan. “Saya harus koordinasi dulu dengan kepala dinas dan kami juga akan mengkaji dulu buku itu seperti apa,” ujarnya singkat.

*)Tempo.co, 19 Juli 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan