-->

Kronik Toggle

Pernyataan Sikap IKAPI DIY atas Pembakaran Buku

YOGYAKARTA–Meningkatnya intensitas kasus perbukuan sepanjang tahun 2012 sampai peristiwa terakhir menyangkut pembakaran buku oleh penerbit Gramedia, Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (IKAPI-DIY) merasa perlu mengambil sikap dengan tujuan agar hal serupa di kemudian hari, khususnya perkembangan dunia perbukuan di Indonesia semakin lebih baik.

Bahwa, peristiwa penarikan dan pemusnahan buku bukan kasus yang pertama di Indonesia. Bahkan dalam tahun ini saja masyarakat dihebohkan oleh buku DAK bergambar Nabi Muhammad yang beredar di sekolah, serta buku DAK yang bermuatan pornografi. Terhadap kasus-kasus tersebut selalu diambil langkah cepat dengan menariknya dari peredaran. Model jalan pintas tersebut sama sekali tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum.

Bahwa dalam hal pelarangan buku, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi  No 6-13-20/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Oktober 2010, disebutkan : UU Nomor 4/pnps/1963 tentang perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum. MK memutuskan bahwa pengamanan dan pengawasan barang cetakan oleh Kejagung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelarangan buku yang dianggap mengganggu ketertiban hukum harus melalui pengadilan terlebih dahulu sebelum adanya pelarangan oleh Kejaksaan.

Bahwa, penyitaan buku-buku tanpa melalui proses pengadilan merupakan perampasan hak warga negara karena setiap orang punya hak pribadi. Tindakan pengambilan hak tanpa proses pengadilan seperti tersebut, sangat ditentang oleh hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas penarikan dan pembakaran buku yang dilakukan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama, dan buku-buku lain yang ditarik peredarannya karena ada protes masyarakat, maka IKAPI DIY bersikap :

1.    Tindakan pembakaran buku merupakan sikap anti intelektual yang seharusnyha tidak perlu dilakukan, oleh karena tindakan tersebut berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat perbukuan agar menyelesaikan kasus-kasus perbukuan secara hukum.
2.    Bahwa IKAPI DIY mendukung penuntasan kasus buku “5 kota Paling Berpengaruh di Dunia” melalui jalur hukum, sehingga semua pihak akan merasa dilindungi dan memperoleh keadilan
3.    Terhadap buku-buku bantuan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus yang disebarkan ke sekolah-sekolah, dan dianggap bertentangan dengan hokum maupun norma, maka harus dituntaskan kasus tersebut melalui jalur hokum, agar diperoleh kebenaran material, dan siapapun yang bersalah akan mendapat hukuman sesuai dengan hokum yang berlaku.
4.    Mendesak pada toko buku/distributor untuk tidak serta merta mereturn/menarik buku kontroversi dari peredaran karena upaya tersebut merupakan pelanggaran hukum
5.    Bahwa semakin banyaknya buku-buku yang dianggap bermasalah, merupakan cermin atas kualitas penerbitan di Indonesia. Dan karena itu IKAPI DIY mendesak pada IKAPI Pusat untuk lebih focus pada program pembinaan dan peningkatan kualitas anggota, agar hal-hal yang dianggap melanggar hokum dan norma itu tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Demikian pernyataan  sikap ini kami sampaikan supaya dapat dimengerti oleh semua pihak-pihak yang terkait dengan dunia perbukuan.

Jogjakarta, 19 Juni 2012

Pengurus IKAPI DIY

Akhmad Fikri AF.                Paul Agus Hariyanto
Ketua                                    Sekretaris

*)  kongdarman.com, 19 Juni 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan