-->

Tokoh Toggle

Prof Dr Sajogyo, Ilmuwan di Jalan Sunyi

REDAKSI: Prof Dr Sajogyo wafat pada 17 Maret 2012. Untuk mengenang “Bapak Sosiologi Perdesaan Indonesia” itu, redaksi menurunkan wawancara yang pernah dilakukan Tabloid Buku “IBOEKOE” pada September 2006 di mana materi ini tak pernah terbit lantaran tabloid itu hanya terbit sekali pada Edisi “Pram” dan berubah dalam format daring kronik buku.

Suasana dan realitas pedesaan telah lama memikat hati Prof. Dr. Sajogyo sejak muda. Penelitiannya yang pertama—saat masih menggunakan nama Kampto Utomo—untuk meraih gelar sarjana Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang Institut Pertanian Bogor) di lokasi transmigrasi Way Sekampung, Lampung, 1957, merupakan titik tolak karier intelektualnya dalam menggumuli secara intens persoalan kemiskinan, terutama pada golongan lemah di pedesaan.

Di mata koleganya, ia dikenal sebagai “ilmuwan yang lebih memilih jalan sunyi”, tidak bersinar, terlewatkan, dan sering dilupakan. Ia sangat mementingkan data-data empirik, mengagungkan penelitian, terpesona dengan pluralitas, kekhasan daerah, dan menghargai auto-aktivitas masyarakat desa. Menikah dengan Prof. Dr. Pudjiwati Sayogjo pada 1968, Guru Besar IPB kelahiran Karanganyar, Jateng, 21 Mei 1926—yang dijuluki Prof. Loekman Soetrisno (alm.) sebagai “suhu” perguruan ilmuwan sosial Indonesia, khususnya sosiologi pedesaan—ini masih sering berkeliling Indonesia untuk melakukan penelitian.

Sajogyo adalah sedikit dari ilmuwan Indonesia yang intens mengkaji ekonomi pertanian, terutama di wilayah pedesaan. Kemampuan akademis dari seorang yang pernah menjabat rektor IPB periode Maret 1965/1966 ini sepenuhnya ia curahkan untuk mencermati karakter dan sosiologi desa dan pertanian kita. Ia menulis buku-buku seperti Sosiologi Pedesaan dengan runtut, kaya detail, dan terkesan skeptis terhadap generalisasi kebijakan.

Penemuannya yang terpenting dan kemudian menjadi tonggak pengukuran kemiskinan ialah Nilai Setara Beras (NSM) yang ia lansir pada 1970-an. Lebih jauh, ia mengenalkan konsep Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang kemudian menjadi landasan program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Terkait penerbitan edisi “Miskin Buku”, kontributor IBOEKOE DN. Wicaksono membikin percakapan dengan Prof. Sayogjo di kantor yang didirikannya sendiri, Sajogyo Inside (SaIns) di Jalan Malabar 22, Bararangsiang, Kampus IPB, Bogor.

Ada sekitar 1,1 milyar penduduk miskin di dunia. Kemudian ada sekitar 62 juta orang miskin Indonesia. Bagaimana pendapat Anda menilai ini?

Saya sendiri mempelajari masyarakat. Saya pikir ini berapa orang desa dan berapa orang kota? Kalau membandingkan antarnegara malah perlu bertanya juga. Apakah bisa membanding itu kemudian bisa menjumlah? Kalau bisa membanding, seharusnya ‘kan bisa menjumlah? Fungsinya sama tidak? Ukuran miskin sedunia, gampangnya, adalah penghasilan kurang dari 2 dollar sehari atau 1 dollar per orang. Sebelum mendalami permasalahannya, jangan-jangan yang dimaksud miskin di sini berbeda dengan maksud miskin di luar negeri. Jadi ini adalah baru tentang jumlah—kalau mau menyebut jumlah. Ini belum sampai pada permasalahan: apa arti kemiskinan di sini, dan kehidupan kita?

Kalau menurut Anda, artinya bagaimana?

Miskin itu asli istilah Indonesia atau bukan? Jangan-jangan dari Arab? Apakah kita tidak mempunyai istilah? Kalau kita tidak mempunyai istilah, berarti kemiskinan tidak penah ada di sini. Seakan-akan begitu. Kita sering mendengar hal-hal yang berkebalikan. Kebalikan dari kemiskinan adalah kemakmuran. Semuanya adalah kebahagiaan. Kenapa banyak tanah yang subur, tetapi kita masih berhubungan dengan kemiskinan?

Jadi kemiskinan itu bisa beragam maknanya. PBB berusaha menyatukan (persepsi), lalu baru bisa membanding. Lalu kalau sudah sepakat, mari kita berusaha: bisa tidak dalam sekian tahun mengurangi kemiskinan? ‘Kan begitu. Jadi sama-sama ada target.

Tetapi, sebenarnya apa sih yang ingin kita atasi? Kita hindari? Kalau PBB menargetkan melalui Millennium Development Goals untuk menghapus angka kemiskinan di tahun 2000, paling tidak hingga separuhnya di tahun 2015 nanti.

Pemerintahan SBY juga punya target dalam lima tahun ini. Tetapi apa bisa? Sejak tahun 1970-an kita sudah memperhatikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Terlepas dari pergolakannya, Orde Baru ‘kan maksudnya membangun jalan baru. Mulai ada perhitungan…. Waktu itu, mungkin angka kemiskinan di Jawa yang paling tinggi. Enam puluh persen atau berapa begitu. Tiga puluh tahun kemudian sudah semakin berkurang. Kelihatan makin turun. Bisa dibilang, pada tahun sekian penurunannya sekian persen… itu kelihatan. Tetapi kemudian, kenapa menjadi sulit?

Cara penanggulangan kemiskinan?

Harus tahu dulu kalau desa awalnya dibuka dari hutan. Mungkin orang pindah dari desa lama yang sudah dinilai padat, tidak semua orang dewasa kebagian tanah, jadi harus mencari tanah baru. Polanya agraris. Sejarahnya, dari daerah lama pindah ke daerah-daerah baru. Dan suatu waktu memang pemerintah independen membantu yang kekurangan tanah. Cari di luar. Bahasa Belanda-nya disebut kolonialisasi, membangun pemukiman baru. Mirip dengan transmigrasi. Hanya saja transmigrasi adalah nama setelah merdeka, sesudah ada negara RI.

Kolonisasi ini terjadi di beberapa negara jajahan. Ada di Srilanka, Philipina, dsb. Tahun 1930-an di Amerika ada buku dari seorang peneliti birokrat: kolonisasi oleh pemerintah dengan cara perpindahan penduduk ke pulau lain. Perbandingannya adalah di Hindia Belanda, dan di Philipina. Bukunya diterbitkan setelah Perang Pasifik. Barangkali tahun 1939 atau 1940.

Untuk mengatasinya diperlukan tanah baru. Itu contoh yang sudah terjadi sejak zaman raja-raja. Di Jawa menebang hutan untuk membangun desa dinamakan Truko. Di Malaysia dinamakan Truka. Mereka adalah perintis, yaitu penebang hutan yang bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk mebangun membangun desa atau kampungnya. Di luar Jawa, umumnya penduduk asli juga melakukan hal yang sama bila kekurangan tanah. Kalau berladang itu hidup berpindah-pindah, maka berkampung hidup menetap di tepi sungai besar dan tepi jalan besar. Yang berada di dekat pantai malah bisa berdagang lebih jauh lagi. Jadi, kehidupannya itu sesuai dengan alur sungai. Di Jawa mula-mula begitu, lalu dibangun jalan melintasi sungai. Itu perkembangan baru.

Anda condong ke pola agraris atau industri?

Ini tergantung pada zamannya. Masih ada tidak tanah yang bisa dibuka? Kalau bisa, memilih kedua-duanya. Industri saja bermula dari agraris dulu. Dan Belanda sudah membuktikan. Mula-mula industri gula tebu di Jawa didirikan di desa. Belanda dapat menguasai tanahnya, dan petaninya dibantu pemerintah. Disewa bergilir. Dan penduduk desa sebagian diterima sebagai buruh. Yang punya tanah dapat sewa tanah, dan sebagian penduduk di desa bekerja di pabrik. Nah, dari situ mulai proses industrialisasi. Jangan lupa, industri tidak selalu semuanya tumbuh di kota. Bisa jadi tumbuh di desa. Tetapi semangatnya adalah industri kota. Jadi ada buruh tani, tukang, spesialis mesin, …itu ilmu baru.

Tetapi kemudian ada kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan?

Di desa sendiri juga ada. Yang tanahnya cukup luas, dengan yang tanahnya kecil. Datanya itu sudah ada sejak seratus tahun lalu.

Tahun 2003 ada sensus pertanian. Sebagian data sudah diterbitkan BPS, dan sebagian lagi perlu digali lebih dalam. Sensus itu setiap 10 tahun, jadi selama rentang waktu itu mungkin saja terjadi perubahan. Buruh tani mampu menggarap tanah bagi hasil, tergantung dari kombinasi penghasilan. Apakah penghasilannya cukup? Kalau tidak cukup itu dinamakan miskin.

Banyak penduduk desa yang lari ke kota dan memicu pengangguran baru?

Kalau di kota tidak menemukan apa-apa. Dulu, mereka berangkat kerja di kota sejak pagi untuk kemudian pulang pada sore harinya. Bolak-balik saja. Dan mungkin itu cukup bagi mereka daripada bergantung di desa.

Sebagian di desa sebenarnya mendingan sebab sebagian problem sosial masih dilayani. Kalau di kota, mau cari rumah di mana? Lalu membangun rumah di bawah jembatan sehingga hidupnya tidak manusiawi. Atau di kapal, di sungai, di saluran kanal. Numpang jadinya. DKI tidak melayani orang-orang ini karena banyak yang tidak punya KTP.

Pelaksanaan otonomi daerah atau khusus apakah bisa menanggulangi laju kemiskinan?

Maksudnya, salah satu tujuan fungsi otonomi itu adalah agar orang yang berada di kota, kabupaten, entah itu dewannya, pimpinannya bisa lebih dekat dengan rakyatnya dibandingkan dengan orang pusat. Dulu dikenal bahwa perantaranya adalah provinsi. Maksudnya adalah membagi tanggung jawab. Cara mengatasinya terserah asalkan cocok. Hanya syaratnya, harus bersama orang miskin. Jangan bergerak sendiri. Jadi perlu ada dialog, kerja sama. Artinya, mana yang lebih dulu diperhatikan, tanggung jawab masing-masing, dan kalau pemerintah bisa membantu, dalam hal apa.  Akan tetapi dalam hal ini pemerintah tidak bisa membantu. Kalau pelayanan umum ‘kan ke umum, dan tidak ke orang per orang. Jadi sampai mana orang miskin itu terlayani.

Dulu pemerintah ada program IDT. Masih relevan?

IDT itu nama Indonesia. Artinya, pemerintah memberikan dana, diberikan kepada rakyat miskin dengan syarat kredit. Bukan dikembalikan kepada pemerintah, tetapi dikembalikan kepada kelompokmu. Jadi, silahkan bikin kelompokmu. Artinya, bikin  kelompok yang saling mengenal, saling percaya. Semua adalah anggota, semua memilih pengurus pilihan mereka sendiri, dan pengurus bertanggung jawab kepada anggota. Istilahnya adalah kredit kecil atau kredit mikro. Kredit yang di Jawa waktu itu kurang dari Rp. 100.000,- untuk setiap anggotanya. Padahal di tiap desa, selama 3 tahun berturut-turut pemerintah menyediakan dana. Kalau tidak salah, jumlahnya sama. Tetapi terserah pada masyarakat desa yang miskin itu, apakah mau bergilir (tahun pertama sekian untuk membentuk kelompok, tahun kedua mendapat dana yang sama, dst) atau untuk membuat kelompok baru, atau sejak awal sudah membuat kelompok-kelompok yang sama. Selama 3 tahun berturut-turut, kelompok yang sama itu masih mendapatkan bantuan. Juga masih ada dialog. Maksudnya baik. Artinya: anda berorganisasilah, belajarlah. Itu dinamakan Pokmas (Kelompok Masyarakat). Sayangnya kok tidak disebut Kelompok Swadaya Masyarakat. Pemerintah enggan memakai istilah LSM. Tidak mau kalau dikira meniru LSM. Padahal, LSM ‘kan juga merintis hal-hal baru.

Penting juga keberadaan LSM untuk mengentaskan kemiskinan?

Iya juga, sebab kalau ada LSM, benar pula tindakan kita. Waktu ada istilah pembina. Disediakan oleh pemerintah. Jadi tidak mesti sarjana. Waktu itu sarjana hanya ada beberapa ribu saja. Ada beberapa yang memang sarjana, yang baru lulus, ditawari dan diberi honor asalkan mau masuk desa selama 3 tahun. Jadi, empat ribu sarjana untuk dua puluh atau tiga puluh puluh ribu desa. Jelas tidak cukup. Yang saya perhatikan, hanya Gubernur NTT saja yang mau keluar uang sendiri untuk merekrut dua ribu sarjana dari NTT sendiri, dan ditawari masuk desa. Dan itu perlu ditiru. Artinya, otonomi itu mesti begitu. Kalau cocok, ya dipakai.

Penanggulangan kemiskinan mesti dari desa?
Di kota juga. Bukan harus tetapi di mana saja.

IDT dulu sasarannya adalah desa, dan berkembang menjadi PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) yang sasarannya adalah kabupaten.

Saya kira fungsinya lebih sebagai pengarahan. Artinya, prioritas sebaiknya berada di tingkat pusat. Dan dulu sering diartikan bahwa di Bagian Timur masih kurang. Tetapi memang di Bagian Timur itu penduduknya masih jarang, sementara di Jawa sangat padat. Di situlah letak kesulitannya.

Apakah pertanian mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi?

Yang penting adalah bagaimana pertanian mampu mencukupi kebutuhan pangan. Kalau tidak cukup, berarti perlu impor. Persoalannya, apakah impor juga bisa merugikan sebagian petani kita? Kalau bisa jangan merugikan.

Jadi ketahanan pangan dipenuhi dari dalam dan luar. Tetapi kebijakan itu apakah sudah sesuai harapan? Kita harus maklum, pembagian tanah tidak cukup merata. Sejak seratus tahun lalu, di zaman Belanda, sebagian tanah (80%) terutama sawah dimiliki oleh sekitar 30% petani. Kalau di Jawa ukurannya adalah lebih dari setengah hektar, di luar Jawa lebih dari satu hektar. Sebagian besar petani berlahan di sisa tanah itu. Jadi, selama pembagian tanah tidak merata, maka paling tidak kita bisa mengangkat orang kecil itu dengan mengandalkan sektor di luar pertanian tetapi orangnya siap apa tidak? Ini bukan hanya soal mental, tetapi juga kemampuan di bidang luar pertanian. Seringnya orang desa yang akan ke kota selalu membawa cangkul atau sejenisnya. Mau kerja apa mereka? Tetapi ada juga orang desa yang bekerja masuk ke kota dengan modal. Lalu berdagang. Kalau tidak diizinkan, lalu berdagang di kaki lima.

Sistem pemerintahan yang korup akan berdampak langsung?

Iya. Artinya itu sudah direncanakan.

Kemiskinan itu harus diartikan bukan hanya sekarang, bukannya keuangan atau penghasilan—tidak hanya penghasilan uang, beras, tetapi juga pelayanan kesehatan, pendidikan. Pengurangan kemiskinan idealnya dalam satu generasi, yaitu 20 tahun. Jangan lupa kita sudah 60 tahun, berarti sudah 3 generasi.

Dulu awal atau akhir penjajahan 3 tahun sekolahnya. Baru ketika RI muncul ada kebijakan sekolah 6 tahun. Setelah 40  tahun baru muncul wajib belajar 9 tahun. Seorang buruh tani angkatan tahun 1945 lulusan SD yang 3 tahun, dan dua puluh tahun kemudian menikahkan anaknya yang juga lulusan SD tiga tahun, bukankah itu sangat mengenaskan bagi kemajuan?

Itu kan juga ukuran tidak adanya kemajuan dalam menghadapi kemiskinan dari ukuran pendidikan. Lebih baik bagi si buruh itu bila mendapat menantu yang sekolah enam tahun plus. Jadi dia akan merasa bangga bahwa anak saya lebih maju dari saya. Penikahan sudah tanggung jawab dia dan dirinya sendiri. Dan perbandingan pada dirinya sendiri adalah suatu contoh yang harus kita perhatikan. Semua orang punya indikator penilaian untuk dirinya sendiri.

Indikator seperti apa?

Anak kecil itu menyusu selama 2 tahun.  Harus menyusu pada.ibunya. Susu pabrikan mahal. Kalau ibu sehat, bayi harus disusui selama 2 tahun. Ketentuan agama Islam juga selama 2 tahun, dan harus diikuti dengan baik.

Kalau menurut keterangan ilmiah, otak bertumbuh selama 7 tahun pertama, setelah itu tidak tumbuh lagi. Hanya ada pembaharuan sel-sel atau pembentukan sel-sel baru. Tetapi kalau selama 7 tahun itu ada gangguan, yang tidak kelihatan, maka kemudian kemampuan belajar menjadi terbatas. Kalau  tidak terbatas, kemampuan orang bisa sedemikian baik. Semua bisa mengikuti pendidikan belajar membaca, menulis, matematika, pertukangan.

Apakah Indonesia masih mampu untuk bangkit dari kemiskinan?

Perjuangan saya itu harus mampu. Saya tergolong orang yang mempersiapkan murid untuk berjuang. Jadi orang itu ya harus bisa berjuang. Memberi contoh. Kalau tidak percaya diri, bagaimana mengisi kemerdekaan? Sudah 60 tahun kok masih begini?

Atau jangan-jangan kita belum bisa bangkit itu karena masih mementingkan “yang gede-gede” padahal “yang gede” tidak ingat kepada kita. Waktu ada kredit-kreditan itu ‘kan perusahaan besar yang lebih dulu minta. Terjamin. Tetapi begitu diberi kok malah dibawa lari.

Dan soal pertanian, sebenarnya kita masih ada tanah. Indonesia masih tergolong negara yang potensial. Kebanyakan di luar Jawa. Di Jawa sendiri sebagian masih kosong. Di Jawa Barat bagian selatan. Padahal, kalau tidak salah, sistem jalannya sudah disiapkan. Sistem transportasi ‘kan penting juga untuk menunjang tata laksana perekonomian. Tetapi kok tetap tidak mau berkembang. Padahal kawasan itu pun dekat dengan pasar.

Saya tidak bisa mengerti ini. Saya sendiri punya gagasan, seperti mimpi—tetapi boleh-boleh saja, ‘kan?—di daerah Bantul agak ke selatan, ‘kan ada satu pusat yang menghasilkan gula aren. Tetapi tidak dicetak. Justru dibikin seperti gula pasir. Itu laku, saya pikir. Mengapa kok hanya di satu lembah ini saja? Padahal Jawa-Bali itu ‘kan lembah melulu. Lerengnya, saya pikir. Tanah lereng itu ‘kan 24 persennya harus dihutankan. Kalau tidak, maka akan erosi. Pertanyaan saya, mengapa tidak ditanami pohon aren itu? Padahal teknik tanamnya sudah dikuasai. Kalau dulu, orang tidak menanam pohon aren. Setelah dikuasai, ditanam, dan jaraknya pun bisa diatur. Pohon kelapa bisa juga diselipkan sebagai pelindung saja. Masih banyak lahan tersisa. Dalam pandangan saya, lahan ini bisa dijadikan sumber penghasil gula aren, industri gula yang tumbuh di desa, pengekspor ke negara yang banyak duit. Mereka suka. Khasiatnya ada, karena ini berbeda dengan gula pasir biasa dari tebu, yang biasa dicampuri bahan kimia. Gula aren tidak ada kimianya. Sehat. Orang modern ‘kan maunya begitu.

Tetapi tetap harus ada orang bisnis di balik itu. Harus ada penggerak. Padahal sekian lereng itu dulu dikuasai oleh perkebunan besar. Artinya, dulu Jawa di zaman kolonial adalah penghasil tebu yang sudah ditingkatkan potensinya dengan ilmu pengetahuan modern. Dan anehnya, di sini tebu kok ditanam di daerah sawah. Padahal di daerah tropis, tidak ada tebu yang ditanam di sawah. Biasanya di tanah biasa, di tegal.

Apakah dengan demikian Indonesia bisa mandiri atau tetap tergantung pada hutang?

Ya harus mandiri. Bisa. Dalam hal ini, kita harus tahu perkara-perkara yang berkembang di dunia. Karena ini zaman globalisasi. Bisa dilihat bagaimana upaya PBB dalam mempersatukan langkah-langkah pemberantasan kemiskinan. Antara lain dengan memberi kredit pada mereka yang belum dapat kredit. Dan itu bisa berbeda-beda modelnya.untuk Jawa Barat, metode ini yang paling cocok. Kalau di Jawa Tengah, hampir sama, tetapi tetap ada beda. Harus dicari masing-masing.

Tidak terlalu rumit, tidak membingungkan?

Kenapa membingungkan? Siapa yang bingung? Kalau pemerintah mau menang sendiri, siapa yang mau membantu sebenarnya? Ya harus bersama rakyat. Lha membangun itu untuk rakyat kok. Pemerintah ‘kan hanya bertugas mengatur. Jadi tidak bisa diseragamkan. Harus mengikuti model yang sesuai untuk daerah tertentu. Saya dulu terlibat dalam penyuluhan (di PERHEPI). Penyuluhan itu adalah mengajak petani, tidak memaksa. Pelakunya ‘kan mereka juga. Dulu waktu awal 1960-an, penyebaran padi unggul ‘kan juga melalui penyuluhan semacam itu. Mula-mula ‘kan benih padi unggul adalah hasil nasional sendiri, tetapi menjelang tahun 1970, sudah ada benih yang dari IRRI di mana Indonesia juga punya andil di situ. Mereka mengawinkan dan menghasilkan padi baru yang tergolong unggul. Padi yang pendek itu, tetapi mudah rontok.

Tetapi kemudian ada tekanan bahwa Indonesia harus membeli bibit itu, dan kelak harus mengurangi subsidi pertanian, misalnya?

Ya memang seperti itu. Mula-mula ada subsidi. Mengurangi sih boleh-boleh saja. Persoalannya adalah bagaimana mengaturnya. Pemberian kredit juga hal baru. Dulu mula-mula lewat kepala desa. Namun kemudian yang dapat kredit hanya lapisan-lapisan tertentu. Tetapi ada satu contoh baik dari kredit—yang bukan kredit dari luar: kemampuan menabung keluarganya. Kredit itu hanya tambahan. Banyak yang ternyata memiliki simpanan yang lebih tinggi daripada pinjamannya. Ini adalah kemampuan membangun modal sendiri. Jadi, kuncinya adalah belajar menabung.

Ditambah dengan penanaman modal asing?

Ini bagus sekali. Sebab bisa memberi peluang bagi perusahaan kecil maupun untuk buruh. Kalau industrinya lebih maju, kesejahteraan mereka juga ikut meningkat. Buruh itu umumnya lulusan SMA. Mereka itu bisa dilatih apa saja. Kalau tidak bisa, berarti tidak akan dipakai lagi.

Modal itu bisa membantu industri yang masih muda atau malah yang sudah menjadi tradisi. Industri sepatu, misalnya. Di Bogor sudah lama ada industri sepatu yang berdiri. Malah industri sepatu Bata bekerja sama dengan mereka. Bogor yang bikin, Bata yang jual. Jadi, tidak perlu saling mematikan seperti industri setrup vs syrup, jajanan anak vs snack. Begitu….

Apa yang harus dilakukan Indonesia pada kahirnya untuk mengentaskan penduduk miskin?

Ya harus menyadari kemampuan sendiri. Terutama kemampuan “si kecil” itu. Mereka ‘kan juga punya kemampuan. Untuk bersatu, kelompok mereka kecil-kecil, tidak pernah lebih dari sepuluh orang, misalnya. Ya biarkan saja begitu. Jangan paksa mereka yang sepuluh orang itu harus menjadi kelompok besar. Waktu IDT itu ‘kan syarat anggota kelompok harus 30 orang. Dari mana 30 orang itu? Mana bisa mereka saling kenal?

Seharusnya, kelompok kecil malah lebih efektif. Mereka bisa mendapat kredit lebih besar. Dananya ‘kan bisa dihitung, desa ini dapat berapa, desa itu berapa. Ya, ikuti kemauan rakyat saja. Nanti mereka akan bikin peraturan bagaimana mengamankan kepentingannya sendiri. Sebab pada waktu itu, Inpres desa yang dari pusat sering dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan rakyat. Jadi tidak ada gunanya. Apa baiknya sajalah.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan