-->

Kronik Toggle

Foke Terpojok Buku Prijanto

JAKARTA–Wakil Gubernur DKI Jakarta non aktif Prijanto membidik mantan koleganya, Fauzi Bowo lewat buku. Buntut perseteruan kawan seiring itu akhirnya sampai di KPK.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto (tengah) ditemani anggota DPD DKI Jakarta AM. Fatwa (kiri) usai menyampaikan sejumlah temuan dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan provinsi DKI Jakarta di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/2).

Raut wajah Fauzi Bowo mendadak masam saat dicegat untuk dikonfirmasi mengenai dugaan korupsi yang dilaporkan Prijanto mantan wakilnya dan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat ke KPK. “Tanya saja pada yang melaporkan,” ujar Foke sambil bergegas memasuki mobil dinasnya Toyota Land Cruiser berwarna hitam, Senin pekan lalu. Foke panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta ini seperti tak berkenan, meski beberapa saat sebelumnya ia terlihat ramah dan berwibawa.

Jumat dua pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta non aktif Prijanto dan lembaga swadaya masyarakat Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Makelar Kasus atau Snak Markus mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan korupsi dalam pemerintahan Fauzi Bowo.

Namun kepada Prioritas Prijanto mengaku bukan dirinya yang melaporkan Foke ke KPK. Menurut purnawirawan jenderal bintang dua ini, dirinya hanya menyerahkan buku karyanya yang berjudul “Andaikan Aku atau Anda Gubernur Kepala Daerah” dan “Kenapa Saya Mundur” kepada Ketua KPK Abraham Samad.

Buku yang berisi laporan pertanggungjawaban dirinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta itulah yang kemudian ditindaklanjuti Snak Markus sebagai bahan laporan ke KPK. “Saya tidak perlu berkomentar lagi, semua sudah saya sampaikan di buku itu,” kata Prijanto.

Tetapi ini bukan yang pertama kalinya Prijanto mendatangi gedung KPK. Ketika masih menjabat Wakil Gubernur, Juni 2009 lalu Prijanto juga sempat bertemu dan melakukan pembicaraan dengan Wakil Ketua KPK saat itu Muhammad Jasin.

Pada pertemuan itu Prijanto dan Jasin sempat membicarakan proyek reklamasi pantai Ancol Barat seluas 60 hektar yang dilakukan hanya berdasarkan Surat Gubernur No 2976/-1.711.5 tertanggal 26 September 2000, tanpa mencantumkan kewajiban pembayaran kontribusi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI. “Saya memutuskan Ancol harus membayar, tetapi gubernur tidak mengindahkan keputusan saya,” tulis Prijanto dalam bukunya.

Ketua Umum Snak Markus, Yurisman Star mengatakan kasus reklamasi merupakan satu contoh kasus dimana kebijakan yang telah diambil Prijanto sama sekali tidak digubris Foke. Akibatnya menurut Yurisman, yang harus bertanggung jawab adalah Prijanto selaku Ketua Badan Pengelola Pantai Utara yang bertanggung jawab atas proyek reklamasi tersebut. “Proyek ini pada waktunya juga akan kita laporkan ke KPK,” kata Yurisman.

Yurisman mengemukakan selain proyek tersebut, sebelumnya Snak telah melaporkan dua kasus lain yang diduga kuat melibatkan Foke. Menurutnya semua penyimpangan dan permainan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta selama Foke menjabat telah diungkap secara menyeluruh oleh Prijanto dalam buku “Kenapa Saya Mundur” itu. Snak Markus, kata dia, hanya tinggal menyerahkan bukti-bukti lainnya kepada KPK. “Setiap pekan kami akan menyerahkan bukti-bukti baru ke KPK sehingga KPK memiliki cukup bukti untuk memulai penyelidikan,” ujar Yurisman.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah A.M Fatwa mengatakan buku yang ditulis Prijanto tentu tidak akan ada gunanya kalau tidak ditindaklanjuti KPK. Fatwa mengingatkan untuk mempercepat proses hukum di KPK itulah dirinya mempertemukan langsung Prijanto untuk menyerahkan buku hasil karyanya dan bukti-bukti penguat yang diserahkan Yurisman. “Saya memang yang memfasilitasi mereka bertemu Abraham Samad,” kata Fatwa.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad laporan yang diserahkan pada Jumat dua pekan lalu itu saat ini masih ditelaah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. “Saya belum mendapat laporan lebih lanjut,” kata Abraham.

Sementara soal kasus reklamasi Ancol, Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI dari Fraksi Gerinda, Sanusi mengatakan fraksinya tengah menindaklanjuti apa yang disampaikan Prijanto. “Karena kami menganggap ini ada kerugian negara ,” katanya.

Namun, Sanusi belum memastikan apakah rekan-rekannya di dewan akan menyepakati pembentukan Panitia Kerja atau Panitia Khusus untuk membahas masalah ini. “Karena masih harus melakukan pembicaraan baik di tingkat fraksi maupun komisi,” katanya.

Sepertinya Foke akan punya kerjaan tambahan. Selain mengurus Jakarta yang kian dikeluhkan karena kemacetan, ia juga harus berhadapan dengan penegak hukum dan DPRD karena laporan kolega seiringnya ini. (Yudho Raharjo | Lukman Al Haries)

Sumber: Portal Tabloid Politik Prioritasnews.com, Edisi 8 – Tahun 1 | 05 – 11 Maret 2012

1 Comment

Berita - 12. Okt, 2012 -

Isu ketimpangan pedapatan dan tindakan separatisme berakar dari kesejahteraan yang tidak merata, dan keadilan hukum yang tidak ditegakkan. Terorisme Kanan didorong ketidakpercayaan rakyat atas hukum yang rapuh karena tindak korupsi.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan