-->

Kronik Toggle

KASUS KORUPSI BUKU AJAR | Mantan Bupati Wonosobo Divonis Lima Tahun

SEMARANG – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, kemarin sore, memvonis mantan Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Trimawan Nugrohadi, hukuman lima tahun penjara. Trimawan terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan buku ajar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Wonosobo 2004-2005. Modusnya melalui penunjukan langsung, sehingga negara dirugikan hingga Rp 7 miliar.

“Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara,” kata Suyadi saat membacakan putusan.

Hakim juga mengharuskan Trimawan membayar uang pengganti sebesar Rp 300 juta. Jika uang pengganti itu tak kunjung ada dalam waktu 1 bulan, maka harta kekayaannya akan disita. Hukuman penjara tambahan selama 6 bulan juga akan diberikan kepada Trimawan jika harta kekayaannya ternyata tak cukup untuk membayar uang pengganti.

Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Trimawan dihukum 7 tahun penjara. Baik Trimawan maupun pihak jaksa menyatakan akan mempertimbangkan terlebih dulu putusan tersebut.

Kasus ini terjadi saat Kabupaten Wonosobo melaksanakan program pengadaan buku ajar untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah akhir/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan pada 2004. Dalam APBD 2004, pengadaan buku ajar itu hanya dianggarkan Rp 7 miliar. Trimawan menginginkan agar anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp 22 miliar. Dia kemudian mengirim surat permohonan pengadaan buku kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wonosobo dengan rincian anggaran dalam APBD 2004 sebesar Rp 7 miliar, APBD Perubahan 2004 sebesar Rp 8 miliar, APBD 2005 sebesar Rp 4 miliar, dan APBD Perubahan 2005 sebesar Rp 3 miliar. DPRD Wonosobo pun menyetujuinya.

Belakangan, terkuak beberapa penyelewengan terjadi selama proses pengadaan buku ajar tersebut. Misalnya, Trimawan ternyata menunjuk langsung rekanan yang dipercaya untuk menggarap proyek tersebut. Padahal, pengadaan buku itu bukan kebutuhan mendesak, sementara anggarannya melebihi Rp 50 juta. Dia juga membentuk tim pengadaan barang sendiri. Padahal, menurut aturan, harus ada panitia lelang yang dibentuk dinas terkait.

Jaksa penuntut umum Agustinus menyatakan, tindakan terdakwa sudah dirancang sejak awal sesuai kesepakatan dengan PT Balai Pustaka selaku penggarap proyek.

Pelanggaran lainnya, seluruh biaya proyek buku ini seharusnya baru dilunasi jika pekerjaan sudah selesai 100 persen. Nyatanya, biaya proyek sudah dilunasi saat pekerjaan baru dirampungkan 78 persen. Selain itu, PT Balai Pustaka mensubkontrakkan proyek ini kepada pihak lain.

Sesuai hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kasus korupsi ini membuat Kabupaten Wonosobo menderita kerugian sebesar Rp 7,3 miliar. Menurut BPKP, nilai wajar proyek ini adalah Rp 10,7 miliar, tapi pemerintah Wonosobo membayar Rp 18 miliar.

Beberapa nama yang juga diduga terlibat di antaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan Wonosobo Johari dan staf PT Balai Pustaka Muradi.ROFIUDDIN

*)Tempo.co, 11 Januari 2012

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan