-->

Kronik Toggle

Pengacara: Pepi Tak Seharusnya Dijerat UU Terorisme

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat kembali menggelar sidang teroris bom buku dengan terdakwa Pepi Fernando. Sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Ketua Moestofa di ruang sidang utama Garuda, PN Jakarta Barat.

Jaksa Penuntut Umum pada sidang sebelumnya menyatakan Pepi Fernando dijerat dengan pasal berlapis karena perannya sebagai pimpinan kelompok, pencetus ide, tokoh intelektual, dan mengajak kelompoknya melakukan aksi teror dan merakit bom.

Salah seorang kuasa hukum Pepi Fernando, Asrudin Hatjani mengatakan bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya adalah keliru.

“Tahun 2000 adalah tahun milenium, namun di Indonesia pada tahun 2000 dikenal dengan masa kelam, yang dinyatakan oleh JPU itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, dalam perkara ini. Kronologis terdakwa dengan kata lain undang-undang tindak pidana terorisme ini keliru,” ucapnya saat membacakan surat eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (10/11/2011).

Menurut Asrudin, Pepi Fernando memang merencanakan dan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Namun, bukan sebagai pencetus ide dan tokoh intelektual. “Agar terdakwa dikenakan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perbuatan Pepi Fernando sebagaimana diatur dalam Pasal 14 jo 6, pasal 14 jo 7 dan pasal 14 jo 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain pasal 14, JPU juga mendakwa Pepi dengan pasal 15 jo 6 Undang-Undang Terorisme. Sementara itu, pasal 15 jo pasal 9 yang juga dijatuhkan padanya karena menggunakan senjata api dan bahan peledak.

(ful)

*) Sindones, 10 Nopember 2011

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan