-->

Kronik Toggle

Pengadaan Buku di Malang Diduga Bermasalah

Malang- Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) Pro Publik dan Paguyuban Pedagang Buku Sekolah (PPBS) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Malang, Selasa (19/4/2011) siang ini. Mereka mendesak Komisi B agar mengusut Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 tentang pengadaan buku mata pelajaran untuk SD dan SMP yang diduga bermasalah.

Pasalnya, Pro Publik dan PPBM, menemukan indikasi pelanggaran tentang lelang buku mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) untuk SD dan SMP. Indikasi pelanggaran tersebut dilakukan saat proses transaksi pembelian buku, belum memasuki waktu pengadaan yang semestinya.

Ketua Presidium Pro Publik pada wartawan, Agus Arifin, Selasa (19/4/2011) siang mengatakan, hasil investigasi Pro Publik selama lima hari sejak 4 April sampai 9 April 2011 lalu, dibeberapa sekolah ternyata sudah menerima buku Penjasorkes.

Dimana seharusnya, BOS Kabupaten Malang sesuai dalam aturannya, proses pengadaan buku BOS tahun 2011 ini dilakukan pada triwulan kedua. Lebih dari itu, Manajer BOS Diknas Kabupaten Malang juga belum melakukan sosialisasi tentang dana BOS namun buku tersebut sudah beredar di sekolah-sekolah.

“Sesuai aturan, pengadaan harus pada triwulan kedua. Dimana jatuh pada bulan Mei hingga Juli pada tahun ini. Namun yang terjadi adalah, pengadaan buku itu sudah berlansung sejak Februari 2011,” ungkap Agus.

Ditegaskan Agus, adanya transaksi pembelian buku sebelum DPA disahkan serta disosialisasikan lebih dulu, jelas menyalahi aturan. Lebih dari itu, para pedagang buku sekolah tidak diberi kesempatan untuk menawarkan buku di beberapa sekolah maupun UPTD. Alasannya, Diknas lewat progam BOS nya, sudah melakukan transaksi dengan sejumlah rekanan.

“Ironisnya, hasil temuan kami pihak sekolah juga diintimidasi agar membeli buku melalui rekanan yang sudah ditunjuk. Ini kan nggak bener namanya,” papar Agus.

Agus menambahkan, dengan model pengadaan buku yang menyalahi aturan, Diknas selaku pengucur dana BOS sudah melanggar Peraturan Mendiknas No.37 tahun 2011. Dimana dalam permendiknas itu, penawaran yang memenuhi unsur ekonomis dan kualitas barang, terindikasi sudah dimonopoli pihak-pihak tertentu.

Menanggapi tudingan ini, Manajer BOS yang juga Kuasa Pengguna Anggaran BOS Diknas Kabupaten Malang, Adi Karyanto menegaskan jika pihaknya, tidak menyalahi aturan Mendiknas. Bahkan, soal pengadaan buku yang seharusnya menunggu triwulan kedua setelah anggaran cair dan sosialisasi, semuanya tergantung dari pihak sekolah yang bersangkutan.

“Pengadaan buku mata pelajaran boleh-boleh saja dilakukan pada triwulan pertama atau kedua. Terserah masing-masing sekolah. Kalau kemudian pihak sekolah sudah membeli pada triwulan pertama, ya tinggal ditalangi saja untuk triwulan keduanya,” tutur Adi yang merasa sudah berjalan sesuai aturan.

Sementara itu, saat mendatangi DPRD Kabupaten Malang, Pro Publik dan PPBS Malang Raya itu hanya menitipkan surat yang berisi, memohon Komisi B segera melakukan supervisi dan inspeksi terhadap sekolah-sekolah yang menerima bantuan dana BOS pada staf bagian Umum bernama Nuryasin.

Pada surat bersampul coklat muda tersebut, Pro Publik dan PPBS Malang Raya mendesak Anggota Dewan memperingatkan Manager BOS dan Kepala Pendidikan Nasional (Kadiknas) terkati pengadaan buku menggunakan dana BOS yang tidak sesuai aturan. [yog/but]

*) Beritajatim, 19 April 2011

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan