-->

Kronik Toggle

PDS HB Jassin-Kemdiknas Bantu Karena Punya Kepentingan

JAKARTA– Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berkomitmen membantu Pusat Dokumen Sastra HB Jassin. Bantuan tersebut termasuk yang terkait dengan pendanaan. Saat ini Kemdiknas telah mengutus tim untuk bertemu dengan pengelola PDS HB Jassin.

Kemdiknas juga punya kepentingan sebagai sumber pembelajaran.
— Mohammad Nuh

“PDS HB Jassin itu aset yang mahal dan penting. Karena dia aset, makanya semuanya mempunyai kewajiban untuk ikut mempertahankan dan melestarikan. Kemdiknas juga punya kepentingan sebagai sumber pembelajaran,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/3/2011).

Nuh menegaskan, operasional PDS JB Jassin harus tertap berjalan. Ia juga mengatakan, Kemdiknas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan bekerja sama memastikan PDS HB Jassin tetap beroperasi. Seperti diwartakan, Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin siap menutup pusat dokumentasi sastra yang selama ini mereka kelola jika Pemprov DKI Jakarta hanya memberi anggaran Rp 50 juta per tahun.

Anggaran sekecil itu tak cukup untuk mengelola dokumentasi sastra. Dengan anggaran minim yang diberikan selama ini, pihak yayasan sudah menguras uang tabungan hingga Rp 500 juta.

“Tabungan kami sudah kosong. Tidak ada lagi dana yang bisa diambil untuk menutup kekurangan dana operasional PDS HB Jassin,” kata Dewan Pembina Yayasan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Ajip Rosidi, kepada Kompas, Senin (21/3/2011) lalu di Jakarta.

Keputusan untuk menutup PDS HB Jassin diambil setelah pengurus Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin menggelar rapat pada Senin pagi itu.

Sementara itu, minimnya dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin menunjukkan bahwa Pemprov dan DPRD DKI Jakarta tidak cermat mengucurkan dana. Ketidakcermatan itu diakui anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak dan Wanda Hamidah.

“Dana hibah untuk HB Jassin yang cuma Rp 50 juta setahun sungguh tidak layak,” kata Wanda.

Johnny mengatakan, angka itu luput dari perhatiannya.

“Kami mengutamakan meneliti angka besar,” kata Johnny, Selasa (22/3/2011).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2011 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan untuk Ormas, Anggota Masyarakat, maupun Parpol, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana Rp 924 miliar lebih untuk berbagai yayasan atau ormas.

Untuk organisasi Alex Asmasubrata Manajemen, misalnya, dianggarkan Rp 2 miliar. Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) mendapat Rp 1 miliar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Rp 300 juta, sedangkan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Rp 3 miliar. Adapun Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin untuk tahun 2011 hanya mendapat Rp 50 juta.

Johnny mengakui, dapat atau tidaknya hibah karena ada faktor kedekatan.

“Bisa saja mereka dekat dengan anggota Dewan atau orang eksekutif,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman mengatakan, rencananya Pemprov DKI akan mengusulkan anggaran Rp 750 juta dalam APBD Perubahan 2011 yang akan disusun pertengahan tahun ini.

*)Oase Kompas, 24 Maret 2011

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan