-->

Lainnya Toggle

Jalan Sungsang PDS Jassin (#3)

MuhidinOleh: Muhidin M. Dahlan

Aku tidak pergi sembahjang Djumat. Sudah dua Djumat aku tidak sembahjang. Djika sekali lagi kulakukan, aku telah djadi munafik. Audzubillahi min dzalik. (Catatan Harian Arif Budiman (Kakak Soe Hok Gie), 23 Djuli 1965)

Catatan harian dari 1963-1965 itu saya dapatkan di PDS HB Jassin pada 2009 saat saya menyusuri data untuk penyusunan buku Pramoedya: Laskar Merah Lentera (1962-1965). Kertas kwarto tipis itu diketik dengan penuh coretan dan koreksi. Saat itu Arif Budiman “bukan siapa-siapa”. Tapi Jassin selalu punya prediksi terhadap masa depan intelektual seseorang.

Naskah seperti ini jumahnya ratusan dengan sentuhan yang sangat personal. Sepanjang hayatnya, Jassin menyerahkan hidupnya untuk membangun dokumentasi  sastra (modern). Figur seperti Jassin ini belum tentu bisa lahir lagi dalam kurun seabad Indonesia membangun imajinasinya. Karena pengabdian itu, Jassin sangat kredibel.

Jassin juga terkenal sebagai pelindung dan pembela sastra(wan) Indonesia yang kena masalah. Membela Chairil dari tuduhan plagiasi tahun 1954. Membela Hamka juga dengan tuduhan yang sama tahun 1962.

Yang paling dramatis tentu pembelaannya atas sosok misterius Ki Pandji Kusmin yang berujung ke pengadilan. Uniknya, Hamka yang pernah dibelanya ikut menyudutkannya. Terakhir, 1985, ia menjadi pembela dirinya sendiri terkait usahanya menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk puisi.

Kerja yang dilakukan Jassin sejak 1934 ini, kini, di tengah rezim yang mabuk dengan klaimnya terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan, justru tengah berada di jalan sungsang.

Secara ideal, arsip-arsip tua dan penting itu mestinya sudah berada di sebuah kamar atau rumah dokumentasi yang berpendingin dan dilapisi aluminium semua sisinya untuk menjaga kestabilan suhu. Mestinya juga catatan-catatan itu sudah dalam bentuk mikrofilm.

Tapi nyatanya tidak. Dokumentasi itu masih telanjang seperti sedia kala menunggu dalam waktu dekat diremukkan udara Jakarta yang brengsek.

Semuanya itu terjadi ketika pemerintah DKI menarik satu per satu infus kehidupannya. Terakhir 50 juta untuk satu tahun. Uang sejumlah itu tidak lebih besar dari honor Tukul melawak selama satu jam di televisi. Wow.

Menurut saya, Foke dan rezim yang tinggal di Jakarta menghina nalar bangsanya. Bukan cuma pusat dokumentasi sastra yang saat ini terancam, tapi juga dokumentasi film (Sinematek). Di daerah lain, dokumentasi pers dan naskah jawa kuno di Solo dan Yogya dan naskah kuno Bugis di Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan menunggu jalan sungsang ke pekuburannya. Di beberapa daerah lagi, seperti Aceh dan Riau, naskah-naskah kuno masuk pasar gelap.

Mencegah Lupa

Dalam keyakinan figur-figur seperti Jassin, mengawetkan dan mendinamisasikan arsip adalah ikhtiar agar peradaban tak mudah dimakzulkan oleh rezim yang tiap hari memproduksi kebohongan di hampir semua lini kehidupan ekososbudhankam kita. Politik kebohongan, meminjam anak judul buku Glenn W Smith, The Politics of Deceit (2004), tiada lain hanya upacara mengirim demokrasi dan peradaban yang bermartabat dan bersih pada galian kepunahan.

Dokumentasi memiliki dua perisai. Pertama, mencegah kita untuk lupa hanya karena pikiran disusutkan oleh peristiwa sesaat dan sehari-hari. Dokumentasi membekali setiap warga sabuk pengaman kesadaran agar tak terjebak peristiwa sehari-hari itu dan lupa pada jejak rekam setiap penampil. Dokumentasi membuat kita mengenali siapa iblis, siapa malaikat, atau mengenali sosok ambigu yang disebut Francis Bacon “iblis berzirah malaikat”.

Selain mengeluarkan kita pada jebakan rutinitas yang membekukan ingatan dan sekaligus kiritisisme, dokumentasi juga bisa mengayakan kehidupan, melatih kewaspadaan menghadapi kesulitan hidup, dan menjaga jejak rekam kreativitas.

Pada aras politik, dokumentasi menjadi panduan untuk memilih mana retorika sampah, mana ucapan bergizi; mana komentar yang omdo, mana yang memualkan. Di situ kita selalu diingatkan soal rekam jejak. Dan rekam jejak bisa disusun bila ada dokumentasi yang kaya dan terpercaya. Dokumentasi apa? Suara, gambar, tulisan, buku, artefak, angka-angka statistik, objek material, dan seterusnya.

Dokumentasi itu penting. Semua rezim bersepakat dengan itu. Karena dokumentasi bisa menentukan hitam putih sebuah sejarah dan mengukuhkan legitimasi kuasa sebuah rezim. Lantaran itu dokumentasi menjadi sangat politis.

Untuk mendapatkan citra berhasil mengurangi jumlah kemiskinan, pemerintah mengeluarkan angka-angka dari pusat dokumentasinya, Badan Pusat Statistik. Jika tak ada dokumentasi tandingan, maka klaim pemerintah itu menjadi kebenaran dan sebuah kekuasaan punya hak untuk bertakhta kembali.

Untuk mendapatkan kesan sudah bekerja keras memberantas buta aksara, pemerintah menggelontorkan miliaran rupiah untuk membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Taman Bacaan Masyarakat di pedesaan. Jika tak ada dokumen tandingan, bahwa uang itu dibancak beramai-ramai di daerah oleh oknum aparatur pendidikan di kabupaten hingga di pedesaan dengan cara-cara menjijikkan, maka klaim itu dianggap sebagai realitas yang benar.

Bekerja dengan Dokumentasi

Pada 2009 silam seniman Yogya memberi contoh bagaimana kesadaran dokumentasi bekerja di ruang publik. Ingatan publik tak boleh dikalahkan oleh rezim yang menyusun pemerintahannya dengan tumpukan kebohongan yang dijaga oleh seluruh aparatusnya. Publik harus kritis. Agar bisa kritis dan mawas, maka diperlukan sikap sadar dokumentasi.

Dalam posisinya yang lebih luas, dokumentasi sebetulnya bersifat fungsional, yakni menjadikan kehidupan kita terkayakan. Cendekiawan dan ilmuwan yang bekerja tanpa data dan dokumentasi pastilah akan tumpul. Wartawan yang menulis tanpa data akan kehilangan daya kritisnya. Seorang seniman yang buta dokumentasi jejak kreativitasnya akan kehilangan arah atau bahkan mandek. Seorang sastrawan yang bekerja tanpa dokumentasi hanya akan menjadi pengarang ala kadarnya atau “pengarang iseng”–meminjam istilah Romo Mangunwijaya.

Menurut wartawan dan kolumnis lingkungan Eka Budianta (2005: 119), di tingkat organisasi atau perusahaan, arsip adalah kebutuhan pokok. Tanpa arsip, lembaga atau perusahaan tak ubahnya makhluk tanpa otak, yang geraknya hanya tergantung pada tangan dan kaki. Perjalanan perusahaan yang nirarsip tak akan jauh dan tak akan mengalami institusionalisasi, pelembagaan, keteraturan sistem, dan akumulasi ilmu pengetahuan.

Di ranah domestik dan personal juga berlaku hukum yang sama. Seorang ibu rumah tangga tanpa dokumentasi masakan yang kaya akan membuat dapurnya menjadi tempat paling membosankan di dunia.

Jika ditarik ke ranah yang lebih luas, bangsa tanpa visi kearsipan hanyalah bangsa pelamun tanpa sabuk pengaman yang melindunginya agar tak sungsang di depan mahkamah peradaban. Sejarah sastra (modern) Indonesia kini berada di tubir itu.

(Versi ringkas esei ini dimuat di Harian Jawa Pos, 27 Maret 2011)

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan