-->

Kronik Toggle

Tindak Tegas Pembakaran Buku Ahmadiyah

BANDUNG -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyayangkan terjadinya insiden pembakaran ratusan buku milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang terjadi di Kampung Cisaar, RT 02 RW 09 Desa Cipeuyeum, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, Minggu (13/3) petang. Gubernur pun akan meminta aparat kepolisian untuk .menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam kejadian itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian dikatakan Ahmad Heryawan seusai membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Jawa Barat 2011, di Hotel Horison, Jln. Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin (14/3).

“Dalam berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, yang namanya tindakan kekerasan itu tidak boleh, kepada siapa pun, di mana pun, dan atas nama apa pun. Jadi saya meminta kepada aparat berwajib untuk menindak tegas, siapa pun yang bertindak anarki,” ka-ta Heryawan.

Ia mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) No. 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah, merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk menciptakan ketertiban antara warga dan jemaah Ahmadiyah. “Pergub me-rupakan peraturan yang bertujuan untuk mencari kedamaian, dan saat yang sama kita melarang warga untuk berbuat anarki,” ujarnya.

Heryawan mengakui, dalam peraturan itu ada larangan untuk kegiatan jemaah Ahmadiyah terkait dengan penyebarluasan dan pemahaman yang menyalahi pokok ajaran Islam. Meskipun demikian, dalam peraturan itu juga dijelaskan masyarakat tidak dibenarkan untuk berbuat anarki.

“Jika memang setelah dikeluarkan peraturan ini masih ada tindakan yang anarki atau melanggar hukum terkait dengan keberadaan jemaah Ah-

madiyah, saya akan meminta Polda Jabar untuk menanganinya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan * ditindak tegas,” ujar Heryawan.

Masyarakat pun, kata dia, tidak bisa bertindak semena-mena terhadap jemaah Ah-madiyah, dan pihaknya berjanji akan melindungi jemaah Ah-madiyah dari tindak kekerasan.

Heryawan menjelaskan, kasus pembakaran buku di Kab. Cianjur merupakan kasus dengan tingkat kekerasan lebih rendah dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain dan eksesnya tidak terlalu meluas di masyarakat. Meskipun demikian, Pemprov Jabar tetap akan melakukan berbagai antisipasi agar kasus kekerasan tidak terjadi lagi.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya menuturkan, aksi pembakaran buku milik jemaah Ah-madiyah di Kab. Cianjur diduga karena warga kesal dengan masih berjalannya aktivitas jemaah Ahmadiyah.

“Menurut saya, Pergub tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah bisa saja dijadikan alat kekerasan oleh masyarakat, karena mereka merasa terlegjti-masi. Saya pikir dengan SKB Tiga Menteri pun cukup dan tidak perlu lagi ada pergub. Akan tetapi, ini harus kita sikapi secara positif, kepala daerah harus mengambil peran dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap jemaah Ahmadiyah dan masyarakat,” katanya.

Seperti diketahui, ratusankitab milik jemaah Ahmadiyah di Kampung Cisaar RT 02 RW 09, Desa Cipeuyeum, Kec. Haurwangi, Kab. Cianjur, dibakar warga, Minggu (13/3) petang. Kemarahan warga dipicu karena para jemaah Ahmadiyah dianggap telah mengabaikan pergub dan SKB Tiga Menteri 2004.

Dalam kejadian itu, ratusan warga yang mendatangi Masjid Ar-Rahman merasa kecewa, karena tidak bisa bertemu tokoh Ahmadiyah di lingkungan itu. Akhirnya, warga menjarah ratusan kitab milik jemaah Ahmadiyah yang berisi ajaran Ahmadiyah yang ada di masjid itu dan mengamankan Alquran. Surat Edaran

Untuk menindaklanjuti Pergub No. 12/2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jabar, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Senin (14/3) mengeluarkan surat edaran bagi para bupati/wali kota di Jabar. Surat edaran itu ditujukan agar pemkab/pemkot menetapkan langkah operasional penanganan JAI dengan mengeluarkan kebijakan.

Kepala Biro Humas, Pro-tokolm dan Umum Pemprov Jabar R. Ruddy Gandakusumah menjelakan, kebijakan yang dikeluarkan pemkab/ pemkot harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan bisa berupa surat keputusan bupati/wali kota sekaligus peraturan bupati/wali kota. “Dua produk hukum itu dikeluarkan sebagai implementasi

SKB Tiga Menteri serta Pergub No. 12 Tahun 2011,” ucapnya.

Untuk SK yang diterbitkan, berfungsi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membimbing para jemaah Ahmadiyah agar kembali pada kaidah Islam yang benar. Sementara fungsi dari perbup/perwal untuk mengatur kegiatan para jemaah Ahmadiyah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, dua produk hukum yakni SK dan Perbup/ Perwal tentang Ahmadiyah akan disosialisasikan bersama jajaran muspida, di antaranya polres, kejaksaan, kodim, serta MUI kabupaten/kota setempat. Surat edaran dari gubernur itu juga menyarankan kepada pemkab/ pemkot agar bertindak persuasif dalam rangka sosialisasi Pergub No. 12/2011. Glar dialog

Untuk memenuhi janjinya, Menteri Agama RI Suryadharma Ali akan menggelar dialog soal Ahmadiyah dengan berbagai kalangan seperti MUI, pakar hukum, pakar HAM, dan pihak terkait Ahmadiyah lainnya, Selasa (22/3) di Jakarta.

“Kami serius akan berdialog soal Ahmadiyah dan kami akan undang semuanya,” tutur Menag seusai raker dengan Komisi VIII DPR terkait dengan APBN Kementerian Agama Tahun 2011 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/3).

Menurut dia, selain membahas ajaran Ahmadiyah, dialog juga akan membahas persoalan Ahmadiyah dari perspektif HAM, konstitusi dan hukum, agar kebijakan yang diputuskan nantinya tidak bermasalah dan berbuntut panjang. (A-198/A-IO9/A-128)”*

*)Pikiran rakyat, 15 Maret 2011

1 Comment

joko - 16. Mar, 2011 -

Negara Indonesia lama-lama kok penuh dengan pemimpin yang suka berkata: prihatin, menyesalkan, akan ini, akan itu. . . . . . Dasar pemimpin tidak bisa mimpin, cuma bisa mengancam dan mengeluh.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan