-->

Lainnya Toggle

Cinta Menyelamatkan Aksara (PDS HB Jassin #2)

rama prabuOleh: Rama Prabu

Setelah kasus Bom Buku Utan Kayu dan di beberapa tempat di tanah air, kini giliran masalah nasib buku juga yang jadi perhatian kita, khususnya para aksarawan/orang yang mampu baca tulis dan pencinta buku (sastra).

Semua bermula dari turunnya SK Gubernur No 215 tahun 2011 tentang penetapan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan disebutkan, bahwa total dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sebesar Rp 924, 3 miliar. Dari total dana tersebut dibagi-bagikan ke seluruh organisasi pemerintah/non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, kelompok, dan anggota masyarakat serta partai politik. Untuk anggaran PDS HB Jassin masuk ke dalam anggaran Dinas Pariwisata dan Budaya dengan kategori belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bersama-sama dengan Teater Tanah Air, Sanggar Roda, dan Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia (KOMPI).

Di dalam SK tersebut, Yayasan Pusdok Sastra HB Jassin mendapatkan Rp 50 juta di tahun 2011. Memang sebelumnya, anggaran di 2003 sempat mencapai Rp 500 juta sampai di tahun 2010 lalu menciut menjadi Rp 165 juta dan akhirnya mengecil sampai Rp 50 juta di tahun ini. Dengan terbatasnya dana tersebut, PDS HB Jassin sulit membiayai operasional.
Mari kita bandingkan atau bayangkan saja dengan Fasilitas yang disebut sebagai Kubah Kiamat (Doomsday Vault) yang dibuat di dalam sebuah gunung beku di Kepulauan Svalbard, Norwegia, 1100 kilometer dari kutub utara. Pembangunannya memakan biaya US$9,1 juta-hasil kerja sama Global Crop Diversity Trust, lembaga yang didanai badan PBB untuk urusan pangan atau FAO (Food and Agriculture Organization) dan Biodiversity Internasional yang berbasis di Roma, Italia-diharapkan benar-benar bisa jadi solusi masa depan demi kelangsungan kehidupan manusia.

Setelah diresmikan, kubah yang berada di dalam perut gunung sedalam 127,5 meter ini akan menyimpan cadangan bibit dari ratusan bank benih dari seluruh dunia. Ruangan di dalamnya dapat memuat 4,5 juta sampel benih. Itu hanya benih, apakah pernah kita terpikirkan untuk membuat hal serupa untuk berjuta buku yang pernah dibuat manusia? Sepertinya mimpi ini hanya angan-angan bagi sebuah bangsa bernama Indonesia karena memelihara koleksi 1 gedung penuh aksara di PDS HB Jassin dengan kebutuhan 1 M per tahun saja sudah tidak mampu. Lalu siapa yang pantas terhina dan manggung malu?

Dari kegelisahan yang terpendam inilah, menurut berita yang dilansir beberapa media Pengurus Yayasan memutuskan untuk menutup Pusat Dokumentasi Sastra yang konon terbesar di dunia ini. Reaksi cepat bermunculan dari banyak lapisan, seluruh alur kejadiannya sepertinya sudah masuk dalam catatan pemburu kronik. Pertanyannya apakah hanya selesai pada gerakan sosial “pengumpulan derma” yang digagas para penggiat sastra atau dalam bahasa sahabat Muhidin M Dahlan di katakan “Gerakan Nirattha” Gerakan ini menolak bala penghancuran nalar dan manipulasi sejarah (literasi), khususnya kontinuitas hidup sastra Indonesia modern, yang dilakukan rezim tunasejarah. Persoalan ini tidak selesai jika hanya dengan jalan diskusi dan “ngamen”.

Mimpi Jassin di Simpang Jalan

Dari sana kita coba kembali pada akarnya yaitu pada pertanyaan seberapa penting PDS itu harus di selamatkan eksistensinya? Berikut saya cuplikan lintasan berita yang dilansir kompas.com karena setelah menelusuri sekian lama di paman google tidak terpindai situs resmi milik PDS HB Jassin, ini juga hal tragis selanjutnya. “PDS HB Jassin menyimpan karya dan jejak para sastrawan yang berkiprah di Indonesia, mulai tahun 1900-an hingga periode sastra modern tahun 2011.

Koleksi lengkap PDS HB Jassin, menurut data yang dikumpulkan staf dokumentasi, Endo Senggono, sebanyak 16.816 judul buku fiksi, 11.990 judul buku nonfiksi, 457 judul buku referensi, 772 judul naskah drama, 15.552 map kliping sastra yang pernah dimuat di majalah atau koran, dan 610 lembar foto pengarang. Selain itu, terdapat pula 571 judul makalah, 630 judul skripsi dan disertasi, 732 kaset rekaman suara, serta 15 kaset rekaman video.

Jumlah itu terus bertambah karena PDS HB Jassin masih terus menambah koleksi dan masih banyak penulis yang mengirimkan karyanya ke pusat dokumentasi tersebut. Koleksi tertua yang dimiliki pusat dokumentasi ini adalah sastra Melayu Tionghoa yang populer tahun 1900-an. Ada pula sebuah karya sastra Melayu Tionghoa yang ditulis dengan latar belakang pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1927.

Di novel sastra Indonesia tidak pernah ada yang menulis tentang periode itu. PDS HB Jassin juga memiliki catatan lengkap biografi sastrawan Indonesia dari masa ke masa berikut buku pribadi, surat-menyurat, dan catatan kecil yang tidak dimiliki pusat dokumentasi atau perpustakaan mana pun.” Ini menjadi aset yang teramat berharga bagi tegaknya sebuah bangsa karena kita akan sependapat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menyimpan seluruh karya hasil budi dan daya manusianya sebagai catatan perkembangan adab sebuah mendirikan sebuah kebangsaan.

Dari sana pula kita beranjak pada fokus soal kesulitan dana oleh Yayasan, menurut Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Ajip Rosidi, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin bisa berjalan lagi kalau dana yang disediakan minimal Rp 1 miliar. Pos ini masih menurut beberapa lansiran berita porsi terbesar dihabiskan pada kegiatan pendokumentasian dokumen sebanyak Rp 275 juta. Porsi lain yang juga besar terletak pada pos pembelian buku dan langganan surat kabar dan majalah sebanyak Rp 250 juta. Pos besar lain pada kegiatan pendokumentasian foto pengarang dan foto peristiwa sastra sebanyak Rp 100 juta. Peningkatan fasilitas komputasi dan internet sebesar Rp 95 juta dan pembuatan kliping sebesar Rp 75 juta. Kegiatan perawatan buku terdiri dari fumigasi (anti-jamur) Rp 60 juta, perawatan fasilitas pendingin Rp 50 juta, dan penjilidan Rp 30 juta. Penguatan jaringan yang ditempuh melalui penyelenggaraan diskusi membutuhkan dana Rp 40 juta. Sisanya digunakan untuk biaya transportasi.

Memang angka 1 Milyar itu bukan angka kecil tapi harapan publik dan tentunya harapan pengurus Yayasan Pemerintah Provinsi DKI dapat memfasilitasinya. Gayung bersambut? Sepertinya ini masih membutuhkan waktu, walau tuan Gubernur Fauzi Bowo sudah memberikan sinyalnya dengan mengatakan “Surat Keputusan Gubernur yang dibuatnya akan dikoreksi.

Usulan perubahan anggaran juga akan diusulkan dalam APBD perubahan mendatang. Tapi untuk angka Rp 1 miliar yang diusulkan pihak HB Jassin, bung Foke tidak hanya mengatakan “Mudah-mudahan kita biayai segitu,”. Masih adalah jaminan beberapa tahun mendatang? Saya prediksi belum ada titik terang.

Celah Selamatkan Aksara

Mari kita buat hitung-hitungan beberapa solusi. Pertama, jika masih hendak berdiri sebagai Yayasan, penggalian donatur harus lebih gencar, cari yang kakap jangan yang teri-terinya saja, tapi idealisme yang harus dijunjung adalah idealisme penyelamatan naskah/buku yang harus di dahulukan. Karena saya termasuk yang menyayangkan ketika contoh saja NASDEM hendak membantu ditolak pengurus yayasan dengan alasan tidak ingin ada campur tangan politis, tapi apakah negosiasi dengan pemerintah juga sudah salah satu pemihakan dalam perkubuan (apakah ini bukan langkah politis?). Karena jika ujungnya hanya tawar menawar angka rupiah antara Yayasan PDS dengan Pemerintah ini malah seperti saling menodong dan memaksa. Padahal kita tahu ada satu periode ketika kekuasaan memberangus karya sastra salah satu kelompok. Tapi sudahlah!;

Kedua, sejalan yang pertama saya berharap para pengarang/penulis yang masih aktif berkarya dapatlah kiranya selain menyimpan karyanya di PDS berikan pula dana untuk merawatnya, buat satu rekening khusus untuk para donatur ini, teraduit sehingga publik makin percaya penggunaan keseluruhan penggunaannya. Ini menjadi penting karena dalam bahasa lain jangan sampai sering-sering buang sampah tapi tak menyediakan dan membersihkan tempat sampah itu sendiri, kuncinya mengumpulkan lebih mudah dari pada memelihara.

Ketiga, tawaran Pemerintah DKI untuk memindahkan pengelolaan PDS HB Jassindi bawah Badan Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Daerah DKI Jakarta harus disambut baik, karena semenjak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bergabung, PDS HB Jassin rupanya tidak menjadi prioritas.

Keempat, Meleburkan PDS HBJ dengan Perpustakaan Nasional dengan catatan sistem dan tata cara penanganan naskah harus dengan ternologi terbaik dan tentunya dengan anggaran yang memadai dari APBN, pemerintah pusat harus berani menjamin akan keselamatan naskah dan semua dokumen tersebut.Ini juga akan sejalan dengan pernyataan Mendiknas, M Nuh yang mengatakan jika pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin diserahkan kepada Kemdiknas, aset yang ada akan diambil pemerintah. Pengambilalihan kekayaan budaya seperti itu kini juga dilakukan terhadap PT Balai Pustaka.

Kelima, menawarkan pengelolaan pada perintah Provinsi/Kabupaten lain yang mempunyai dana cukup yang bisa menanggung biaya dan semua kebutuhan pengelolaan. Ini bisa memungkinkan karena tidak memutup kemungkinan ada beberapa daerah yang mempunyai dana berlebih dan tertarik dengan pusat mahakarya sastra ini.Konsep sentralisasi penyimpanan naskah yang terpusat atau harus di ibu kota negara pun harus di kontruksi ulang.

Keenam, mendistribusikan beberapa dokumen sastra yang dimiliki PDS HB Jassin pada beberapa Perpustakaan Daerah, perpustakaan Akademis seperti yang terjadi pada perpustakaan Hatta yang akhirnya pindah ke perpustakaan UGM, ini untuk mengurangi beban dan biaya operasional walau terdengar menghapus mimpi tuan Jassin.

Ketujuh, Lelang, jika memang yayasan dan pemerintah pusat dan DKI sudah tidak mampu membiayai dan untuk menyelamatkan naskah, buku dan sejumlah dokumen tersebut sebaiknya dilakukan lelang dengan demikian buku/dokumen tersebut akan terdistribusikan lagi pada beberapa kolektor buku, perpustakaan, pasar buku dan lagi lagi ini sepertinya akan dianggap solusi paling tragis.

Kedelapan, Hibah pada perpustakaan negara lain, ini menjadi penting untuk menyelamatkan naskah, manuskrip dan buku serta dokumen lainnya agar tidak tercecer dan dapat dipelihara dengan teknologi yang terbaik (ini sudah bisa dipastikan). Walau tentunya kita sebagai bangsa yang ingin dianggap besar akan menangung malu seumur bangsa ini masih ada terutama akan disalahkan oleh anak-anak bangsa suatu saat nanti.

Dengan enam jalan penyelamatan ini diharapkan semua tergerak hati, termasuk Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan dan mengambil langkah strategis demi kelangsungan dokumen sastra tersebut, pun demikian pada para hartawan yang dapat dipastikan mempunya kelebihan dana yang besar, daripada uang diparkir di luar negeri saya berharap bantulah keberadaan PDS HB Jassin demi peradaban bangsa sendiri, nasionalisme anda sedang dipertaruhkan dalam sisi ini!.

Karena jika hanya kita gaduh dengan “gerakan seribu tangan dewa” untuk mengumpulkan recehan dari orang-orang kecil yang kemungkinan hidupnya pun susah seperti yang sering ditulis para penyair dan sastrawan yang hidupnya sudah dipastikan tidak bergelimang dana ini hanya selesai pada gerakan moral saja tapi solusi jangka panjangnya tetap saja akan kembali pada dana, dana dan dana yang bermilyar itu.

Terakhir saya mengajak bercermin khususnya untuk para para pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, perhatikanlah ranah budaya ini, aset bangsa ini yang sejatinya nasib buruk sebuah Perpustakaan/ Pusat Dokumentasi ini di beberapa daerahpun sama halnya, sama pula deritanya. Kritik pedas yang disuarakan Muhidin yang mengatakan “Ciri-ciri rezim tunasejarah, antara lain, lekas lupa, tak memiliki lembaga arsip yang dinamis dengan pengelolaan yang kreatif, dan mereka yang bergiat di dunia dokumentasi menjadi anak tiri dalam semua profesi.Ciri lekas lupa mudah kita lacak ketika sekelompok pemuka agama mengajukan 18 arsip lisan tentang kebohongan rezim tunasejarah ini dalam tiga tahun belakangan.

Responsnya? Kalang kabut. Lupa. Ketimbang membuka dokumen ucapan-ucapan mereka sendiri (maaf, tak ada Pusat Dokumentasi Presiden Indonesia), mereka malah menyerang balik mirip orang mabuk.” Nah bagaimana sekarang kita menyikapinya? Buruk rupa cermin di belah? Sepertinya memang ini harus jadi agenda besar kita untuk merawat karya anak negeri, tentunya sekali lagi agar kita tidak menjadi bangsa yang mudah lupa atau malah dilupakan. ©

*) Rama Prabu, Dir. Dewantara Institute & Kolektor Buku

**) Tulisan ini dinukil dari catatan facebook Rama Prabu pada 25 Maret 2011 dengan judul asli “Cinta Aksarawan Selamatkan PDS HB Jassin”

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan