-->

Resensi Toggle

Tiga Buku "Pelarangan Buku"

2010 12 21_Buku_Cover Tiga Buku Pelarangan - CopyMenentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia | Penulis: Jaringan Kerja Budaya | Penerbit: ELSAM | Juli, 1999 | x+180 hlm

Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia | Penulis: Fauzan | Penerbit: LKIS | 2002 | xi+200 hlm

Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi | Penulis: Tim Peneliti PR2Media | Penerbit: PR2Media dan FES | 2010 | xxvi + 190 hlm

————-

Tiga Mengantar “Clearing House” ke Pekuburan Terakhir

Oleh: Muhidin M Dahlan

Pekan akhir purnama Desember ini, setahun silam, Clearing House Kejaksaan Agung RI mengeluarkan memo klasik: melarang enam bacaan. Kata filsuf politik Rocky Gerung: “Kejaksaan lagi iseng melakukan perbuatan antiperadaban, anti manusia”. Kata sejarawan John Rossa: “Bukti: masyarakatnya baru, tapi negaranya masih lama.”

Memo iseng di alam keterbukaan informasi itu ternyata dibayar mahal. Pada 13 Oktober 2010 atau sehari sebelum Hari Aksara Nusantara dirayakan, Mahkamah Konstitusi mengubur Clearing House Kejaksaan Agung. Menyakitkan bagi aparatus negara Lama, tapi kemerdekaan bagi buku dan masyarakat baru. Tahun 2010, untuk pertama kalinya, semua buku merayakan kebebasannya dari anasir keisengan atas praktik UU No 4/PNPS/1963.

Runtuhnya algojo pembunuh buku itu adalah buah dari perjuangan lama dan terus-menerus masyarakat pencinta buku dan kebebasan mengelola dan mendapatkan informasi. Jika sebelum tahun 2010, perjuangan itu umumnya berbentuk nonlitigasi, yakni protes di jalan, di forum-forum diskusi, dan media massa, maka momentum tahun ini perjuangan model terbaru diambil: perjuangan litigasi (Judical Review ke MK).

Dan berhasil!

Ada tiga buku yang merekam dan mengantar “Clearing House” ke pekuburannya yang terakhir. Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia (Tim Jaker, ELSAM, 1999), Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia (Fauzan, LKIS, 2002), dan Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi (Tim, PR2MEDIA, 2010).

Tak kebetulan belaka judul ketiga buku ini mirip. Selain tujuannya sama sebagai buku protes, ketiganya juga memajang kutipan data berjenjang dan bertaut. Buku Menentang sepenuhnya menyandarkan datanya pada skripsi Minanuddin di jurusan Ilmu Perpustakaan UI: Pelarangan Buku di Indonesia.

Sementara buku Mengubur umumnya kutipannya bersandar pada buku Menentang. Adapun Pelarangan, sebagaimana diakui oleh para perisetnya di catatan kaki, bersandar pada Mengubur.

Antara buku Menentang dan Pelarangan memiliki fokus yang sama: mempersoalkan litigasi dan keabsahan UU yang dipakai. Tapi ketiga-tiganya setia dengan kronologis perjalanan panjang pelarangan buku di Indonesia: dari masa kolonial hingga era reformasi.

Jamak diketahui bahwa pemerintahan Kolonial Belanda mewariskan prebreidelordonnantie 1930 yang sangat menakutkan bagi aktivis pergerakan dan pemimpin-pemimpin pers. Mangsa pertama aturan ini adalah hoofdredacteur Soeara Oemoem di Surabaya setelah secara bersambung memberitakan Pemberontakan Zeven Provincen (dari Surabaya hingga Aceh) pada 1933.

Namun berbeda dengan data yang termaktub di tiga buku ini, saya mendapatkan data bahwa ujian awal justru terjadi pada 1914 di mana pertama kali pers-pers pergerakan kena sapu bersih sesaat setelah UU Persdelict diumumkan pada 7 Januari. UU yang merupakan edisi revisi dari Drukpers Reglement 1856 ini menghancurkan penulis dan penerbit-penerbit kecil yang memproduksi “batjaan-batjaan liar” dan artikel-artikel kritis seperti Marco, Tjipto, Soewardi, Misbah, Tirtodanoejo, Semaun, dan seterusnya.

Tatkala Sukarno dan aparatus birokrasinya berkuasa, semua yang berbau kolonial diputus. Tapi tidak dengan soal pelarangan buku. Di masa ini, Jenderal A.H. Nasution menjadi tokoh kunci mengonsepsi aturan pelarangan baru. Pada 14 September 1956, berkapasitas sebagai KSAD, Nasution mengumumkan keputusan No PKM/001/9/1956. Isinya:Melarang mentjetak, menerbitkan, menjatakan akan datangnja, menawarkan, menjiarkan, menempelkan, memperdengarkan, atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise,  dan lukisan yang memuat atau mengandung ketjaman-ketjaman, persangkaan (insuniaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden…. seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita atau pemberitahuan jang menerbitkan keonaran di kalangan rakjat.” (Menentang, 16; Mengubur, 116)

Aturan ini memangsa, antara lain buku Hoakiau di Indonesia karya pramoedya Ananta Toer, Demokrasi Kita karya Mohammad Hatta, maupun Matinya Petani karya penyair-penyair Lekra

Ketika Dekrit Presiden 1959 dikeluarkan, perkubuan antara Kiri dan Militer berapi-api. Di situasi menegangkan itu, Sukarno mengeluarkan aturan darurat: Penetapan Presiden No 4 tahun 1963 yang berisi “Pengamanan Barang Tjetakan Jang Mengganggu Ketertiban Umum”. PKI tak menolak aturan subversif ini. Militer ikut serta. Buku-buku yang tak sesuai dengan jalan revolusi pun masuk karung. (Menentang, 21-26)

Orde Baru boleh jadi berteriak sengak dengan toa tiap tahunnya di ruang belajar P4 sebagai rezim yang sama sekali baru dan bersih dari rezim sebelumnya. Tapi tidak dalam soal pelarangan buku. Alih-alih mengubur PNPS 1963 yang otoritarian itu, tapi malah mengukuhkannya pada 1969 dan terawetkan. Bahkan setelah 12 tahun Soeharto tumbang dari kekuasaan despotiknya, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pembakaran puluhan ribu eksemplar buku masih berlangsung.

UU No 4 PNPS 1963 itulah yang selama ini menjadi pedoman negara untuk mengontrol bacaan apa yang boleh dan tidak. Agar terlihat “demokratis” dengan suara poliponik, “Clearing House” pun dibentuk pada Oktober 1989. Fungsinya meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Di bawah naungan “Clearing House” yang dikoordinir Kasubdit Wasmedmass & Barcet Kejagung inilah berkumpul lembaga-lembaga: Bakorstanas, Bakin, Bais ABRI (BIN), Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Menentang, 37; Mengubur, 139)

Umumnya, jenis barang cetakan yang dilarang itu, antara lain:  penghinaan agama (Menentang, 45-70), komunisme dan pelurusan sejarah (Menentang, 71-89), kritik atas Orde Baru (Menentang, 89-96), maupun seks dan pornografi (Menentang, 97-105).

Dari semua buku yang pernah dicabut nyawanya oleh Clearing House ini, buku Pramlah yang memecahkan rekor. Karena itu, di buku Menentang, karya Pram mendapat “kehormatan” dibahas satu bab khusus yang tidak kita temui di dua buku yang lain. Pram kita tahu menjadi protagonis pelarangan buku di Indonesia. Selain karena Pram adalah tahanan buru dengan tuduhan terlibat G 30 S, juga karena karya Pram dilarang di dua rezim (Orde Lama dan Orde Baru).

Yang menarik adalah, setelah struktur kuasa Orde Baru dipukul Gerakan 98, pelarangan buku kebanyakan diambil alih oleh masyarakat. Karena itu buku Pelarangan membedakan istilah “Pelarangan” dan “Pemberangusan”. Pelarangan dimiliki oleh negara (Clearing House). Sementara Pemberangusan dilakukan sekelompok warga lewat sweeping dan pembakaran. (Pelarangan, 93-95; 109-114)

Satu kaki dari aktor pelarangan buku itu kini telah dilumpuhkan dan jasadnya dikubur oleh Mahkamah Konstitusi pada 2010 tanpa bunga dan sms belasungkawa. Tapi tidak dengan sekelompok warga pemberangus yang hidup di semua urat nadi kota di Indonesia. Para pemberangus inilah yang jadi ancaman berikutnya.*

4 Comments

Dian Rifia - 11. Jan, 2011 -

terima kasih banyak untuk infonya, sy sangat terbantu untuk penelitian sy

Pustakawan - 30. Jan, 2011 -

Salam, kalo boleh tahu, anda meneliti ttg apa dan di program studi apa?

Pustakawan - 30. Jan, 2011 -

Donlot e-book “Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi” melalui tautan di bawah ini:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07640.pdf

Kifly Munaf - 01. Feb, 2011 -

Dimana saya bisa mendapatkan buku-buku ini?

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan