-->

Kronik Toggle

Penerbit Belum Paham HaKI

YOGYAKARTA – Penerbit di DI Yogyakarta belum memerhatikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini mengakibatkan penerbit kurang waspada dan rentan tertipu karya jiplakan. Tahun ini terdapat tujuh tuntutan terkait hak atas kekayaan intelektual terhadap penerbit di DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DI Yogyakarta Sobirin Malian mengatakan, tuntutan-tuntutan tersebut berasal dari penerbit lain yang mengklaim memegang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dari karya yang diterbitkan oleh penerbit yang digugat. Tuntutan diajukan antara lain terhadap tulisan dan pemasangan foto tanpa izin pemegang HaKI.

“Meskipun bukan pelaku penjiplakan, penerbit tetap terkena tuntutan karena dianggap mendistribusikan karya yang melanggar HaKI,” katanya di sela-sela Sarasehan HaKI yang diselenggarakan Ikapi DI Yogyakarta, Kamis (7/10).

Sejauh ini, tuntutan-tuntutan tersebut belum dibawa ke pengadilan dan masih berusaha diselesaikan melalui musyawarah. Diharapkan, melalui jalan damai, masalah dapat cepat diselesaikan dan jumlah tuntutan ganti rugi bisa diturunkan karena jumlahnya sangat besar.

Menurut Sobirin, jumlah tuntutan HaKI tahun ini tergolong tinggi. Tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu hingga dua kasus setiap tahun. Tujuh tuntutan tersebut disertai permintaan ganti rugi dari ratusan juta rupiah hingga Rp 1 miliar.

Beberapa bulan lalu, satu penerbit di DIY harus membayar Rp 200 juta sebagai ganti rugi atas penjiplakan lima halaman dari sebuah novel terkenal. Jumlah ini tak sedikit untuk penerbit kecil karena setara dengan biaya penerbitan 20 judul buku.

Sobirin mengakui, penerbit cenderung percaya pada pernyataan penulis bahwa naskah yang dikirimkan asli. Banyaknya sumber tulisan membuat pemeriksaan keaslian karya sulit dilakukan. Sejumlah penerbit juga terlalu berorientasi pada penjualan sehingga kurang ketat memeriksa keaslian naskah.

Tanpa disengaja

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Islam Indonesia (UII) Budi Agus Riswandi mengatakan, sebagian besar kasus pelanggaran HaKI oleh penerbit di DIY dilakukan tanpa disengaja. Hal ini terjadi karena penerbit belum memahami mengenai perlindungan HaKI. “Mereka ini sebenarnya korban ketidaktahuan,” katanya.

Menurut Budi, Undang-Undang HaKI masih mempunyai banyak kelemahan. Celah ini bisa dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menggunakan HaKI sebagai instrumen persaingan bisnis tak sehat atau memperoleh keuntungan.

Sumber: Kompas, 8 Oktober 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan