-->

Kronik Toggle

Dilarang Sita Buku, Kejagung Pasrah

JAKARTA- Kejaksaan Agung mengaku hanya bisa menerima dan menghormati  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangannya untuk melarang dan menyita barang cetakan yang isinya dinilai dapat mengganggu ketertiban umum.

“Putusan MK itu berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum untuk mengubah putusan itu,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Edwin Pamimpin, Rabu (13/10).

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Putusang ini juga menyebutkan penyitaan oleh kejaksaan tak memiliki kekuatan hukum. Penyitaan baru bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan.

Edwin juga belum bisa memastikan apakah Kejaksaan Agung akan menggelar rapat pimpinan terkait putusan ini. “Saya belum bisa berkomentar banyak karena belum membaca secara jelas putusan MK itu. Tapi kalau soal rapim, sekarang belum ada rencana,” aku Edwin dicegat wartawan selepas menggelar jumpa pers bersama mantan anggota Tim 8.

Dalam putusannya, majelis MK yang diketuai Mahfud MD menilai penyitaan berarti eksekusi tanpa peradilan yang sangat ditentang hukum. Jika ada yang melanggar dengan menerbitkan buku yang bertentangan dengan ketertiban umum, kejaksaan dapat meminta penyidik untuk menyita dengan izin dari pengadilan. Disebutkan pula, pelarangan buku sudah diatur dalam Pasal 38 KUHP.

Sumber: Jawa Pos News Network, 13 Oktober 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan