-->

Kronik Toggle

Polisi Larang Acara Bedah Buku Eks Tapol

Foto: Lembahpring

Foto: Lembahpring

MOJOKERTO — Kepolisian Resor Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, melarang acara bedah buku yang akan digelar malam ini di gedung pertemuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mojokerto. Larangan itu dikeluarkan setelah polisi mengetahui bahwa buku yang akan dibedah itu adalah hasil karya seorang eks tahanan politik dan pernah menjadi anggota Lekra, lembaga kesenian di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mojokerto, Affandi, kegiatan itu dibatalkan karena belum mengantongi izin dari polres, badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (bakesbang linmas), serta pemerintah setempat. “Berulang kali saya minta izin kepolisian, tapi panitia tak bisa memberikan, maka terpaksa acara dibatalkan,” kata dia, Selasa (3/8). Affandi mengatakan, penyelenggara kegiatan baru mengajukan izin peminjaman tempat tadi siang.

Kepala Polres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Prasetijo Utomo mengatakan, dia mengetahui ada kegiatan bedah buku itu justru dari laporan intelejen. Dalam laporan disebutkan, legiatan bedah buku membawa bendera Lekra. Peserta seminar juga dicurigai eks tahanan politik dan eks anggota lekra.”Saya tidak ingin ada kegiatan yang provokatif. Semua kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa ditolerir,” katanya.

Penanggungjawab acara, Jabbar Abdullahmengatakan dirinya memahami kecemasan aparat. Dia datang ke polres untuk memberikan klarifikasi. Bedah buku ini sebenarmya hanya acara rutin tiga mingguan. Kegiatan ini digelar Komunitas Lembah Pring yang bekerjasama dengan seniman dan budayawan setempat. Namun, dalam kali ini, komunitas ingin membuat acara berbeda dengan membedah 25 buku kontroversi, 5 buku karangan eks tentara lekra, dan sisanya buku karangan eks tahanan politik. “Karena dilarang, akhirnya bedah buku kami pindah ke sanggar Komunitas Lembah Pring,” kata Jabbar.

Markas komunitas itu berada di Jalan Mojokuripan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Panitia rencananya tetap akan menggelar kegiatan ini di tempat itu. (Ahmad Taufik)

Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM, 3 Agustus 201

3 Comments

saut situmorang - 04. Agu, 2010 -

Omong kosong aja tuh yang bilang diskusi buku harus ada izin dari polisi segala! Menunjukkan betapa gobloknya pejabat di republik taik kucing ini tentang hukum dan peraturan di negaranya sendiri! Bahkan demo pun sekarang ini tak perlu lagi harus ada izin dari polisi. Justru polisi yang harus dipaksa untuk menunjukkan surat kerjanya waktu mendatangi sebuah acara intelektual kayak diskusi buku dan itupun tidak menjamin kalau polisi tsb akan otomatis boleh mengikuti acara tanpa izin panitia! Sekarang ini bukan lagi zaman rejim diktator militer Harto dan masyarakat sipil harus mulai meninggalkan traumanya atas angkatan bersenjata.

Satu koreksi besar atas berita di atas. Lekra alias Lembaga Kebudayaan Rakyat itu TIDAK berafiliasi apalagi merupakan “lembaga kesenian di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI).” Kebohongan sejarah ini harus dilawan dan diluruskan! Soal diskusi buku Lekra itu dianggap bertentangan dengan pancasila, itu cuma menunjukkan kegoblokan dan anti-intelektualisme Kapolres Mojokerto itu sendiri dalam menafsir apa sebenarnya makna pancasila itu! Dia tidak paham sama sekali apa makna ideologi negaranya sendiri yang justru menghormati Kebebasan Berpendapat kayak yang direpresentasikan oleh sebuah acara diskusi buku!

galih - 05. Agu, 2010 -

Hei Pak Polisi, harusnya kalian urus orang-orang yang secara terang-terangan bertindak provokatif melarang Ahmadiyah atau yang terang-terangan menunjukkan kedunguannya memprotes patung tiga mojang itu.

Baca dulu bukunya, jangan maen larang sembarangan!!!

Aryat - 10. Agu, 2010 -

Bener banget, ini bukan lagi era nya Orde Baru.., Pak Polisi!! lagian di acara bedah buku itu tidak ada makar yang menyebabkan subversif. Kenapa harus dilarang? biarkan sejarah itu terkuak,….

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan