-->

Kronik Toggle

Resmi Selidiki Kasus Gendut

JOGJA – Kasus dugaan gratifikasi dan suap Rp 500 juta yang diterima Sekda Bantul Gendut Sudarto memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi DIJ secara resmi telah membentuk tim penyelidik guna mengusut kasus tersebut.

”Surat perintah penyelidikan telah kami terbitkan sejak pekan lalu,” ungkap Asisten Intelejen Kejati DIJ Erbagtyo Rohan SH kemarin (1/7).

Menurut mantan Kajari Wates Kulonprogo itu, ada beberapa jaksa yang dilibatkan menyelidiki kasus yang terjadi pada April 2005 silam. Jaksa itu berasal dari lingkungan Asisten Intelejen dan Asisten Pidana Khusus. ”Ada sekitar lima jaksa penyelidik,” ungkapnya.

Dengan adanya surat perintah itu, penyelidikan dugaan kasus gratifikasi dan suap itu telah berjalan. Rohan menyatakan penyelidikan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat. ”Kami responsif terhadap setiap aduan masyarakat,” ujar jaksa yang pernah menjadi Kajari Tilamuta Gorontalo itu.

Salah satu laporan itu disampaikan Jogja Corruption Watch (JCW) pada 15 Juni lalu. Laporan tersebut dilengkapi sejumlah data pendukung terkait penerimaan gratifikasi dan suap yang diduga terima Gendut. Di antaranya, aliran dana Rp 500 juta yang mengalir ke rekening Gendut.

”Alat bukti itu kami nilai cukup untuk dilakukan penyelidikan,” tandas jaksa yang lama bertugas di Jawa Timur ini. Dengan terbitnya perintah penyelidikan itu, Rohan minta agar langkah pengumpulan data yang sedang dilakukan Kejari Bantul segera dikoordinasikan dengan Kejati DIJ.

Asisten Intelejen wanti-wanti agar semua data dan informasi yang telah diperoleh Kejari Bantul supaya disampaikan ke kejati. Demikian pula kepada masyarakat yang memiliki data terkait kasus tersebut agar melaporkan ke jaksa penyelidik. ”Kami akan tindak lanjuti semua data itu,” janjinya.

Kepala Divisi Investigasi JCW Syarifudin M. Kasim mengapresiasi langkah kejati tersebut. JCW bertekad mengawal kasus Gendut itu hingga tuntas.

JCW, imbuh Syarifudin, sedang mendalami informasi adanya aliran dana ke beberapa pejabat Bantul yang diduga kuat terkait kebijakan Bupati Bantul Idham Samawi hendak melakukan penunjukan langsung tanpa lelang pengadaan buku Balai Pustaka Rp 39 miliar pada 2004-2005 silam.

Dalam upaya menyukseskan proyek itu, Kepala Pemasaran Balai Pustaka Murad Irawan ditengarai mengucurkan sejumlah uang untuk pelicin agar proyek buku itu berjalan lancar. Dari informasi itu, aliran dana tak hanya nyangkut ke rekening Gendut. Namun ada dugaan ikut mengalir ke beberapa pejabat lain, termasuk atasan Gendut.

”Informasi itu sedang kami dalami. Siapakah yang dimaksud atasan Pak Gendut itu kami belum tahu, karena data lengkapnya sedang dikumpulkan,” kata Syarifudin.

Dari investigasi JCW, aliran dana itu ditengarai berlangsung dua kali masing-masing sebesar Rp 500 juta sehingga totalnya mencapai Rp 1 miliar.Soal penerimaan aliran dana Rp 500 juta dari Murad, Gendut secara terbuka mengakuinya. Ia berdalih dana itu sebagai pinjaman daerah karena saat itu Pemkab Bantul sedang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pengadaan komputer bekas dari Jepang.

Pernyataan Gendut itu dimentahkan Bupati Idham Samawi. Idham menuduh Gendut telah berbohong dengan membuat pengakuan pinjaman daerah. Menurut Idham, uang Rp 500 juta bukan pinjaman daerah, melainkan pinjaman pribadi Gendut.

Sampai sekarang Gendut enggan menanggapi tuduhan Idham itu. Pejabat yang tinggal di Perum Sorosutan Umbulharjo Jogja itu memilih diam dan menolak memberikan klarifikasi. (kus/ufi)

*) radarjogja, 2 Juli 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan