-->

Kronik Toggle

Pemanfaatan E-Book Kemendiknas Kurang Maksimal

JAKARTA–Fasilitas buku elektronik gratis atau elektronic book (e-book) untuk jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang disediakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sejak 2008 perlu dievaluasi. Pasalnya, penggunaan e-book tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal dan banyak pihak yang menyelewengkan.

Penyebab tidak maksimalnya manfaat e-book yang dapat diakses di www.diknas.info itu salah satunya ditengarai kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu, kata Ketua Umum IKAPI Setia Dharma Majid, tidak hanya dapat mengunduh bahan buku pelajaran secara gratis, Kemendiknas juga membolehkan untuk menggandakan sehingga muncul berbagai penyelewengan seperti menjadikannya hard copy untuk kemudian diperjualbelikan.

“Di Indonesia itu aneh, dari hard copy menjadi hard copy, dikasih gratis tapi bajak menjadi hard copy lalu diperjualbelikan,” ujar Setia Dharma kepada wartawan di Pesta Buku, Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam (7/7).

Padahal, lanjut Setia Dharma, hak cipta buku-buku pelajaran itu sudah dibeli oleh pemerintah. Akibatnya, jika banyak yang menyelewengkan e-book tersebut maka yang dirugikan adalah pemerintah dan penulis buku-buku pelajaran tersebut.

“Para penulis kan rugi, karyanya digandakan secara luas, tapi tidak dapat royalti karena sudah dibeli pemerintah hak ciptanya,” jelas Setia Dharma.

Selain itu, ujar Setia Dharma, sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan buku pelajaran secara gratis melalui pemda di tiap daerah. Namun, buku itu juga masih saja tidak digunakan secara maksimal. Para siswa masih disuruh membeli buku pelajaran dari penerbit yang harganya terkadang lebih banyak tidak terjangkau kalangan ekonomi menengah.

Menurut Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal, adanya e-book yang disediakan Kemendiknas dimaksudkan agar memberi opsi kepada masyarakat dalam mengakses bahan pelajaran. Selain itu, Kemendiknas memang telah memberikan Bantuan operasional sekolah (BOS) buku terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama yang merupakan wajib belajar sembilan tahun.

Berdasarkan peraturan pemerintah, ungkap Fasli, pengadaan buku hanya di bawah Rp 50 juta untuk membeli buku langsung. Kalau di atas harga itu, harus tender.

Dalam kenyataannya, kata Fasli, banyak buku yang sudah diberikan hanya tertumpuk di perpustakaan bahkan hanya ditaruh di loker guru atau kelas. Hal tersebut disebabkan banyak sekolah yang tidak punya waktu mengatur buku-buku tersebut di perpustakaan dan berbagai kendala lain.

“Pemerintah sudah menyediakan 2.400 judul buku gratis ke sekolah, sayang kalau akhirnya sia-sia. Juga sediakan dana Rp 3,1 triliun untuk buku, biar kita serahkan dana ke pemda,” ujar Fasli.

Sementara itu, sambung Fasli, sah-sah saja jika sekolah mau membeli buku pengayaan dari penerbit untuk menunjang buku wajib yang disediakan pemerintah.

Menurut Setia Dharma, jika e-book yang dimaksudkan meringankan masyarakat untuk mengakses buku pengayaan tidak maksimal, sebaiknya pemerintah membeli buku pengayaan secara gratis sehingga guru tidak memikirkan untuk berjualan buku.

Sumber: Harian Republika, 8 Juli 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan