-->

Lainnya Toggle

De Expres

Oleh Mahtisa Iswari

DE EXPRESDe Expres diterbitkan di Bandung pada 1 Maret 1912 dengan harga banderol mula-mula enam gulden untuk pelanggan dalam negeri dan tujuh setengah gulden bagi yang berdomisili di luar negeri setiap empat bulan. Pendirinya Douwes Dekker dan dibantu oleh dua orang yang di kemudian hari menjadi alamat-alamat kunci sejarah pergerakan pertama Indonesia: Ki Hajar Dewantara dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Ketiga orang ini kerap diberi simpul sebut: “Tiga Serangkai”.

De Expres menjadi kereta paling kenceng larinya. Di sanalah Dekker menuangkan gagasannya tentang apa pun, terutama kesetaraan antara Indo dengan Pribumi. Dipimpin Douwes Dekker dan dibantu oleh H.C. Kakebeeke, harian berbahasa Belanda ini tak hanya menyediakan forum guna membahas berbagai masalah politik di Hindia Belanda. Lebih jauh dari itu suratkabar De Expres menjadi tungku panas pematangan ide-ide tentang nasionalisme yang disebar Dekker dkk.

Ide pembentukan organisasi politik diawali dengan menjalin hubungan dengan beberapa organisasi pribumi yang tidak bersifat keagamaan. Kemudian hal tersebut disusul dengan mengadakan forum diskusi tentang pembentukan organisasi politik. Pada 5 Oktober di Semarang Indische Partij lahir dari sebuah ajang diskusi yang dihadiri sekira 200 orang yang menganggap Hindia sebagai tanahairnya.

Pendekatan selanjutnya dilakukan terhadap Tjipto Mangoenkoesoemo agar mau duduk di komite sentral IP sekalian mengajarkannya ilmu jurnalistik. Pada Desember 1912 Tjipto pindah ke Bandung dan duduk sebagi anggota dewan redaksi De Expres. Selain itu ia juga ditunjuk menjadi salah satu pemimpin IP.

Sejak diterbitkannya, koran ini paling sering memuat tulisan dari “Tiga Serangkai” yang menjadi momok dan bisul oleh pemerintah kolonial. Seperti tulisan Douwes Dekker yang isinya menghimbau kaum Indo-Eropa untuk tak usah lagi mengaku-aku dirinya menjadi orang Eropa kalau mau maju. Terhadap golongan ini Douwes Dekker menyebutnya “kaum Hindia” atau “Indonesier“.

Kata “Indonesier” yang kemudian menjadi Indonesia inilah yang dianggap tabu pemerintah Belanda. Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah kian berang dan pasang tampang. Masalahnya, imbauan Douwes Dekker melalui partainya itu ternyata berefek domino. Ia bisa menarik simpati orang Indo dan kaum Pribumi. Mereka setuju akan himbauan itu dan bersedia untuk masuk menjadi anggota Indische Partij.

Sejak 1912 sudah banyak suratkabar yang di-black list oleh pemerintah dan dianggap berhaluan kiri alias merah karena sering menampilkan bacaan-bacaan liar yang menghasut. Terhadap koran-koran itu pada awalnya pemerintah tak langsung memukul tengkuknya. Namun pemerintah kolonial bersiasat agar koran-koran tersebut bangkrut dengan sendirinya. Caranya: melarang semua pegawai negeri membaca koran-koran tersebut. Yang melanggar akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Konon banyak Pribumi yang ditolak ketika melamar menjadi pegawai negeri hanya lantaran berlangganan koran merah.

Aturan itu diperluas sedemikian rupa sehingga orang-orang swasta yang membaca koran terlarang juga bisa dapet sanksi. Akibatnya banyak perusahaan yang enggan menerima pegawai yang berlangganan koran merah.

De Expres pun yang tak luput kena black list dan dicap merah. Konsekuensinya De Expres dilarang dibaca oleh semua pegawai negeri. Tentang larangan membaca koran ini telah diceritakan Margono Djojohadikusumo dalam bukunya, Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman. Dikisahkan dalam buku itu, pada 1912 penulisnya telah dipromosikan seorang Belanda untuk menjadi pegawai dari kantor Volkscredietwezen (Perkreditan Rakyat). Untuk itu Margono telah diwawancarai oleh RMA Kusumoyudo. Karena sponsornya adalah orang Belanda, wawancara itu boleh jadi cuma basa-basi. Namun ketika ketahuan dia berlangganan De Expres, seketika wajah Kusumoyudo menjadi merah dan tegang. Wawancara menjadi buntu dan keadaan menjadi serbakaku. Dan akhirnya, wawancara ditutup dengan kata-kata Kusumoyudo, “Saya pribadi tidak keberatan, tetapi entah bagaimana pendapat tuan-tuan besar yang berada di Batavia.” Hasil wawancara itu tiada kabar beritanya lagi.

Sudah lama pemerintah membidik De Expres. Dan saat itu datang juga rupanya tatkala De Expres memuat tulisan Ki Hadjar Dewantara yang berjudul “Als ik Nederlander was” atau “Seandainya Aku Seorang Belanda”. Tulisan pendek tersebut hanya mengisi satu kolom. Namun isinya mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang sedang memperingati hari kemerdekaannya. Baca salah satu pasase tulisan yang jadi musabab De Expres tutup buku selamanya itu:

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan dinegeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun.”

Tulisan tersebut dimuat pada 1913. Artikel ini ditulis dalam konteks rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda (Indonesia), yang saat itu masih belum merdeka, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kritik itu dianggap keterlaluan, menusuk perasaan, dan penuh ejekan.

Selain korannya diberangus, Tiga Serangkai juga ditangkap kemudian dibuang ke negeri Belanda dan De Indsche Partij dinyatakan sebagai partai terlarang. Setelah peristiwa pemukulan De Expres, koran-koran yang sudah masuk daftar hitam dan para pengelolanya pun ikut-ikutan dipukul. Termasuk Bung Karno dan kawan-kawannya yang dijebloskan ke penjara dan korannya diberangus gara-gara tulisannya yang terlalu mencampuri urusan politik dan dianggap menghasut rakyat.

* Periset utama program Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007 di Indonesia Buku

KUTIPAN

De Expres adalah koran kritis milik Indische Partij dari Bandung. Koran yang melahirkan tiga redakturnya sebagai “Tiga Serangkai” (Dekker, Ki Hajar, dan Dr. Tjipto) menjadi bulan-bulanan pembreidelan pemerintah kolonial. Pasalnya koran ini menyerukan untuk tak usah lagi mengaku-aku dirinya menjadi orang Eropa kalau mau maju. Terhadap golongan ini Dekker menyebutnya “kaum Hindia” atau “Indonesier“.

De Expres

“Ik ben Indisch, Ik ben Indonesier!!!”[*]

De Expres diterbitkan di Bandung pada 1 Maret 1912 dengan harga banderol mula-mula enam gulden untuk pelanggan dalam negeri dan tujuh setengah gulden bagi yang berdomisili di luar negeri setiap empat bulan. Pendirinya Douwes Dekker dan dibantu oleh dua orang yang di kemudian hari menjadi alamat-alamat kunci sejarah pergerakan pertama Indonesia: Ki Hajar Dewantara dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Ketiga orang ini kerap diberi simpul sebut: “Tiga Serangkai”.

De Expres menjadi kereta paling kenceng larinya. Di sanalah Dekker menuangkan gagasannya tentang apa pun, terutama kesetaraan antara Indo dengan Pribumi. Dipimpin Douwes Dekker dan dibantu oleh H.C. Kakebeeke, harian berbahasa Belanda ini tak hanya menyediakan forum guna membahas berbagai masalah politik di Hindia Belanda. Lebih jauh dari itu suratkabar De Expres menjadi tungku panas pematangan ide-ide tentang nasionalisme yang disebar Dekker dkk.

Ide pembentukan organisasi politik diawali dengan menjalin hubungan dengan beberapa organisasi pribumi yang tidak bersifat keagamaan. Kemudian hal tersebut disusul dengan mengadakan forum diskusi tentang pembentukan organisasi politik. Pada 5 Oktober di Semarang Indische Partij lahir dari sebuah ajang diskusi yang dihadiri sekira 200 orang yang menganggap Hindia sebagai tanahairnya.

Pendekatan selanjutnya dilakukan terhadap Tjipto Mangoenkoesoemo agar mau duduk di komite sentral IP sekalian mengajarkannya ilmu jurnalistik. Pada Desember 1912 Tjipto pindah ke Bandung dan duduk sebagi anggota dewan redaksi De Expres. Selain itu ia juga ditunjuk menjadi salah satu pemimpin IP.

Sejak diterbitkannya, koran ini paling sering memuat tulisan dari “Tiga Serangkai” yang menjadi momok dan bisul oleh pemerintah kolonial. Seperti tulisan Douwes Dekker yang isinya menghimbau kaum Indo-Eropa untuk tak usah lagi mengaku-aku dirinya menjadi orang Eropa kalau mau maju. Terhadap golongan ini Douwes Dekker menyebutnya “kaum Hindia” atau “Indonesier“.

Kata “Indonesier” yang kemudian menjadi Indonesia inilah yang dianggap tabu pemerintah Belanda. Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah kian berang dan pasang tampang. Masalahnya, imbauan Douwes Dekker melalui partainya itu ternyata berefek domino. Ia bisa menarik simpati orang Indo dan kaum Pribumi. Mereka setuju akan himbauan itu dan bersedia untuk masuk menjadi anggota Indische Partij.

Sejak 1912 sudah banyak suratkabar yang di-black list oleh pemerintah dan dianggap berhaluan kiri alias merah karena sering menampilkan bacaan-bacaan liar yang menghasut. Terhadap koran-koran itu pada awalnya pemerintah tak langsung memukul tengkuknya. Namun pemerintah kolonial bersiasat agar koran-koran tersebut bangkrut dengan sendirinya. Caranya: melarang semua pegawai negeri membaca koran-koran tersebut. Yang melanggar akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Konon banyak Pribumi yang ditolak ketika melamar menjadi pegawai negeri hanya lantaran berlangganan koran merah.

Aturan itu diperluas sedemikian rupa sehingga orang-orang swasta yang membaca koran terlarang juga bisa dapet sanksi. Akibatnya banyak perusahaan yang enggan menerima pegawai yang berlangganan koran merah.

De Expres pun yang tak luput kena black list dan dicap merah. Konsekuensinya De Expres dilarang dibaca oleh semua pegawai negeri. Tentang larangan membaca koran ini telah diceritakan Margono Djojohadikusumo dalam bukunya, Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman. Dikisahkan dalam buku itu, pada 1912 penulisnya telah dipromosikan seorang Belanda untuk menjadi pegawai dari kantor Volkscredietwezen (Perkreditan Rakyat). Untuk itu Margono telah diwawancarai oleh RMA Kusumoyudo. Karena sponsornya adalah orang Belanda, wawancara itu boleh jadi cuma basa-basi. Namun ketika ketahuan dia berlangganan De Expres, seketika wajah Kusumoyudo menjadi merah dan tegang. Wawancara menjadi buntu dan keadaan menjadi serbakaku. Dan akhirnya, wawancara ditutup dengan kata-kata Kusumoyudo, “Saya pribadi tidak keberatan, tetapi entah bagaimana pendapat tuan-tuan besar yang berada di Batavia.” Hasil wawancara itu tiada kabar beritanya lagi.

Sudah lama pemerintah membidik De Expres. Dan saat itu datang juga rupanya tatkala De Expres memuat tulisan Ki Hadjar Dewantara yang berjudul “Als ik Nederlander was” atau “Seandainya Aku Seorang Belanda”. Tulisan pendek tersebut hanya mengisi satu kolom. Namun isinya mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang sedang memperingati hari kemerdekaannya. Baca salah satu pasase tulisan yang jadi musabab De Expres tutup buku selamanya itu:

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan dinegeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun.”

Tulisan tersebut dimuat pada 1913. Artikel ini ditulis dalam konteks rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda (Indonesia), yang saat itu masih belum merdeka, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kritik itu dianggap keterlaluan, menusuk perasaan, dan penuh ejekan.

Selain korannya diberangus, Tiga Serangkai juga ditangkap kemudian dibuang ke negeri Belanda dan De Indsche Partij dinyatakan sebagai partai terlarang. Setelah peristiwa pemukulan De Expres, koran-koran yang sudah masuk daftar hitam dan para pengelolanya pun ikut-ikutan dipukul. Termasuk Bung Karno dan kawan-kawannya yang dijebloskan ke penjara dan korannya diberangus gara-gara tulisannya yang terlalu mencampuri urusan politik dan dianggap menghasut rakyat. (Mahtisa Iswari)


[*] Aku seorang Indo, aku bangsa Indonesia!!!

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan