-->

Kronik Toggle

Yang Dilarang, yang Membangkang

SUDAH dua kali buku Muhidin M Dahlan dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Buku Penulis Lekra tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 yang ia tulis bersama Rhoma Dwi Aria Yuliantri itu memang dilarang Kejagung akhir tahun lalu.

Namun, penulis yang akrab dipanggil Gus Muh itu tak gentar. “Cara melawan (pelarangan buku) adalah dengan terus menulis. Enggak boleh surut. Harus digempur terus dengan buku sampai Kejagung bosan,“ katanya dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

Buku itu, menurutnya, bermaksud untuk memberikan versi lain mengenai Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra seperti digambarkan Taufik Ismail. Selama 15 tahun lebih, orangorang selalu merujuk buku Taufik Ismail saat bicara mengenai organisasi kebudayaan berhaluan kiri di zaman Presiden Soekarno itu. “Sebuah buku harusnya didebat, bukan ditarik,“ ujarnya.
Sejarawan Asvi Warman Adam menambahkan, pelarangan buku-buku paling tidak cerdas terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia menjelaskan Kejaksaan Agung pernah memberangus buku-buku pelajaran SMP dan SMA pada 2007 karena tidak menyertakan peristiwa Madiun 1948 serta menghilangkan setiap kata PKI dari frasa G-30-S. Padahal penghapusan kata itu dilakukan sebagai upaya pemberian ruang bagi berbagai kemungkinan tafsir. Kejagung juga melarang peredaran buku pelajaran sejarah jilid I dan II meski pelajaran tentang peristiwa Madiun 1948 hanya terdapat pada jilid III.

“Dari 22 buku yang dilarang dalam keputusan Kejagung, 17 buku di antaranya salah larang. Itu mengenai sejarah kerajaan di Tanah Air, penjajahan, dan kemerdekaan,“ paparnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Patra M Zen. “Kejagung hanya memberikan alasan mengganggu ketertiban umum atas pelarangan itu. Padahal definisi mengganggu ketertiban umum pun tidak dijelaskan secara detail pada UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum,“ jelas Patra.

Ia juga menunjuk absennya bukti dan proses uji materiil terhadap bagian buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum itu. Selama ini, lanjutnya, Kejagung juga tidak memiliki mekanisme yang jelas dan adil untuk menilai dan menguji materi buku.

“Kalau mau fair, Kejagung harus membuat mekanisme pengujian yang transparan. Tunjukkan paragraf dan halaman mana dari buku itu yang dianggap mengganggu ketertiban umum.Kalau perlu, undang ahli bahasa dan sejarah untuk menilai pandangan mereka,“ tukas Patra.

Menurut dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung, praktik pelarangan dan pembakaran buku seharusnya hanya terjadi di sebuah negara tiran yang ingin mempertahankan ideologinya secara mutlak.
Pada masa pemerintahan Soeharto, ujar Rocky, buku diberantas sebagai upaya mematikan pemikiran-pemikiran yang tidak sepakat dengan ideologi negara, seperti komunisme. Librisida alias pembunuhan buku pun lalu dilakukan pemerintah yang paranoid akan bertumbuhnya kecambahkecambah pemikiran kritis di tengah masyarakat.

“Saya heran mengapa tabiat semacam ini masih saja terjadi, padahal pengayom kultur pelarangan buku itu sendiri sudah mati. Lagi pula, kenapa harus melarang buku sementara setiap detik diskusi bebas di negara ini selalu ada? Itu kan hanya kerjaan iseng negara jahil,“ sergahnya.

Melarang buku, lanjut Rocky, sama artinya dengan membunuh argumentasi sehingga memberantas transaksi pemikiran di masyarakat. “Negara memang tidak mengerti bahwa pertumbuhan kecerdasan bangsa bisa dicapai lewat transaksi argumen itu, bukan dengan doktrinisasi,“ tuturnya.(*/M-6)

*) Dikronik dari Media Indonesia, 20 Maret 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan