-->

Kronik Toggle

Terberangusnya Kebebasan Berpendapat

KEMUNDURAN – Pelarangan buku yang dilakukan pemerintah merupakan kemunduran dari kran demokrasi yang sejak era reformasi dibuka lebar.

Pertengahan Maret, pameran buku yang dilarang pemerintah digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM). Lima buku yang terkena verboden itu berisi tentang politik dan agama yang dianggap bisa meresahkan, setidaknya dalam penilaian kaca mata Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Pertengahan Maret, pameran buku yang dilarang pemerintah digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM). Lima buku yang terkena verboden itu berisi tentang politik dan agama yang dianggap bisa meresahkan, setidaknya dalam penilaian kaca mata Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Kelima buku yang dilarang itu adalah: Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan serta Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad Merujuk pada undang-undang yang sama, yakni UU No 4/ PNPS/1963, pada 2006 hingga 2009, Kejakgung telah melarang 22 buku, kebanyakan di antaranya buku akademis.

Padahal, sejak masa Reformasi pada Mei 1998 hingga 2005, tidak pernah terjadi pelarangan buku. Pelarangan buku justru kembali terjadi enam tahun setelah disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, dan ditegakkan oleh negara, terutama oleh pemerintah. Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, sejarah pelarangan buku di Indonesia sangat panjang. Bahkan, menurutnya, pelarangan buku dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Namun, meski buku atau brosur telah banyak dilarang pada masa kolonial, mulai 1959 Pemerintah RI mulai melakukan intervensi terhadap barang cetakan. “Pada 1959 itu, diterbitkan peraturan No 23/perpu/1959 yang memberi wewenang militer melarang buku dan menutup percetakan,” paparnya. Satu orang pengarang menjadi korban pelarangan buku saat itu, yakni sastrawan Pramudya Ananta Toer.

Ia mengarang buku berjudul Hoakiau yang isinya membela etnis Tionghoa atas pembatasan bisnis mereka di tingkat kecamatan ke bawah. Almarhum Pram mengatakan buku itu dilarang karena dirinya dituduh menjual negara ke RRC.

Di tahun 1963, Presiden Soekarno menandatangani Perpres No 4 tentang Pengamanan Barang Cetakan. Sejak adanya peraturan tersebut, wewenang untuk membredel buku yang “berbahaya” berpindah dari tangan militer kepada Kejagung.Hingga kini pun, Kejagung masih menggunakan aturan itu untuk melarang buku.

Dengan Perpres itu, Soekarno melarang pendukung Manifesto Kebudayaan. Akibatnya 20-an sastrawan kesulitan memublikasikan karya mereka. Namun, tindakan ini berbalas tiga tahun kemudian ketika penggantinya, Soeharto, mengumumkan pelarangan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) serta membreidel 70-an judul buku karya para senimannya. 87 penulis berhaluan kiri juga dilarang untuk menulis di media massa hingga sekarang.

Euforia Kebebasan Pelarangan buku makin tidak terbendung ketika Kejagung membentuk lembaga Clearing House yang berfungsi mengawasi isi cetakan. Lembaga ini beranggotakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN), Departemen Penerangan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Depdikbud pada saat itu juga bergerak sendiri dengan melarang buku-buku seperti milik Pram, Soepardo, dan Rivai Apin sebagai bahan pelajaran.

“Di masa itu, bukan hanya pengarangnya, tapi penjual buku yang dilarang juga dipenjara. Di Yogyakarta, tiga mahasiswa dikenai tuduhan subversif dengan ancaman hukuman lima tahun karena menjual buku-buku karya Pram,” kata Asvi.

Munculnya gerakan reformasi memberikan euforia kebebasan dalam berekspresi dan menyatakan pendapat. Ahli Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan ada kekosongan waktu 7 tahun saat Pemerintah RI tidak melakukan tindakan apa pun terhadap jenis-jenis buku yang beredar.

Namun, pada 2007, Kejagung kembali melakukan pelarangan buku yang, menurutnya, paling tidak cerdas sepanjang sejarah. Kejagung memberangus buku pelajaran SMP dan SMA karena tidak menyertakan peristiwa Madiun 1948 serta tidak menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Namun, buku-buku pelajaran yang memuat kurikulum sejarah periode sebelumnya juga ikut dilarang. Peristiwa Madiun dan G30S termasuk dalam buku pelajaran sejarah jilid III. Namun, Kejagung juga melarang peredaran buku jilid I dan II yang berisi pelajaran tentang kerajaan di Tanah Air hingga masa kemerdekaan RI.

Koordinator tim advokasi pelarangan buku Taufiq Bas’ary mengatakan pelarangan buku merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara memberangus pendapat seseorang. “Negara harusnya tidak sampai pada pendapat buku itu salah atau benar, harusnya diserahkan saja kepada warga negara untuk menilainya,” ujarnya.

Menurut Taufiq, buku merupakan pelita pengetahuan, sehingga bila dilarang beredar sama dengan negara mematikan pelita pengetahuan untuk masyarakat luas. Taufiq menyatakan masyarakat harusnya didorong untuk dewasa dalam menilai sebuah buku, dan penilaian bisa dilakukan kalau buku tidak dilarang beredar.

“Masyarakat bisa menyensor sendiri bila dinilai tidak bermanfaat, jangan negara yang memilah mana buku yang perlu diketahui mana yang tidak,” ungkapnya. Sehatkan Demokrasi Negara melarang, menurutnya, karena sebuah buku memiliki versi lain dari suatu informasi. Ia menilai pelarangan buku dilakukan karena adanya ketakutan negara akan versi lain dari sebuah informasi akan membuat keresahan di masyarakat.

“Kalau pemerintah keberatan, silakan sanggah dengan buku juga. Buku dilawan dengan buku, sehingga masyarakat bisa menilai mana yang benar. Bila dibalas dengan buku, maka iklim demokrasi akan sehat.”

Demikian juga dengan buku yang dianggap menyinggung agama tertentu. Taufiq menyarankan agar pemimpin agama yang tersinggung mengeluarkan buku tandingan. Menurutnya, buku yang benar adalah buku yang memiliki metodologi yang valid, narasumbernya bisa ditelusuri, masuk logika berpikir yang benar, dan bisa dinikmati pembaca karena gaya penulisannya yang enak dibaca. Sementara buku yang buruk dan tidak sehat adalah buku yang sumbernya tidak jelas, metodologinya tidak baik, dan tidak logis.

Taufiq menilai pelarangan buku bisa berefek melecehkan nilai-nilai keilmiahan. Ia mencontohkan buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa telah melewati kajian ilmiah dan diterbitkan oleh Wisconsin University, universitas ternama di Amerika Serikat.

John Rossa merupakan dosen Sejarah Universitas British Columbia, Kanada, dan menulis buku dengan penelitian tentang kejadian-kejadian 1965 yang valid. “Tentunya kalau sebuah universitas terkemuka menerbitkan buku telah melewati pengujian akademis, jadi bagaiman bisa Kejagung melarang buku ini. Pasti karena buku ini menyajikan versi lain dari informasi yang selama ini diyakini pemerintah benar,” tuturnya.

Taufiq menyatakan pelarangan buku dilarang karena faktor penulisnya yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Ia mencontohkan buku buku karya Pramudya Ananta Toer banyak dilarang di zaman pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Namun ternyata setelah dibolehkan terbit ternyata isinya tidak berbahaya dan malah berisi karya sastra yang tinggi dan dihargai dunia internasional.

Sumber: Koran Jakarta, 24 Maret 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan