-->

Lainnya Toggle

Minat Baca Atasi Pengangguran

Oleh: Achmad Sjafii

DI Kota Surabaya saat ini setidaknya terdapat 4,1 persen orang dewasa yang masih buta aksara (Indonesia Human Development Report). Bahkan, masih didapati sekitar 0,8 persen penduduk wajib belajar (7-12 tahun) yang mengalami drop-out (putus sekolah) yang dikhawatirkan berdampak terhadap tingkat literasi (mampu baca) golongan umur tersebut.

Patut direnungkan, di tengah gencarnya pemerintah melaksanakan pemberantasan buta aksara sekaligus dalam rangka pencapaian target kedua tujuan pembangunan milenium –Millennium Development Goals (MDG)- ternyata masih didapati warga kota yang tidak bisa membaca. Padahal, target kedua UNDP, yakni program MDGs, telah lama dicanangkan. Yaitu, ”Memastikan pada 2015 semua anak di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.”

Eksistensi penduduk buta aksara menjadikan kinerja pendidikan Kota Surabaya cukup tercoreng. Mengingat, kinerja pendidikan merupakan variabel pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM). IPM Kota Surabaya menempati peringkat ke-37 di antara sekitar 341 kabupaten/kota di Indonesia hasil perhitungan UNDP, Bappenas, dan BPS. Hasil yang dicapai Kota Surabaya itu masih di bawah IPM Kota Jakarta Timur peringkat I, Jogjakarta (ke-3), Denpasar (ke-6), Jakarta Pusat (ke-7), Depok (ke-11), Makassar (ke-12), Semarang (ke-14), Medan (ke-15), dan Bandung (ke-24).

Sebagai pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur, di kota ini telah terkonsentrasi berbagai fasilitas bisnis serta pendidikan yang merupakan komponen pembentuk modal ekonomi (baca: kesejahteraan). Adanya modal tersebut seharusnya memiliki efek multiplier terhadap membaiknya kualitas kinerja pendidikan. Namun, realitanya, mengapa masih saja terdapat penduduk buta huruf? Bukankah selama ini buta huruf selalu dikaitkan dengan kemiskinan sebagai penyebab utama?

Telah banyak studi membuktikan, taraf pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduknya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Tersedianya tenaga kerja terdidik dan terampil merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi. Pengalaman pembangunan ekonomi negara macan Asia (Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hongkong) membuktikan investasi modal manusia (lewat proses pendidikan) lebih ”mujarab” dibanding investasi fisik (gedung, infrastruktur lainnya).

Anggaran Pendidikan dan Kemiskinan

Umumnya kondisi perekonomian keluarga sangat berperan dalam menumbuhkan minat baca. Pemberantasan buta huruf tidak akan berhasil tanpa dukungan orang tua sebagai ujung tombak pendidik anak dalam keluarga. Pada keluarga miskin, anggaran untuk keperluan pendidikan (buku pelajaran, koran, dan sejenisnya) biasanya sebatas pelengkap atau bahkan sama sekali tidak ada.

Berdasar laporan UNDP, konsumsi keluarga di Surabaya untuk keperluan pendidikan tidak lebih dari 4,60 persen dari penghasilan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan di Kota Surabaya ini masih di bawah pengeluaran sejenis pada keluarga di Makassar (5,12 persen), Bandung (5,20 persen), Semarang (5,49 persen), Sleman (7,18 persen), Salatiga (7,31 persen), dan Jogjakarta (11,52 persen).

Sangat ironis, rendahnya anggaran pendidikan tersebut sering dikalahkan belanja rutin untuk meningkatkan ”gengsi”. Misalnya, abonemen TV saluran khusus. Mereka juga tidak segan-segan merogoh saku untuk belanja pulsa isi ulang yang harganya sepadan atau bahkan lebih mahal dari harga buku wajib sekolah anak-anaknya.

Padahal, banyak studi membuktikan, penurunan angka buta aksara bisa mereduksi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kausalitas itu cukup logis. Tingkat melek huruf yang tinggi hanya didapati pada penduduk dengan angka partisipasi sekolah (APS) yang tinggi. APS yang tinggi memungkinkan penduduk untuk lebih berpartisipasi ke dalam pasar kerja yang tinggi pula. APS yang tinggi sekaligus mampu mendorong produktivitas (earning power) tenaga kerja. Disebukan, setiap 1 persen peningkatan rata-rata tahun sekolah atau waktu yang dihabiskan untuk bersekolah (average years of schooling) akan menaikkan output per tenaga kerja sekitar 0,16 persen.

Peningkatan partisipasi penduduk dalam pasar kerja itu secara langsung maupun tidak langsung bisa mereduksi angka pengangguran dan bermuara turunnya angka kemiskinan. Karena itu, bisa kita tarik benang merah, yakni minat baca yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah sekaligus berpengaruh terhadap capaian pendidikan yang berujung pada produktivitas masyarakat.

Saat ini, pencapaian tingkat literasi di Surabaya belum memenuhi 100 persen. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 9,9 persen serta angka kemiskinan 8,4 persen bagi kota berpredikat metropolitan ini sewajarnya disikapi dengan penuh kekhawatiran.

Politik anggaran (APBD) untuk pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan minat baca masyarakat adalah sangat penting. Besarnya pengeluaran rutin -belanja aparat- hingga 65-70 persen serta pengeluaran seremonial yang tidak bersentuhan langsung pada manfaat bagi masyarakat hendaknya lebih diperketat. Di lain pihak, proporsi pengeluaran dalam APBD Kota Surabaya untuk bidang layanan publik (termasuk pendidikan masyarakat/nonformal) hendaknya lebih diprioritaskan. Lebih-lebih, pengeluaran itu berdampak langsung bagi penurunan angka buta huruf.

Bagi pemerintah kota, anggaran bagi program masyarakat lebih banyak dialokasikan untuk menciptakan sarana-prasarana penunjang. Perpustakaan umum kota hendaknya tidak hanya terletak di satu lokasi. Namun, di setiap kecamatan atau lokasi strategis yang banyak dikunjungi masyarakat sebaiknya juga didirikan perpustakaan umum.

Demikian juga, armada perpusatakaan (mobil) keliling perlu ditambah, termasuk tambahan waktu atau jam keliling di masyarakat. Bila mobil dinas yang mewah untuk birokrat dan anggota DPRD bisa dianggarkan dan urgen, mengapa untuk program yang jelas-jelas akan mencerdaskan bangsa tidak segera dibahas dan direalisasikan? Justru itulah yang kurang tersentuh dan tidak menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan.

Dengan demikian, upaya peningkatan minat baca masyarakat tak lain juga merupakan peningkatan mutu pendidikan yang pada gilirannya bisa memperbaiki kualitas SDM dan memutuskan lingkaran kemiskinan. Anggaran serta fasilitas pendidikan hanyalah beberapa syarat di antara pranata lainnya yang perlu diupayakan agar sektor pendidikan Kota Surabaya lebih berdaya. Namun, perbaikan kualitas SDM sebagai subjek dan objek pembangunan dengan tidak menomorduakan pendidikan setelah pembangunan fisik kota merupakan hal yang harus lebih diutamakan. (*/mik)

Achmad Sjafii, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga

*) Dikronik dari Jawa Pos, 4 Maret 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan