-->

Kronik Toggle

Membedah Visi Kebudayaan Soekarno

JEMBER – Buku-buku terkait pemikiran presiden pertama Indonesia, Soekarno, terus bermunculan. Salah satu yang terbaru adalah buku Soekarno: Visi Kebudayaan dan Revolusi Indonesia karya Nurani Soyomukti. Buku ini diterbitkan kali pertama pada Januari 2010 oleh penerbit Ar-ruzz Media Yogyakarta.

“Soekarno memang sebuah tema yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi. Lewat buku ini saya tak mendewa-dewakan Soekarno, tapi menyajikan pemikirannya secara gamblang terkait politik kebudayaan di zamannya,” ujar sang penulis, Nurani Soyomukti, dalam bedah buku tersebut di Kompleks Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Jember, Kamis (11/3/2010). Bedah buku tersebut diselenggarakan oleh Dewan Kota Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Jember dan diikuti puluhan aktivis gerakan sipil di Jember.

Menurut Nurani, rekam jejak pemikiran Soekarno di ranah kebudayaan sangat jelas. Soekarno meletakkan visi kebudayaannya pada garis kerakyatan yang kental.

“Maka tak heran kebijakan-kebijakan Bung Karno dalam hal kebudayaan didasarkan pada upaya untuk membangun kebudayaan rakyat yang maju dan mandiri,” kata Nurani yang sebelumnya juga pernah menulis dua buku tentang Bung Karno, yaitu Soekarno dan Nasakom (Garasi, 2008) dan Perempuan di Mata Soekarno (Garasi, 2009).

Karena itu pula, kata Nurani, kerja-kerja budaya, termasuk di dalamnya kerja seni, dalam pemikiran Bung Karno harus dimaknai sebagai upaya manusia untuk menghancurkan struktur ekonomi-politik yang menindas. Kerja budaya adalah kerja politik, demikian pula kerja seni adalah kerja politik.

Bung Karno juga mengamini sebuah pegangan taktis bagi-bagi kerja-kerja budaya yang harus ditakzimi oleh para pekerja budaya revolusioner, seperti “meluas dan meninggi”, di mana kerja-kerja budaya harus diabdikan pada upaya meluaskan pengetahuan massa-rakyat dan meningkatkan kesadaran atau ideologi massa-rakyat.

Namun, sayangnya saat ini arah kesenian republik kita sudah sangat absurd dan tidak jelas. Kemunduran budaya terjadi di hampir semua lini. “Gelombang neoliberalisme telah menjadikan seni tak lebih sebagai komoditas penghasil modal dengan selebritis-selebritis sebagai agennya,” kata alumnus Universitas Jember tersebut.

Manipol versus Manikebu

Pemerhati seni Jember, Dwi Pranoto, yang menjadi pembanding buku tersebut mengatakan, secara garis besar visi kebudayaan Soekarno memang disandarkan pada kepentingan Revolusi Indonesia. “Kecenderungan serupa terus berlanjut ketika dalam implementasinya seni harus mengabdi kepada garis partai. Perdebatan tentang hal ini mencapai puncak ketika konflik Manipol dan Manikebu terjadi,” ujar Dwi.

Menurut Nurani, posisi Bung Karno dalam polemik Manipol-Manikebu sangat jelas, yaitu berada di pihak Lekra. Nurani kemudian mencontohkan pemberitaan Antara pada 8 Mei 1964 di mana Soekarno secara eksplisit mengatakan, “Manipol adalah garis besar haluan negara dan tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain.”

Nurani mengatakan, salah satu garis politik yang ditunjukkan secara sangat tegas adalah pelarangan musik “ngak-ngik-ngok” yang dianggap kebarat-baratan dan tidak mendukung upaya peningkatan kesadaran massa-rakyat.

Kendati demikian, sejumlah peserta bedah buku juga menyampaikan kritik terhadap visi kebudayaan Soekarno. Garis kerakyatan yang dipancangkan Soekarno dan disokong penuh oleh kekuatan kiri saat itu dianggap mengebiri manusia sebagai makhluk yang bebas dalam berekspresi.

Pengekangan ini dinilai meletakkan seni dalam ranah mekanis, yaitu harus mengabdi pada kepentingan Revolusi Indonesia. Padahal, menurut sejumlah peserta diskusi, seni adalah ekspresi pribadi yang sulit untuk ditakar dalam klaim-klaim sepihak soal keberpihakan kepada rakyat atau Revolusi Indonesia.

Sekjen PPMI Fandi Ahmad mengatakan, ke depan pihaknya akan menggelar acara kajian buku secara rutin. “Acara semacam ini, bagi kami, adalah upaya untuk bersama-sama menyemai gagasan. Meski masih sangat minor, acara kajian buku adalah semacam budaya tanding dari kecenderungan gaya hidup mahasiswa hari ini yang kian jauh dari budaya baca,” ujar aktivis dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember tersebut. (EI/IBOEKOE)

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan