-->

Kronik Toggle

PB HMI Klarifikasi Salah Paham JR UU Pelarangan Buku

http://pbhmi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=467:pb-hmi-klarifikasi-salah-paham-jr-uu-pelarangan-buku&catid=38:berita-pb-hmi&Itemid=124
PB HMI Klarifikasi Salah Paham JR UU Pelarangan Buku
Friday, 26 March 2010 20:40
Terkait dengan kecaman alumnus HMI, Kanda Taufq Ismail, atas pengajuan Judicial Review PB HMI terhadap UU Pelarangan buku, PB HMI memandang ada kesalahpahaman. HMI-MPO sama sekali tidak pernah melakukan JR terhadap UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Negara.
Hal ini juga didukung oleh pemberitaan di semua media baik di Kompas, Koran Tempo dan Antara sama sekali tidak ada informasi bahwa HMI MPO melakukan JR terhadap UU No. 27 Tahun 1999.
Merespons SMS yang dikirimkan oleh Kanda Taufiq Ismail kepada banyak kalangan, Imam Subkhan, salah satu Ketua PB HMI menjelaskan bahwa Produk UU yang di JR oleh HMI MPO kepada Mahkamah Konstitusi adalah UU No. 4/PNPS/1963 tentang pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang didalamnya memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pemberangusan karya-karya intelektual tanpa melalui proses hukum yang benar sehingga melanggar prinisip due process of law.
Lebih lanjut, menurut Imam, HMI- MPO juga memandang kedua UU itu juga bertentangan Konstitusi yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28F UU 1945).
Dan yang lebih terpenting adalah bahwa otoritasi negara melakukan pemberangusan karya intelektual tanpa melalui process hukum yang benar tentu bertentangan dengan khittah perjuangan HMI MPO yang mendambakan cita Insan Ulil Albab. Dalam QS Ali-‘Imran 190-191: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Yaitu mereka yang berzikir (menggingat) Allah sambil berdiri, atau duduk atau berbaring, dan mereka yang berpikir tentang kejadian langit dan bumi”.
Dan hasil perenungan atas realitas sosial yang menjadi keresahan kader HMI MPO harus disebarkan ke khalayak agar menjadi kesadaran bersama untuk menuju perubahan. Demikian menurut Imam Subkhan sebagaimana dituliskannya melalui milis hmi-mpo@yahoogroups.com

Terkait dengan kecaman alumnus HMI, Kanda Taufq Ismail, atas pengajuan Judicial Review PB HMI terhadap UU Pelarangan buku, PB HMI memandang ada kesalahpahaman. HMI-MPO sama sekali tidak pernah melakukan JR terhadap UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Negara.

Hal ini juga didukung oleh pemberitaan di semua media baik di Kompas, Koran Tempo dan Antara sama sekali tidak ada informasi bahwa HMI MPO melakukan JR terhadap UU No. 27 Tahun 1999.

Merespons SMS yang dikirimkan oleh Kanda Taufiq Ismail kepada banyak kalangan, Imam Subkhan, salah satu Ketua PB HMI menjelaskan bahwa Produk UU yang di JR oleh HMI MPO kepada Mahkamah Konstitusi adalah UU No. 4/PNPS/1963 tentang pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang didalamnya memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pemberangusan karya-karya intelektual tanpa melalui proses hukum yang benar sehingga melanggar prinisip due process of law.

Lebih lanjut, menurut Imam, HMI- MPO juga memandang kedua UU itu juga bertentangan Konstitusi yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28F UU 1945).

Dan yang lebih terpenting adalah bahwa otoritasi negara melakukan pemberangusan karya intelektual tanpa melalui process hukum yang benar tentu bertentangan dengan khittah perjuangan HMI MPO yang mendambakan cita Insan Ulil Albab. Dalam QS Ali-‘Imran 190-191: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Yaitu mereka yang berzikir (menggingat) Allah sambil berdiri, atau duduk atau berbaring, dan mereka yang berpikir tentang kejadian langit dan bumi”.

Dan hasil perenungan atas realitas sosial yang menjadi keresahan kader HMI MPO harus disebarkan ke khalayak agar menjadi kesadaran bersama untuk menuju perubahan. Demikian menurut Imam Subkhan sebagaimana dituliskannya melalui milis hmi-mpo@yahoogroups.com

*) Sumber: pbhmi.net, 26 Maret 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan