-->

Kronik Toggle

Siaran Pers Kejaksaan Soal Pelarangan Buku

Menjawab pertanyaan wartawan terkait pelarangan peredaran buku / barang cetakan oleh Kejaksaan Agung, bersama ini disampaikan siaran pers sebagai berikut :

1.   Berdasarkan Annual Report Kejaksaan Tahun 2009 yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung RI dan para Jaksa Agung Muda pada tanggal 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung telah mengumumkan pelarangan peredaran dan penggandaan barang cetakan berupa 5 (lima) buah buku, yaitu :

  • a.   Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersiri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jl. Pinang Ranti No.3 Jakarta, Hasta Mitra Jl. Duren Tiga Selatan No.36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.
  • b.   Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-140/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri, Karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerbit Reza Enterprise Jl. Penggalang VIII No.38 Jakarta Timur diseluruh Indonesia.
  • c.   Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Jogjakarta, Desain Sampul Eddy Susanto diseluruh Indonesia.
  • d.   Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta : Jl. Kayumanis VII No.40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.
  • e.   Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur’an Siranindi (YKQS) Palu Jl. Jambu No.50 Palu Sulawesi Tengah di seluruh Indonesia.

2.   5 (lima) Keputusan Jaksa Agung RI tersebut selain melarang peredaran dan penggandaan 5 (lima) buah buku tersebut juga mewajibkan kepada mereka yang menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan barang cetakan tersebut untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat, dan mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau Alat Negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum untuk melakukan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut dan pelanggaran terhadap Keputusan Jaksa Agung RI tersebut diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 april 1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

3.   Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Jaksa Agung tersebut, Jaksa Agung RI telah mengeluarkan 5 (lima) Instruksi Jaksa Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia dan Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia untuk melakukan pensitaan terhadap barang cetakan berupa 5 (lima) buah buku, yaitu :

  • a.    Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-002/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersri Setiawan, Penerbit Institu Sejarah Sosial Indonesia Jl. Pinang Ranti No.3 Jakarta, Penerbit Hasta Mitra Jl. Duren Tiga Selatan No.36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.
  • b.    Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-003/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri, karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerjemah Reza Enterprise Jl. Penggalang VIII No.38 Jakarta Timur diseluruh Indonesia.
  • c.    Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Jogjakarta, Desain Sampul Eddy Susanto diseluruh Indonesia.
  • d.    Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-005/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta : Jl. Kayumanis VII No.40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.
  • e.    Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/A/JA/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur’an Siranindi (YKQS) Palu Jl. Jambu No.50 Palu Sulawesi Tengah, Percetakan Trisan Grafika Jakarta di seluruh wilayah Indonesia.

4.   Kriteria pelarangan peredaran 5 (lima) buku tersebut didasarkan atas Pedoman/Tolok Ukur yaitu Mengganggu Ketertiban Umum. Pengertian Mengganggu Ketertiban Umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan Negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

5.   Termasuk Mengganggu Ketertiban Umum contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisikan tulisan-tulisan atau gambar-gambar/lukisan-lukisan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau sekarang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/MPRS 19966, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

6.   Terkait dengan Buku yang berjudul Membongkar Gurita Cikeas : Dibalik Skandal Bank Century, Karangan George Junus Aditjondro, Penerbit Galang Press, Kejaksaan Agung RI belum menentukan sikap karena Tim Interdep yang tergabung dalam “Clearing House” belum memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung RI, saat ini masih dilakukan penelusuran untuk dilakukan penelitian dan pengkajian atas buku tersebut.

Demikian Siaran Pers Puspenkum Kejaksaan RI untuk dipublikasikan.

 
 
                                                                                                KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
 
                        
 
                                                                                                           DIDIEK DARMANTO, SH.MH

                                                                                     JAKSA UTAMA MUDA NIP. 195404291974011001

Sumber: Situs Resmi Kejaksaan Agung, 28 Desember 2009

3 Comments

saut situmorang - 07. Mar, 2010 -

“4. Kriteria pelarangan peredaran 5 (lima) buku tersebut didasarkan atas Pedoman/Tolok Ukur yaitu Mengganggu Ketertiban Umum. Pengertian Mengganggu Ketertiban Umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan Negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, … See morememajukan percabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

5. Termasuk Mengganggu Ketertiban Umum contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisikan tulisan-tulisan atau gambar-gambar/lukisan-lukisan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau sekarang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/MPRS 19966, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai.”

HAHAHA… YANG SELALU “MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM” ITU KAN PEMERINTAH DAN APARATNYA! TERUTAMA KALOK KEDUA POIN DI ATAS DITERAPKAN PADA MEREKA!!!

erryl agoes - 20. Okt, 2010 -

TIDAK ADA LAGI
PELARANGAN TERHADAP BUKU?
Oleh : Erryl PrimaPutera Agoes, SH.MH
Kepala Sub DirektoratPengawasan
Media Massa Dan Barang Cetakan
pada Jam-Intel Kejaksaan Agung RI

Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusannya Rabu 13 Oktober 2010, menyatakan bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengawasan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Isi pasal tersebut adalah : Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam pertimbangannya MK antara lain menyatakan bahwa pemberian kewenangan pelarangan tersebut bertentangan dengan hak asasi pribadi yang diatur dalam UUD NRI 1945 khususnya pasal 28 E :
Ayat (2) : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selanjutnya juga dikemukakan pertimbangan bahwa pelarangan barang cetakan (buku dan sejenisnya) harus melalui proses persidangan pengadilan terlebih dahulu karena menyangkut pengambilan/pencabutan hak pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) juncto pasal 47 Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa putusan MK bersifat final langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Tulisan berikut akan membahas beberapa akibat korban korban (?) dari putusan tersebut yang ternyata menimbulkan imbas berantai saling terkait. Setelah isi pasal 1 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias tidak berlaku lagi, bagaimana keadaan pasal lain diantaranya adalah pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 kaitannya dengan pasal 5 ayat (1) UU No 4/PNPS/1963.

Pasal 2 ayat (1) intinya berisikan kewajiban penerbit dalam waktu paling lambat 48 jam harus menyerahkan 1 eksemplar barang cetakan yang dicetak, kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Karena larangan telah ditiadakan oleh putusan MK, maka apa gunanya penerbit menyerahkan 1 eksemplar? Padahal filosifisnya pasal ini adalah dalam rangka pengawasan sehingga jika isinya mengganggu ketertiban umum bisa diambil tindakan berupa pelarangan peredarannya. Dengan kata lain, bagaimana pengawasan akan berfungsi, jika tidak bisa mengambil tindakan yuridis untuk mencegah akses dari barang cetakan berupa buku atau sejenisnya. Atau akankah Kejaksaan mewakili Negara menggugat penerbit/penulis terlebih dahulu melalui sidang pengadilan agar suatu buku bisa dilarang?

Pasal 4 kaitannya dengan pasal 5 secara sunstantif menerima kewenangan kepada Kejaksaan (JA) untuk memeriksa buku tertentu dari luar negeri, dan juga berwenang membatasi jenis barang cetakan dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia. Karena pelarangan buku didalam negeri saja sudah ditiadakan, lalu apa manfaatnya memeriksa dan/atau membatasi buku yang datang dari luar negeri? Apakah dengan demikian pemikiran-pemikiran (isi buku) maupun pengaruh dari luar negeri, juga dibiarkan leluasa masuk mempengaruhi pikiran dan sikap orang Indonseia; yang ternyata rasa nasionalismenya masih banyak yang labil? Atau hanya demi hak asasi berkebebasan menyatakn pendapat tertulis, rasa kesatuan dan persatuan boleh dikorbankan karena banyaknya pengaruh yang leluasa masuk? Atau ……?

Lebih lanjut terkait dengan kewenangan pelarangan buku, yang sejak ditiadakan oleh putusan MK tersebut; maka seharusnya ataupun selayaknya terlebih dahulu memahami mekanisme maupun siapa saja sebenarnya yang terkait dalam masukan untuk pelarangan suatu buku perlu diketahui. Bahwa meski kewenangan pelarangan dalam pasal 1 ayat (1) dimaksud ada pada JA, tetapi agar penilaian larangan beredar dapat lebih mencapai sasaran maka berdasarkan keputusan JA No: KEP-190/A/JA/3/2003 telah dibentuk forum clearing house yang terdiri dari wakil-wakil instansi terkait. Yaitu : Jam intelejen, Dir. Sospol, KasuditWasmed dan Barcet, Kasubdit WasAlkepMas, Kabiro Humas Depag, Kapusbuk Depdiknas, Asdepurpub Kemenkofindo, Kadet C.3 Mabes Polri, Kaditper dan Pengopdep IV BIN, Pabanut A.4 dit A BAIS TNI.

Forum ini mempunyai tugas pokok memberikan masukan saran/pendapat kepada JA tentang isi/materi sesuatu barang cetakan sebagai barang pertimbangan guna menetapkan suatu keputusan JA tentang larangan beredarnya barang cetakan tertentu. Artinya meski mempunyai kewenangan tersebut, Kejaksaan tidaklah menjadi single killer penentu larangan; karena menyertakan instansi lain sehingga sudut pandangnya tidaklah bersifat tunggal ataupun dimonopoli sendiri. Dengan kata lain, Kejaksaan tidak akan sewenang-wenang ataupun berkacamata kuda dalam melihat isi/materi suatu barang cetakan tertentu. Realitas sedemikian itu seharusnya dimengerti oleh semua pihak bahwa telah sangat diusahakan lahirnya suatu penilaian yang proporsional serta berupaya fair bilamana sampai pada keputusan pelarangan.

Namun ibaratnya nasi telah menjadi bubur, maka forum clearing house-pun terpaksa harus bubar. Demikian pula direktorat/bagian dari struktur organisasi yang ada bidang pengawasan terhadap peredaran barang cetakan, menjadi mubazir atau menjadi tidak lagi berfungsi. Yakni untuk apa dilakukan pengawasan, kalau ternyata tidak dapat diambil tindakan yuridis demi kepentingan hukum. Meskipun telah dibuka peluang melalui proses pengadilan, tentu persolannya menjadi lain dan kompleksitas keadaan rentetan permasalahannya menjadi lebih panjang lagi.
Dalam pertimbangan putusan MK antara lain disebutkan bahwa kewenangan pelarangan dalam pasal 1 ayat (1) UU No 4/PNPS/1963 bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Namun selayaknya juga harus diperhatikan isi :
Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan bekumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28 J ayat (2) : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menyimak ketentuan konstitusional diatas, dapatlah ditandaskan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang tetap ada pembatasannya dengan undang-undang. Demikian pula halnya dengan kebebasan berpikir dan menuangkannya dalam betuk tulisan (buku) boleh saja kreatif sebebas-bebasnya, namun juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak orang lain maupun nilai-nilai kemasyarkatan karena hidup membutuhkan dan juga bersama dengan orang lain, maka jelas tidak bisa ditoleril egoisme semata-mata sambil berteriak mengatasnamakan hak asasi manusia. Kalau setiap kebebasan boleh ataupun bisa di apreiasi sebebas-bebasnya, bisa dipastikan justru akan terjadi kekacauan karena masing-masing saling melaksanakan kebebasan sendiri-sendiri.

Untuk mencegah, melindungi, menjamin terselenggaranya kebebasan secara harmonis; maka dibutuhkan pembatasan yang secara demokratis diatur/dituangkan dalam undang-undang. Jika undang-undang adalah pilihan terbaik, bagaimana logikanya MK bisa menyatakan pasal 1 ayat (1) tersebut, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat? Atau jangan-jangan yang harus ditangkap adalah pesan agar perihal pembatasan pelarangan terhadap barang cetakan (buku) agar diatur lebih lanjut disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.———–

sempal - 07. Mar, 2010 -

mari kita bersama-sama berjalan mundur……..
menjadi rakyat Indonesia sepertinya tidak boleh pintar!!
yang melarang itu apa sudah pernah baca buku2 tentang Komunis/Marxisme-Leninisme??pada mempelajari sejarah ga yak?? aneh 2010 masih ada pelarangan buku.ckckckck…………

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan