-->

Kronik Toggle

Diskusi Tentang Pelarangan Buku

Jakarta -Keputusan pelarangan lima buku oleh kejaksaaan pada akhir 2009 telah mengejutkan masyarakat. Ya, siapa mengira di tengah alam reformasi dan era globalisasi sekarang ini masih tersisa kebijakan represif dan sikap anti terhadap pengetahuan? Padahal sejak 1998 kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat telah menjadi salah satu ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia.

Hal-hal itulah yang melatarbelakangi digelarnya diskusi bertema “Kajian Kritis Tentang Pelarangan Buku” di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, sore tadi. Hadir sebagai pembicara Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M. Zen dan Dosen Filsafat UI Rocky Gerung, yang dipandu oleh Aquino Hayunta.

Menurut Rocky Gerung, pelarangan buku sangat bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa ini, yakni untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945. “Ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita negara,” katanya.

Rocky menilai bahwa pelarangan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu tak jelas dasarnya, dan tak diketahui apa maksud serta tujuan dari pelarangan tersebut. “Sebaiknya mekanisme pelarangan buku disampaikan secara jelas,” ujarnya. “Sejauh ini tidak pernah diuraikan secara jelas oleh Kejagung dimana letak pelanggaran-pelanggaran buku-buku itu.”

Seperti diketahui, pada pengujung 2009 Kejaksaan Agung telah membredel lima buku. Buku-buku yang dilarang beredar itu, antara lain, Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa, 6 Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan, dan Lekra Tak Pernah Membakar Buku.

Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Patra M. Zen mengatakan, pelarangan buku itu melangggar hukum konstitusi serta melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) – dalam hal ini melanggar hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk mendapatkan informasi. “Bukan hanya penulis dan penerbit saja yang dirugikan, namun hak pembaca untuk mendapat informasi juga dilanggar,” kata Patra.

Menurut Patra, ini seperti mundur ke masa Orde Baru. Saat pemerintahan Orde Baru berkuasa, berbagai bentuk ekspresi pada masa Orde Baru, baik yang terbuka maupun tertutup, kerap mendapatkan ancaman dan tekanan seperti pemenjaraan, pembredelan, atau penyiksaan. S

Tapi, sejak 1998 praktek represif seperti itu boleh dibilang telah berkurang karena tak sesuai dengan semangat Reformasi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Kenyataaannya sekarang praktek seperti itu kembali muncul, “Bentuk pelarangan buku ini mengajak kita kembali ke rezim otoriter di zaman Orde Baru dulu,” ujar Patra.

Patra juga menyayangkan bentuk kemerdekaan menyampaikan gagasan dan pendapat melalui buku belum termasuk dalam kelompok kebebasan menyatakan pendapat. “Mekanisme pelarangan buku ini benar-benar tidak transparan,” katanya,

Ke depan, Patra sangat berharap, tindakan pelarangan buku itu bisa dihentikan, karena tidak ada kejelasan dalam mekanisme pelarangannya.

Herry Fitriadi

*) Dikronik dari Tempointeraktif, 16 Maret 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan