-->

Kronik Toggle

Buta Huruf di Perkebunan

JEMBER – Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informasi Dinas Pendidikan Jember Sudiyono mengakui pelaksanaan program pemberantasan buta aksara mengalami kendala. Ini akibat masih ada pimpinan perusahaan perkebunan atau gudang tembakau kurang kooperatif dan membiarkan pekerjanya tidak belajar.

“Memang tidak semua piemimpin perusahaan keberatan mengingat waktu bekerja di gudang disita untuk belajar,” kata Sudiyono pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Selasa (9/3).

Selain terjadi pembiaran, di daerah tertentu kesulitan mendatangkan tutor. Kejadian seperti ini dialami masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pegunungan.

Rapat dengar pendapat Dinas Pendidikan dengan Komisi D DPRD Jember selain membahas buta aksara juga persiapan pelaksanaan ujian nasional. Masalah buta aksara dibahas karena ada protes dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bahwa masih banyak penyandang buta aksara di Jember. Padahal Jember menyatakan telah bebas buta aksara.

Menurut Sudiyono, jumlah penyandang buta huruf usia produktif yang perlu diikutkan program pemberantasan buta aksara sebanyak 53.348 orang. Mereka adalah penyandang buta aksara yang usianya masih produktif, yakni antara 14-45 tahun dan tersebar di 31 kecamatan yang terbanyak di daerah perkebunan dan terpencil.

Ia menambahkan, agar program pelaksanaan pemberantasan buta aksara lebih efektif, perlu dibentuk satuan tugas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Jember bekerja sama dengan organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, dan Aisyiah dari Muhammadiyah.

Pengentasan buta aksara menjadi lebih fatal bila yang bersangkutan tidak butuh kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Anggota Komisi D DPRD Jember, H Ayong S, menambahkan, perlu ada kearifan lokal di dinas pendidikan agar program tersebut berhasil.

Sumber: Kompas Jatim, 10 Maret 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan