-->

Lainnya Toggle

Melawan dengan Buku

Oleh : Risang Anom Pujayanto
Sejak manusia zaman klasik mulai menyadari efisiensi ekspansi peradaban dan menyebarkan aliran kepercayaan, benturan budaya pun mulai terjadi. Implikasinya, peradaban asli mulai disingkirkan. Segala penanda identitas seperti artefak budaya juga dimusnahkan, termasuk catatan-catatannya. Apabila cara ini kurang efektif, sasaran selanjutnya adalah pelaku kebudayaan yang dimusnahkan. Sejarah berkali-kali mencatat penghancuran peradaban dan pembunuhan massal seperti ini.

Mengacu pada penghancuran peradaban yang tercatat dalam sejarah dan pernyataan Heinrich Heine, kemungkinan besar berkurangnya pembunuhan massal saat ini disinyalir karena intensitas peluang keberhasilan pemusnahan buku dan pencekalan dokumen-dokumen jauh lebih efektif, ketimbang tetap mempraktikkan pembunuhan massal. Lagipula esensinya pun masih sama yakni mengukuhkan otoritas, dan kelebihannya risiko kehilangan kekuasaan turut berkurang. Sementara tanpa disadari yang berlindung di balik kekuasaan mengalami dehumanisasi massal.

Peradaban Mesir Kuno dan Cina telah menyumbangkan media tulis-menulis untuk dunia. Papirus yang banyak ditemukan di tepi dan lembah sungai Nil telah hadir 3500 SM. Sedangkan kertas ditemukan sejak 101 M. Sementara jauh sebelum penemuan media tulis-menulis tersebut, manusia telah mengenal bentuk kegiatan politik dan praktik kekuasaan. Karena menulis merupakan salah satu tindakan politik, maka pelarangan, pencekalan, dan pembakaran buku di dunia ini sama tuanya dengan usia kertas.

Kaisar Qin Shi Huang pada 213 SM pernah membakar karya-karya sarjana Tiongkok, termasuk Analect karya Konfusius. Di Yunani, filsuf pluralisme Anaxagoras (500-428SM) terpaksa diusir dari Athena dan karya-karyanya dilarang beredar kembali karena Anaxagoras pernah menulis apa yang dianggap bidah pada jaman itu. Salah satunya, Anaxagoras meyakini bahwa segala sesuatu tidak selalu unsur, melainkan ada yang merupakan gabungan unsur.

Ahli filsafat Yunani klasik yang disebut bapak Relativitas (sebelum Albert Einstein), Protagoras (481-411SM), juga mengalami hal serupa dengan Anaxagoras. Protagoras diusir keluar dari kota besar Athena dan beberapa bukunya dikumpulkan dan dibakar pada saat itu juga. Beruntung, beberapa salinan Protagoras masih bisa dinikmati pada periode selanjutnya. Pada saat itu, Protagoras meragukan keberadaan Dewa, sebab tidak ada bahan apa pun dalam realitas yang mendukung keberadaan Dewa-Dewa. Bagi Protagoras, manusia adalah ukuran bagi segala sesuatu.

Sementara di abad 17,  Sidereus Nuncius karya Galileo Galilei yang terinfluence teori heliosentrisme Copernicus mendapat pertentangan keras dari Gereja Katolik Roma. Dan hukuman dijatuhkan pada Galileo Galilei. Pada Perang Dunia II, fasisme Adolf Hitler yang terobsesi konsep egenika Darwin, tidak hanya melakukan pembuangan orang-orang berpenyakit dan cacat, tetapi juga membakar buku. Ratusan penulis dipenjarakan dan pemikiran rakyat diseragamkan.

Kekuatan suatu literer ini tidak hanya mengakibatkan pembakaran, pencekalan dan pemusnahan dokumen. Pertentangan antara tradisi besar Yunani dan peradaban Timur Tengah. Kedua tradisi besar tersebut sama-sama berdebat tentang asal mula ilmu pengetahuan. Filsafat Timur Tengah dikatakan sebagai ahli waris tradisi filsafat Barat karena ketika orang Arab menaklukkan daerah sekitar Laut Tengah menjumpai kebudayaan Yunani. Di lain pihak, kemajuan peradaban Barat saat ini, misalnya di bidang kesehatan, sosial dan disiplin ilmu lainnya merupakan pengembangan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang datang tradisi filsafat Timur Tengah. Bahkan saat ini catatan pemikiran-pemikiran Timur Tengah banyak yang berada di museum barat dan dijadikan rujukan ilmu pengetahuan mutakhir.

Catatan tersebut hanya sebagian dalam rangkaian panjang sejarah, dan masih banyak kejadian menakjubkan disebabkan oleh buku. Sementara itu di ranah lokal polemik akibat penerbitan suatu buku juga tidak kalah sengit. Republik ini memiliki sejarah panjang tentang pembungkaman penulis dan pelarangan buku. Di zaman kolonial, para penulis yang kritis telah dilarang memegang pena. Yang menentang bakal dikenai pasal haatzaai artikelen atau penyebaran kebencian. Mas Marco Kartodikromo pernah menjadi salah satu kambing hitam kekuasaan seperti ini.

Demikian juga, sastrawan Pramoedya Ananta Toer adalah satu-satunya penulis yang berlangganan dicekal bukunya. Di masa orde lama maupun orde baru, Pram pernah mereguk pahitnya penjara hanya karena sang penguasa tidak sepakat dengan isi buku yang ditulis Pram. Beruntung Pram memiliki strategi untuk mengamankan naskah-naskahnya. Dan, hingga kini karyanya masih bisa dinikmati khalayak.

Saat ini yang tidak kalah fenomenal ialah pencekalan enam buku, pertama, Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto yang ditulis oleh John Roosa terbitan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra. Kedua, Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri yang ditulis oleh Socratez Sofyan Yoman dan diterbitkan oleh Reza Enterprise.

Ketiga, Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 yang ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan dan diterbitkan Merakesumba Lukamu. Keempat, Enam Jalan Menuju Tuhan tulisan Darmawan yang diterbitkan Hikayat Dunia. Kelima, Mengungkap Misteri Keragaman Agama tulisan Syahruddin Ahmad dengan penerbit Yayasan Kajian Alquran Siranindi. Dan terakhir, Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century tulisan George Junus Aditjondro dengan penerbit Galang Press.

Airlangga Pribadi, Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) melihat pencekalan buku tersebut sebagai upaya pendangkalan atau penistaan terhadap hasrat gairah intelektualitas. Pertama, terjadi pendangkalan terhadap komitmen berdemokrasi. Kedua, pendangkalan terhadap penghayatan kebudayaan. Dan Ketiga, pendangkalan terhadap pemahaman sejarah kebangsaan dan republik.

”Kehidupan demokrasi ternyata telah dihilangkan dari makna terdalamnya yaitu kebebasan berekspresi dan berkreasi secara intelektual dalam ruang publik yang bebas sebagai maksud utama tatanan demokrasi yang sedang dibangun,” jelas dosen kelahiran Jombang, 23 November 1976 itu. Inilah anehnya bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia justru terjadi praktik pelarangan buku, imbuhnya.

Tak dipungkiri, pencekalan buku merupakan salah satu motif dasar penguasa untuk mengukuhkan kekuasaan. Karya-karya yang terkait dengan ketidakadilan dan kemudian dicekal itu sejatinya dimaksudkan si penulis untuk membongkar atau berusaha keluar dari kontrol negara. Artinya, pemahaman anak bangsa terhadap sejarah Indonesia yang sebelumnya begitu kering, dangkal dan reduktif akibat kontrol kekuasaan, pada akhirnya diharapkan mendapat pencerahan dengan adanya tulisan tersebut. Tetapi ketika mengangkat diskursus ketimpangan otoritas, kerja intelektual ini otomatis bertentangan dengan kepentingan kekuasaan dan elite. Dan dengan mentalitas buruk yakni ketakutan berlebihan kehilangan kekuasaan, maka jalan terbaik yang ditempuh para penguasa biasanya melakukan pencekalan.

Bersepakat dengan Airlangga Pribadi, dosen filsafat Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair Listiyono Santoso mengatakan, pencekalan buku sesungguhnya cermin dari ketakutan sebuah kekuatan. Buku yang hadir ditafsirkan membahayakan kemapanan kekuasaan. Dalam banyak hal, buku yang dicekal seringkali dianggap berseberangan dengan logika kekuasaan.

”Secara kultural, maka pencekalan buku merupakan bentuk penguasaan pikiran publik agar mudah diatur dalam logosentris yang bersifat tunggal,” ujar Listiyono.

Dosen kelahiran Yogyakarta, 18 Juli 1972 menambahkan, kebenaran muatan suatu buku bukan ditentukan oleh penguasa. Kendati bersifat kontradiktif sekali pun, masyarakat tetap berhak memperoleh informasi dari buku tersebut. Kebenaran didasarkan pada pertanggungjawaban berbagai informasi yang ada dalam buku. Banyak hal yang bisa digali selain hanya membaca buku tersebut. Dalam konteks ini, kegiatan bedah buku, bincang buku, temu penulis dan sebagainya selayaknya harus dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban penulis atas tulisannya.

Keberadaan buku tidak hanya dimiliki sebagian masyarakat, melainkan untuk masyarakat dunia. Maka biadab dan tak berkebudayaan jika menghalangi seseorang untuk meraih informasi. Novelis dan guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Budi Darma berkomentar bahwa langkah terbaik dalam menghadapi sebuah buku, sebaiknya tidak dengan pencekalan.

”Untuk meng-counter pandangan-pandangan yang dianggap keliru dalam buku, yakni membuat buku putih sebagai buku tandingan,” terang penulis Olenka, Orang-Orang Bloomington, dan Rafilus itu. Diskusi seperti ini sekaligus bisa menjadi tradisi berdialektika yang sehat. (b2)

*) Dikronik dari Surabaya Post, 3 Januari 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan