-->

Kronik Toggle

Duh, Patrialis Akbar dari Dephukham Ikut-ikutan "Menyidik" Buku

JAKARTA — Pelarangan sejumlah buku oleh Kejaksaan Agung merupakan pengerdilan terhadap kemampuan masyarakat. Pelarangan itu berarti menganggap masyarakat tidak mampu menyaring setiap informasi yang diterimanya.

Hal itu diungkapkan mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute Raja Juli Anthoni di Jakarta, Senin (4/1). ”Masyarakat sudah cerdas, bisa memilih dan melakukan cross check (cek silang) atas setiap informasi yang diterimanya,” katanya.

Dengan membaca sebuah buku, lanjutnya, tidak otomatis dapat memengaruhi pikiran masyarakat secara langsung. Masyarakat dapat menerima atau menolak setiap ide yang ada dalam sebuah buku.

Kejaksaan Agung pada 22 Desember 2009 melarang peredaran dan menyita lima judul buku. Pelarangan itu dikarenakan isi buku-buku itu dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, 30 Desember lalu, juga mengatakan, departemennya sedang mengkaji buku-buku yang dianggap bersifat provokatif dan memecah belah bangsa. Setidaknya sudah ada 20 buku yang masuk kategori tersebut dan akan direkomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk dilarang.

Pelarangan buku oleh pemerintah, tambah Anthoni, menunjukkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih jauh dari demokrasi substansial.

Secara terpisah, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan, pelarangan buku dalam era demokrasi tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Bantahan atau promosi atas klaim kebenaran sebagai upaya menandingi isi buku atau klaim kebenaran lainnya tidak boleh dilakukan dengan kekerasan.

Sumber: Kompas, 5 Januari 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan