-->

Kronik Toggle

Bertahan Dua Hari di Toko Buku

Lagi-lagi ada buku yang dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung. Sebuah langkah mundur di negara demokrasi.
Wibowo

PELARANGAN buku oleh Kejaksaan Agung memicu pertanyaan dan reaksi keras dari sejumlah pihak. Tepat 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan peredaran dan penggandaan berupa lima buku, yaitu Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rossa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Cocratez Sofyan Yoman, Lekra tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 7950-1965 tulisan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama oleh Syahrudin Ahmad. Episode Kick Andy kali ini membahas kasus pembredelan 6 buku ini.

Pembahasan buku berjudul Lekra tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965, karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan cukup menarik. Provokatif dan agitatif. Istilah yang pas untuk menilai judul buku itu. Namun, di sinilah letak kekuatan buku ini untuk menarik mata pembaca agar memelototi kata demi kata dalam setiap halaman, dengan pertanyaan yang senantiasa membebani kepala benarkah Lekra tak pernah membakar buku?

Namun sayang, dua hari setelah dipasarkan, pihak toko buku mengembalikan dan menolak untuk memasarkannya.
Menurutnya, sejarah adalah multitafsir, tidak tunggal. Terhadap alternatif kebenaran lain, masyarakat harus toleran. Rhoma tidak mengetahui kriteria ataupun dasar dalam mengganggu ketertiban umum sehingga bukunya dilarang.

Bahkan, ia belum diberi tahu hal-hal apa di bukunya yang membuat Kejaksaan Aung melarangnya. Pastinya melarang buku seba-.gai karya intelektual merupakan pelanggaran atas hak berkreasi. “Saya ini kan latar belakangnya sejarah. Ketika ada fakta, saya menuliskannya. Dengan beragam versi sejarah, pembaca menjadi kaya dan terbuka dengan beragam versi.

Kalau hanya satu versi, rasanya menjadi dipaksakan,” ungkapnya. Kesepahaman ideologi Sementara itu, menyebut Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) bersih dari pengaruh Partai Komunis Indonesia boleh dikatakan sebagai kesalahan fatal. Tapi menyebut Lekra berinduk kepada PKI juga keliru. Lebih tepatnya hubungan itu adalah kesepahaman ideologi.

Demikian salah satu kesimpulan riset sejarah, yang kemudian dibukukan. Terlepas dari hubungan atau kesamaan ideologinya dengan PKI, sepanjang 1950-1965, Lekra menjadi wadah bagi berkumpulnya para seniman dan cendekiawan, bahkan politikus, pada masa itu. Kegiatan dan aktivitasnya bukan hanya mendapat perhatian dari petinggi Republik, tapi juga seniman dan pemimpin . negara sahabat.

Terlepas dari pandangan mengganggu ketertiban umum, buku ini adalah dokumen sejarah yang disusun anak muda generasi sekarang dengan semangat ilmu pengetahuan dan keseriusan di atas rata-rata. “Buku ini, meski disebut sebagai buku putih, bukanlah sebuah pleidoi buta terhadap Lekra. Ia adalah ikhtiar memberi kesempatan bagi mereka untuk berbicara apa sesungguhnya yang telah mereka lakukan semasa kurun 15 tahun yang bergemuruh itu,” katanya.

Muhidin dan Rhoma menahbiskan buku ini sebagai sebuah dokumen sejarah kebudayaan kita yang hilang dan terputus atas nama dendam politik yang terus diwariskan pada generasi muda. Bila boleh disandingkan, buku ini adalah jawaban paling serius dari Prahara Budaya Kilas Balik Ofensif Lekra/PKl yang disusun DS Moeljanto dan Taufik Ismail sekitar 1995.
miweekend@mediaindonesia.com

Sumber: Media Indonesia, 31 Januari 2010

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan