-->

Kronik Toggle

Prof Aminuddin Kasdi: ‘Red Drive Proposal’ cuma Upaya Soemarsono Kubur Sejarah

JP [ Jum’at, 04 September 2009 ]
Front Anti-Komunis Persoalkan Sosok Soemarsono (2)
Sejarah Adalah Versi Pemenang
Soemarson pernah mengatakan peristiwa Madiun pada 1948 bukan ajang perebutan kekuasaan nasional (coup d’tat) ataupun perebutan pemerintahan nasional (coup de la ville). Mantan ketua Pemuda Republik Indonesia (PRI) Surabaya itu menyebut peristiwa berdarah tersebut disebabkan Red Drive Proposal.
Dalam versi Soemarsono, Red Drive Proposal adalah dokumen rahasia yang disusun oleh para petinggi Pemerintahan Kabinet Hatta bersama wakil-wakil dari Amerika Serikat (AS). Negara adidaya itu berkepentingan untuk memerangi kekuatan komunisme. Sebab, saat itu, negara adidaya ini memang terlibat perang dingin dengan Blok Timur (Uni Sovyet) yang memang berhaluan komunis.
Pengakuan Soemarsono ini dibantah oleh Guru Besar Sejarah Unesa Prof Aminuddin Kasdi. Menurut dia, adanya Red Drive Proposal adalah upaya Soemarsono untuk mengaburkan sejarah. Bagi dia, dokumen itu tidak ada. Sebab memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya.
”Harus ada buktinya kalau dokumen otentik. Tidak bisa hanya mengatakan bahwa dokumen itu rahasia lantas tidak bisa memberi bukti. Kita baru percaya bahwa teks itu orisinal jika ada bentuk fisiknya. Contohnya seperti proklamasi itu,” ujar Aminuddin Kasdi ketika ditemui Jawa Pos kemarin
Aminuddin mengatakan, dalam setiap penelurusan sejarah, memang harus terdapat bukti-bukti yang menguatkan. Yang paling tinggi derajatnya, kata dia, adalah bukti otentik.
Di bawahnya ada sumber lain, yakni sumber primer. Sumber ini adalah bukti yang direkam pada masa ketika peristiwa itu berlangsung. Atau pengakuan orang yang hidup pada masa itu. Setelah itu ada bukti sekunder. Yang terakhir ini adalah rekaman sejarah yang direkonstruksi pada saat ini.
Pengakuan Soemarsono, kata Aminuddin, sejatinya adalah sumber primer. Sebab, dia adalah orang yang hidup sekaligus bagian pelaku peristiwa itu.
Namun, Soemarsono hanya merupakan sumber sejarah lisan. Dan ini bisa menjadi bias (personel bias). Dampaknya, pengakuan Soemarsono ini bisa menjadi berat sebelah. ”Ya, hanya menampilkan sisi kebaikannya saja. Sebab, tidak ada kolaborasi dengan sumber lainnya. Kalau hanya satu sumber saja mana cukup?” cetus Aminuddin.
Ketua Centre For Indonesian Communities Studies (CICS) Arukat Djaswadi mengatakan, peristiwa Madiun murni pemberontakan. Dari teks yang dia baca, terutama teks resmi pemerintah Jawa Timur yang berjudul Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, Soemarsono adalah pemimpin pemberontakan.
Dalam buku itu, kata Arukat, Soemarsono yang merupakan Komandan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) adalah pemimpin perlawanan. Pada pukul 03.00 pagi tanggal 18 September, Soemarsono dan pasukannya secara serentak melumpuhkan Batalyon CPM di Jalan Dokter Cipto.
Mereka melucuti senjata polisi negara, menangkap serta menawan polisi anggota Staf Polisi Djawa Timur (SPDT). Tiga orang mati dalam peristiwa itu. Dua dari kubu Soemarsono dan satu dari polisi. ”Semua itu dilakukan saat penduduk Madiun sedang tertidur lelap,” kata Arukat mengutip buku tersebut.
Pada pukul 9 pagi, permasalahan menjadi jelas. Ini setelah radio Gelora Pemuda menyiarkan berita bahwa sekarang telah berdiri negara bernama Sovyet Republik Indonesia. Negara ini tidak mengakui eksistensi Negara Republik Indonesia. Soemarsono ditetapkan sebagai penguasa khusus karesidenan Madiun. Jabatannya adalah gubernur militer. Soemarsono menjadi orang ketiga di bawah Musso dan Amir Syarifuddin.
Menurut Arukat, apa yang dilakukan Soemarsono dan kawan-kawan ini meluas ke beberapa kota lain seperti Cepu, Purwodadi, dan Pati. Semua orang yang tidak mau ikut Front Demokratik Rakyat (FDR) diserang dan ditangkapi. ”Tanyakan saja kepada Soemarsono bagaimana mereka membunuhi kiai, santri, dan penduduk yang tidak berdosa,” tutur Arukat.
Karena kondisi yang sudah semakin mengkhawatirkan, pemerintah menunjuk Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer Jawa Timur. Pengangkatan ini diumumkan pada 19 September 1948. Tidak sampai dua minggu kemudian, atas kepe mim pinan Sungkono dan disokong penuh oleh Gubernur Militer Gatot Subroto, gerakan ini berhasil ditumpas.
Pernyataan Arukat ini dibenarkan oleh Aminuddin. Benturan antarpasukan memang terjadi. Dan akhirnya orang ”kiri” yang kalah. Aminudin mengakui bahwa penulisan sejarah adalah versi yang menang. Pihak yang kalah, seperti PKI, yang dua kali gagal melakukan pemberontakan, kata Aminudin sudah seharusnya masuk kotak. ”Sejarah memang versinya yang menang. Lha, gimana, kalah kok njaluk sejarah,” tuturnya. (nur/el)

Inilah ruang bantahan yang diberikan Jawa Pos kepada orang-orang yang tak puas dengan tulisan Dahlan Iskan. Terutama sekali kepada Prof Aminuddin Kasdi dari Universitas Negeri Surabaya. Prof ini membantah isi kepala dan mata sejarah kesaksian Soemarsono dalam buku Revolusi Agustus. (IBOEKOE)

Front Anti-Komunis Persoalkan Sosok Soemarsono:  Sejarah Adalah Versi Pemenang (2)

Soemarson pernah mengatakan peristiwa Madiun pada 1948 bukan ajang perebutan kekuasaan nasional (coup d’tat) ataupun perebutan pemerintahan nasional (coup de la ville). Mantan ketua Pemuda Republik Indonesia (PRI) Surabaya itu menyebut peristiwa berdarah tersebut disebabkan Red Drive Proposal.

Dalam versi Soemarsono, Red Drive Proposal adalah dokumen rahasia yang disusun oleh para petinggi Pemerintahan Kabinet Hatta bersama wakil-wakil dari Amerika Serikat (AS). Negara adidaya itu berkepentingan untuk memerangi kekuatan komunisme. Sebab, saat itu, negara adidaya ini memang terlibat perang dingin dengan Blok Timur (Uni Sovyet) yang memang berhaluan komunis.

Pengakuan Soemarsono ini dibantah oleh Guru Besar Sejarah Unesa Prof Aminuddin Kasdi. Menurut dia, adanya Red Drive Proposal adalah upaya Soemarsono untuk mengaburkan sejarah. Bagi dia, dokumen itu tidak ada. Sebab memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya.

”Harus ada buktinya kalau dokumen otentik. Tidak bisa hanya mengatakan bahwa dokumen itu rahasia lantas tidak bisa memberi bukti. Kita baru percaya bahwa teks itu orisinal jika ada bentuk fisiknya. Contohnya seperti proklamasi itu,” ujar Aminuddin Kasdi ketika ditemui Jawa Pos kemarin

Aminuddin mengatakan, dalam setiap penelurusan sejarah, memang harus terdapat bukti-bukti yang menguatkan. Yang paling tinggi derajatnya, kata dia, adalah bukti otentik.

Di bawahnya ada sumber lain, yakni sumber primer. Sumber ini adalah bukti yang direkam pada masa ketika peristiwa itu berlangsung. Atau pengakuan orang yang hidup pada masa itu. Setelah itu ada bukti sekunder. Yang terakhir ini adalah rekaman sejarah yang direkonstruksi pada saat ini.

Pengakuan Soemarsono, kata Aminuddin, sejatinya adalah sumber primer. Sebab, dia adalah orang yang hidup sekaligus bagian pelaku peristiwa itu.

Namun, Soemarsono hanya merupakan sumber sejarah lisan. Dan ini bisa menjadi bias (personel bias). Dampaknya, pengakuan Soemarsono ini bisa menjadi berat sebelah. ”Ya, hanya menampilkan sisi kebaikannya saja. Sebab, tidak ada kolaborasi dengan sumber lainnya. Kalau hanya satu sumber saja mana cukup?” cetus Aminuddin.

Ketua Centre For Indonesian Communities Studies (CICS) Arukat Djaswadi mengatakan, peristiwa Madiun murni pemberontakan. Dari teks yang dia baca, terutama teks resmi pemerintah Jawa Timur yang berjudul Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, Soemarsono adalah pemimpin pemberontakan.

Dalam buku itu, kata Arukat, Soemarsono yang merupakan Komandan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) adalah pemimpin perlawanan. Pada pukul 03.00 pagi tanggal 18 September, Soemarsono dan pasukannya secara serentak melumpuhkan Batalyon CPM di Jalan Dokter Cipto.

Mereka melucuti senjata polisi negara, menangkap serta menawan polisi anggota Staf Polisi Djawa Timur (SPDT). Tiga orang mati dalam peristiwa itu. Dua dari kubu Soemarsono dan satu dari polisi. ”Semua itu dilakukan saat penduduk Madiun sedang tertidur lelap,” kata Arukat mengutip buku tersebut.

Pada pukul 9 pagi, permasalahan menjadi jelas. Ini setelah radio Gelora Pemuda menyiarkan berita bahwa sekarang telah berdiri negara bernama Sovyet Republik Indonesia. Negara ini tidak mengakui eksistensi Negara Republik Indonesia. Soemarsono ditetapkan sebagai penguasa khusus karesidenan Madiun. Jabatannya adalah gubernur militer. Soemarsono menjadi orang ketiga di bawah Musso dan Amir Syarifuddin.

Menurut Arukat, apa yang dilakukan Soemarsono dan kawan-kawan ini meluas ke beberapa kota lain seperti Cepu, Purwodadi, dan Pati. Semua orang yang tidak mau ikut Front Demokratik Rakyat (FDR) diserang dan ditangkapi. ”Tanyakan saja kepada Soemarsono bagaimana mereka membunuhi kiai, santri, dan penduduk yang tidak berdosa,” tutur Arukat.

Karena kondisi yang sudah semakin mengkhawatirkan, pemerintah menunjuk Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer Jawa Timur. Pengangkatan ini diumumkan pada 19 September 1948. Tidak sampai dua minggu kemudian, atas kepe mim pinan Sungkono dan disokong penuh oleh Gubernur Militer Gatot Subroto, gerakan ini berhasil ditumpas.

Pernyataan Arukat ini dibenarkan oleh Aminuddin. Benturan antarpasukan memang terjadi. Dan akhirnya orang ”kiri” yang kalah. Aminudin mengakui bahwa penulisan sejarah adalah versi yang menang. Pihak yang kalah, seperti PKI, yang dua kali gagal melakukan pemberontakan, kata Aminudin sudah seharusnya masuk kotak. ”Sejarah memang versinya yang menang. Lha, gimana, kalah kok njaluk sejarah,” tuturnya.

* Dinukil dari Harian Jawa Pos Edisi 04 September 2009

6 Comments

missy_butterfly - 04. Sep, 2009 -

kalau buku yang kemarin saja dibakar, padahal pada saat ini rezim telah tumbang. saya hanya ingin bertanya apakah “Red Drive Proposal” mempunyai nasib yang sama dengan buku-buku yang dibakar tersebut, mengingat rezim ORBA sangat paranoid dengan hal-hal yang berbau Komunis?

jaketlusuh - 06. Sep, 2009 -

saya mengira professor tersebut juga berprofesi ganda, yaitu penjual sate.

Pandu Jakasurya - 07. Sep, 2009 -

Saya pribadi tidak begitu yakin dengan adanya Red Drive Proposal, seperti halnya tidak yakin adanya cetak biru Kominform/Moskwa yang katanya dibawa Pak Musso untuk diterapkan di Indonesia. Pertimbangkanlah ketegangan yang kian memuncak antara eks Sayap Kiri/FDR dengan pemerintah Hatta yang didukung PNI dan Masyumi sejak jatuhnya pemerintahan Bung Amir pasca-penandatanganan Persetujuan Renville jelang akhir Januari 1948. Pertimbangkanlah juga “real politics” yang dimainkan pemerintah RI dalam menyikapi peran AS dalam perjuangan diplomatik RI dengan Belanda. Pula perlu diperhitungkan bahwa bukan hanya orang-orang non-PKI yang jadi korban kekejaman. Orang-orang PKI dan/atau rakyat yang mendukung FDR juga banyak yang jadi korban perilaku biadab. Dalam situasi revolusioner teramat sering pihak-pihak yang saling berseteru terjerumus dalam perilaku di luar batas kemanusiaan. Ini bukan untuk membenarkan perilaku seperti itu, tapi sekadar dengan rendah hati mengingatkan bahwa hasrat pembinasa yang melekat dalam diri kita masing-masing dan kecenderungan kolektif masih harus kita bereskan. Mengenai Pak Soemarsono, betapapun kontroversial pernyataannya, bukankah lebih baik diadakan percakapan bedah sejarah secara jujur, kritis, dan beriktikad baik daripada main tuding seperti Prof A. Kasdi? Bila sumber subyektif-lisan pelaku sejarah bertentangan dengan versi resmi penguasa alias pemenang, tidak dengan sendirinya kesaksian sumber subyektif-lisan itu sahih untuk dipasangi label seperti yang ditempelkan A. Kasdi kepada Pak Soemarsono.

siwa - 11. Sep, 2009 -

q se7 bngt pa kta Prof.Amin,emang dlm pnulisan sej. hrus da smber pembanding lain,,ini di gunakan sbg koreksi sumber,,apa lagi yg di ungkapkan soemarsono adlh sumber lisan yg tdk lepas dr subyektivitas pribadi,,so jika soemarsono ngomong ngalor-ngidol tentang kebenaran Red Drive Proposal tanpa adanya bukti otentik??spt teks Proklamasi yang da buktinya maka bisa di pastikan pa omongan Soemarsono sama aja dengan Nggedabruuuusssssss????

trecy - 11. Feb, 2010 -

kalau melihat peta politik saat itu, kabinet Hatta rasanya terlalu lemah untuk merencanakan red drive proposal. Dan bukan sekali bila PKI saat itu memberontak, karena dasar dari ideologi yang mereka anut adalah revolusi. Versi sejarah yang saya tahu, Madiun 1948 itu murni revolusi PKI.

hadiah - 10. Nov, 2013 -

Pak prof ini begitu lahir sudah anti komunis.Mungkin juga orang tua nya dibunuh oleh komunis.Kok sampai anti pati dng pejuang komunis ( seperti sumarsono ).Padahal dlm perang melawan imperialis/kolonialis itu orang2 kiri yng banyak korbannya. Bukan orang2 knil yng pro belanda. Secara logika yng masuk akal, dan sudah teruji oleh kebenarannya justru orang komunis yng banyak digantungin oleh belanda. Oleh karenanya mereka kalah.Sebab kawulo melawan ndoro (yng dibantu oleh begundal2 ndoro )tetap saja kalah.Saya chawatir bapak profesor ini tidak menemukan /mengungkap/onderzoek kasus yng ilmiah,tapi memperoleh predikat prof dng jalan politik yng menang pada waktu itu. Seorang ilmuawan tidak akan berdasar pada menang atau kalah. Tapi berdasarkan logika.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan