-->

Kronik Toggle

Pemberantasan Buta Aksara Mesti Diarahkan

Pemberantasan Buta Aksara Mesti Diarahkan
shutterstock
Ilustrasi: Di tahun 2009 ini terdapat tujuh kawasan komunitas terpencil yang menjadi simpul penuntasan buta aksara. Sebanyak dua juta penduduk buta aksara mayoritas berdiam di Kabupaten Sigi (Sulteng), Garut (Jabar), Sekadau (Kalbar), Barru (Sulsel), Lombok Barat (NTB), Pamekasan (Jatim), dan Enggano (Bengkulu).
/
Artikel Terkait:
51.899 Penduduk Kaltim Buta Aksara
Buta Aksara Ancam Kelangsungan Demokrasi
Penyandang Buta Aksara Dilatih Keterampilan
64 Persen Perempuan Buta Huruf
Program Kewirausahaan Tarik Minat Belajar Membaca
SELASA, 8 SEPTEMBER 2009 | 21:33 WIB
CILEGON, KOMPAS.com – Pemberantasan buta aksara tidak lagi cukup pada membuat warga yang belum melek huruf mampu membaca dan menulis. Program itu mesti diarahkan dan diintegrasikan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Hamid Muhamad dalam peringatan Hari Aksara Internasional ke-44 di Cilegon, Banten, Selasa (8/9). Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
“Sejak tahun ini, upaya pemberantasan buta aksara diintegrasikan juga untuk membuat warga berdaya dalam bidang ekonomi, sosial,budaya, dan kehidupan berbangsa. Tantangan sekarang bukan sekadar buta aksara hilang, tapi membuat warga berdaya untuk memperbaiki taraf hidup,” kata Hamid.
Upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia tergolong pesat. Pada tahun 2004 peyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas masih berjumlah 15,4 juta orang. Pada tahun ini sudah bisa mencapai target tinggal sekitar lima persen yakni 7,7 juta orang.
Fokus pemberantasan buta aksara terutama di daerah transmigrasi, pesisir, sekitar hutan, dan kepulauan. Selain itu, sasaran juga diperkuat bagi masyarakat perbatasan, masyarakat perkotaan yang belum terlayani, santri/pesantren tradisional, serta komunitas adat terpencil.
Bambang Sudibyo mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu fokus penting untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia di tiap-tiap daerah. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. “Supaya tidak ada lagi warga buta aksara, wajib belajar sembilan tahun mesti bisa dinikmati semua warga. Kita perkuat terus wajib belajar,” kata Bambang.
Husnul Chotimah (50), warga Cilegon, mengatakan kemmapuan membaca dan menulis yang didapat dari program keasksaraan fungsional selama enam bulan, membuatnya lebih percaya diri. Ditambah lagi dengan pemberian keterampilan memasak, Husnul mampu berwiarausaha kecil-kecilan dengan menitipkan kue-kue di warung di sekitar rumahnya.
“Sekarang saya sudah bisa membaca resep sehingga tahu membuat kue dengan benar. Program seperti ini berarti buat masyarakat miskin yang tidak pernah mengenyam sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah,” kata Husnul.
Pada peringatan Hari Aksara Internasional, Depdiknas memberikan penghargaan kepada sejumlah Gubernur dan walikota/bupati yang dinilai mendukung pemberantasan buta aksara. Tanpa dukungan pemerintah daerah, baik dalam pendanaan maupun kelembagaan, pemberantasan buta aksara di daerah-daerah tidak maksimal.
Ratu Atut mengatakan pemberantasan buta aksara di Banten berjalan baik dan mencapai sasaran. Jika sekitar lima tahun lalu, warga buta aksara mencapai 500 ribu lebih warga, pada tahun ini bisa berkurang tinggal sekitar 155 ribu warga. “Kini Banten bisa masuk dalam sepuluh besar provinsi yang terkecil memiliki penyandang buta aksara. Prestasi ini cukup menggembirakan dan mesti terus ditingkatkan supaya semua warga melek aksara,” kata Atut.

Di tahun 2009 ini terdapat tujuh kawasan komunitas terpencil yang menjadi simpul penuntasan buta aksara. Sebanyak dua juta penduduk buta aksara mayoritas berdiam di Kabupaten Sigi (Sulteng), Garut (Jabar), Sekadau (Kalbar), Barru (Sulsel), Lombok Barat (NTB), Pamekasan (Jatim), dan Enggano (Bengkulu).

Pemberantasan buta aksara tidak lagi cukup pada membuat warga yang belum melek huruf mampu membaca dan menulis. Program itu mesti diarahkan dan diintegrasikan untuk memberdayakan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Hamid Muhamad dalam peringatan Hari Aksara Internasional ke-44 di Cilegon, Banten, Selasa (8/9). Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Sejak tahun ini, upaya pemberantasan buta aksara diintegrasikan juga untuk membuat warga berdaya dalam bidang ekonomi, sosial,budaya, dan kehidupan berbangsa. Tantangan sekarang bukan sekadar buta aksara hilang, tapi membuat warga berdaya untuk memperbaiki taraf hidup,” kata Hamid.

Upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia tergolong pesat. Pada tahun 2004 peyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas masih berjumlah 15,4 juta orang. Pada tahun ini sudah bisa mencapai target tinggal sekitar lima persen yakni 7,7 juta orang.

Fokus pemberantasan buta aksara terutama di daerah transmigrasi, pesisir, sekitar hutan, dan kepulauan. Selain itu, sasaran juga diperkuat bagi masyarakat perbatasan, masyarakat perkotaan yang belum terlayani, santri/pesantren tradisional, serta komunitas adat terpencil.

Bambang Sudibyo mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu fokus penting untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia di tiap-tiap daerah. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. “Supaya tidak ada lagi warga buta aksara, wajib belajar sembilan tahun mesti bisa dinikmati semua warga. Kita perkuat terus wajib belajar,” kata Bambang.

Husnul Chotimah (50), warga Cilegon, mengatakan kemmapuan membaca dan menulis yang didapat dari program keasksaraan fungsional selama enam bulan, membuatnya lebih percaya diri. Ditambah lagi dengan pemberian keterampilan memasak, Husnul mampu berwiarausaha kecil-kecilan dengan menitipkan kue-kue di warung di sekitar rumahnya.

“Sekarang saya sudah bisa membaca resep sehingga tahu membuat kue dengan benar. Program seperti ini berarti buat masyarakat miskin yang tidak pernah mengenyam sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah,” kata Husnul.

Pada peringatan Hari Aksara Internasional, Depdiknas memberikan penghargaan kepada sejumlah Gubernur dan walikota/bupati yang dinilai mendukung pemberantasan buta aksara. Tanpa dukungan pemerintah daerah, baik dalam pendanaan maupun kelembagaan, pemberantasan buta aksara di daerah-daerah tidak maksimal.

Ratu Atut mengatakan pemberantasan buta aksara di Banten berjalan baik dan mencapai sasaran. Jika sekitar lima tahun lalu, warga buta aksara mencapai 500 ribu lebih warga, pada tahun ini bisa berkurang tinggal sekitar 155 ribu warga. “Kini Banten bisa masuk dalam sepuluh besar provinsi yang terkecil memiliki penyandang buta aksara. Prestasi ini cukup menggembirakan dan mesti terus ditingkatkan supaya semua warga melek aksara,” kata Atut.

* Dinukil dari Kompascom Edisi 8 September 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan