-->

Kronik Toggle

Penggelembungan Harga Buku Rp 16 M

KOMPAS
Penggelembungan Harga Buku Rp 16 M
Rabu, 22 Juli 2009 | 15:45 WIB
Sleman, Kompas – Nilai penggelembungan harga buku dalam proyek pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman 2004-2005 ditaksir mencapai Rp 16 miliar. Jumlah ini bahkan lebih tinggi lagi jika menghitung dari nilai yang disubkontrakkan PT Balai Pustaka kepada PT Putra Insan Pramudita dan penerbit-penerbit lainnya.
Hal tersebut terungkap dari kesaksian auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang DI Yogyakarta M Hasan Riyadi dalam lanjutan sidang kasus korupsi buku atas terdakwa Bupati Sleman nonaktif Ibnu Subiyanto, di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (21/7).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Andini itu, Hasan mengatakan pihaknya menerima permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik Polda DIY dalam kasus tersebut. Hasilnya, diketahui terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 12,1 miliar dalam proyek itu.
Kerugian tersebut terdiri dari penggelembungan harga buku sebesar Rp 16 miliar, buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp 1,8 miliar, dan kekurangan fisik buku yang ditelusuri di sekolah-sekolah senilai Rp 252,6 juta.
Secara total, Hasan mengatakan kerugian negara mencapai 18,1 miliar. Namun, jumlah itu harus dikurangi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan Pemkab Sleman kepada PT Balai Pustaka sebesar Rp 5,98 miliar, sehingga kerugian negara menjadi Rp 12,1 miliar. Membandingkan
Penggelembungan harga diketahui setelah tim dari BPKP membandingkan harga buku dalam kontrak dengan daftar harga buku-buku tersebut dari Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Selain itu, tim juga membandingkan dengan harga di toko-toko buku, seperti Gramedia dan Togamas.
Sementara itu, tim kuasa hukum Ibnu mempertanyakan kompetensi BPKP dalam menyatakan kerugian keuangan negara. ”Kewenangan itu telah dihapus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2001,” kata Andi Rais, salah seorang kuasa hukum Ibnu.
Selain itu, pengacara mempertanyakan dimasukkannya nilai Rp 1,8 miliar dalam komponen kerugian dari perhitungan buku yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. ”Hal itu telah direvisi dan biayanya dibebankan kepada PT Balai Pustaka,” kata Teguh Samudera, pengacara Ibnu lainnya.
Pengacara juga mempermasalahkan perubahan yang dilakukan auditor BPKP terhadap harga buku dari IKAPI dengan harga yang dituliskan dalam laporan BPKP yang nilainya lebih kecil. Pengacara melihat hal ini menimbulkan selisih yang signifikan.
Namun, hal ini segera ditampik Hasan dan mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena harga dari Ikapi belum menyertakan diskon dan potongan pajak penghasilan (PPh), sehingga harga dari Ikapi itu harus disesuaikan untuk memperoleh perbandingan yang setara. (ENG)

Nilai penggelembungan harga buku dalam proyek pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman 2004-2005 ditaksir mencapai Rp 16 miliar. Jumlah ini bahkan lebih tinggi lagi jika menghitung dari nilai yang disubkontrakkan PT Balai Pustaka kepada PT Putra Insan Pramudita dan penerbit-penerbit lainnya.

Hal tersebut terungkap dari kesaksian auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang DI Yogyakarta M Hasan Riyadi dalam lanjutan sidang kasus korupsi buku atas terdakwa Bupati Sleman nonaktif Ibnu Subiyanto, di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (21/7).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Andini itu, Hasan mengatakan pihaknya menerima permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik Polda DIY dalam kasus tersebut. Hasilnya, diketahui terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 12,1 miliar dalam proyek itu.

Kerugian tersebut terdiri dari penggelembungan harga buku sebesar Rp 16 miliar, buku yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp 1,8 miliar, dan kekurangan fisik buku yang ditelusuri di sekolah-sekolah senilai Rp 252,6 juta.

Secara total, Hasan mengatakan kerugian negara mencapai 18,1 miliar. Namun, jumlah itu harus dikurangi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan Pemkab Sleman kepada PT Balai Pustaka sebesar Rp 5,98 miliar, sehingga kerugian negara menjadi Rp 12,1 miliar. Membandingkan

Penggelembungan harga diketahui setelah tim dari BPKP membandingkan harga buku dalam kontrak dengan daftar harga buku-buku tersebut dari Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Selain itu, tim juga membandingkan dengan harga di toko-toko buku, seperti Gramedia dan Togamas.

Sementara itu, tim kuasa hukum Ibnu mempertanyakan kompetensi BPKP dalam menyatakan kerugian keuangan negara. ”Kewenangan itu telah dihapus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2001,” kata Andi Rais, salah seorang kuasa hukum Ibnu.

Selain itu, pengacara mempertanyakan dimasukkannya nilai Rp 1,8 miliar dalam komponen kerugian dari perhitungan buku yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. ”Hal itu telah direvisi dan biayanya dibebankan kepada PT Balai Pustaka,” kata Teguh Samudera, pengacara Ibnu lainnya.

Pengacara juga mempermasalahkan perubahan yang dilakukan auditor BPKP terhadap harga buku dari IKAPI dengan harga yang dituliskan dalam laporan BPKP yang nilainya lebih kecil. Pengacara melihat hal ini menimbulkan selisih yang signifikan.

Namun, hal ini segera ditampik Hasan dan mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena harga dari Ikapi belum menyertakan diskon dan potongan pajak penghasilan (PPh), sehingga harga dari Ikapi itu harus disesuaikan untuk memperoleh perbandingan yang setara.

* Digunting dari Harian Kompas Edisi Jogja 22 Juli 2009

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan