-->

Lainnya Toggle

Main Kotor Penerbit di Sekolah dan Kematian Toko Buku

Penerbit-penerbit bukanlah siswa sekolah. Bukan pula penilik. Tapi jika mereka makin sering muncul di halaman sekolah, pastilah itu urusan uang buku. Dan tentu saja melibatkan kepala sekolah di dalamnya untuk memenangkan persaingan yang riuh.

buku-sekolahKedatangan penerbit-penerbit haus uang itu merespons kebijakan baru di mana sekolah yang menentukan buku apa yang mereka pakai. Kalau sebelumnya penerbit ini menyogok pusat, maka seiring dengan desentralisasi pengadaan buku ajar, penerbit-penerbit kelelawar ini melakukan petualangan di sekolah-sekolah dengan memberi sangu di kantong celana belakang oknum-oknum guru.

Dua akibat langsung dari praktik kotor dalam sekolah ini: (1) buku menjadi mahal dan (2) tersungkurnya toko buku. Buku menjadi mahal, biasanya di atas Rp 26.000, lantaran penerbit berhitung dengan biaya sogokan yang sudah dikeluarkan. Pantas saja kemudian orang-orang tua pada tahun ajaran baru 2008 misalnya terkaget-kaget disodorkan kuitansi biaya buku satu paket (14 judul) seharga 1 juta rupiah per semester.

Pemerintah pusat bukannya tak tahu soal ini. Dalam lokakarya ”Menata Kembali Distribusi Buku Indonesia dan Membangun 1.000 Toko Buku Mobil di Kabupaten/Kota” yang berlangsung di Jakarta pada 24 Juli 2008, Mendiknas Bambang Sudibyo terang-terangan mengatakan penyebab harga buku mahal karena kolusi dan oligopoli. Dalam persekongkolan dompet-belakang itu, prosedur penilaian buku teks pelajaran yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) diabaikan. Karena yang dikejar adalah komisi, komisi, dan komisi. Isi dan mutu buku belakangan saja kalau ada yang cerewet mempersoalkannya.[1]

Akibat kedua dari oligopoli penerbit dan sekolah itu adalah jatuhnya toko-toko buku. Gabungan Toko Buku Indonesia (Gatbi) mencatat sedikitnya 50 persen toko buku mati. Dari sekira 5 ribu toko buku yang terdaftar dalam Gatbi, tiga ribu di antaranya sudah masuk kubur. Dan umumnya yang tersisa terpusat di ibukota propinsi, sedangkan yang berada di kabupaten atau kota serta daerah terpencil sudah tak ada lagi.

Sistem itu tentu saja sistem yang sakit. Sekolah tak lagi murni sebagai arena belajar, tapi berubah menjadi toko buku dengan standar harga yang monopolistik dan biasanya harga buku-buku jatuhnya mahal. Lain jika toko yang menyediakan buku-buku ajar itu lantaran mengikuti mekanisme persaingan pasar. Bukan hanya itu, kehadiran toko-toko kecil di desa-desa terpencil itu menggairahkan keberadaan beragam buku yang dibutuhkan masyarakat, baik buku pelajaran maupun buku umum.

Maka jalan yang dilakukan memang memutus fungsi penerbit sebagai penyalur langsung buku pelajaran. Kembalikan distribusi ke tempat asalnya: toko buku. Dan keluarlah Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005. Peraturan itu dibuat dengan niat bagus: guru tak lagi terlihat sibuk berdagang buku di sekolah sehingga mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Namun penerbit tak kehilangan akal. Mereka tahu betul, toko-toko buku sudah banyak yang masuk kuburan. Dengan mata dan endusan setajam kelelawar, mereka menyewa kios-kios kecil yang tak jauh dari sekolah untuk jadi toko buku dadakan selama satu semester penggunaan buku ajar.[2]

Caranya? Gatbi dan Pusat Buku Indonesia menciptakan model toko buku mobil. Pada 2009 ditargetkan ada 1.000 toko buku mobil di pelbagai wilayah di Indonesia, terutama untuk melayani kebutuhan siswa dan sekolah terhadap buku pelajaran. Untuk pengadaan toko buku mobil ini, Pusat Buku Indonesia menggandeng bank yang bisa mengucurkan kredit. Untuk satu unit toko buku mobil harganya berkisar Rp 180 juta, sedangkan untuk kebutuhan beragam buku diperkirakan Rp 60 juta.[3]

(BERSAMBUNG)


[1] Kompas. 25 Juli 2008. “Buku Mahal akibat Kolusi”. Lihat juga Kompas. 27 Maret 2008. “Harga Buku Maksimal Rp 7.500”.

[2] Kompas. 24 Juli 2008. “Penerbit Turun ke Sekolah, Toko Buku Terpukul”.

[3] Kompas. 23 Februari 2009. ”50 Persen Toko Buku “Mati””.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan