-->

Kronik Toggle

Keterlaluan, Petinggi Tentara dan Polisi juga Ikutan Ngembat Duit Buku Pelajaran!!

Ini memang kabar yang keterlaluan. Ada hubungan apa petinggi polisi dan tentara ngurusi buku ajar. Apalagi kalau bukan soal uang. Pahyang. Puyeng. Kalau bukan karena kerja KPK yang turba ke daerah, nggak mungkin para pengembat duit yang bekerja dalam buku ajar sekolah itu distrap dan dihinakan ke dalam bui.

Inilah berita keterlaluan itu. Diturunkan Harian Jawa Pos Edisi 16 Juli 2009 dengan titel: “Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar Seret Petinggi TNI-Polri”.

Kasus korupsi buku ajar SD/SMP 2003 di Boyolali menyeret petinggi TNI-Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam sidang lanjutan kemarin (15/7) di pengadilan negeri (PN) setempat, mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanta memberikan kesaksian tentang adanya anjuran dari petinggi TNI-Polri dan Kejagung dalam pengadaan proyek buku ajar tersebut.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Mukayat SH, Djaka mengaku menyetujui perubahan anggaran untuk pengadaan buku ajar. Pada 2003 sebanyak Rp 8 miliar dan pada 2004 menjadi Rp 18 miliar.

Perubahan anggaran disetujui lantaran saat itu dia hanya mendapat laporan keuangan global dari tim satuan kerja yang khusus menangani pengadaan buku ajar. “Kami hanya mendapat laporan. Tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.

Djaka menambahkan, perubahan anggaran pengadaan buku ajar bukan inisiatif pribadi, namun anjuran para penegak hukum pusat. Antara lain jaksa hakim muda, seorang brigjen Mabes Polri dan kolonel TNI.

Ketika majelis hakim menanyakan nama pejabat yang dimaksud, Djaka menjawab tidak hafal. “Saya tak hafal namanya,” ujarnya yang disambut tawa sinis majelis hakim dan pengunjung sidang.

Djaka mengaku mendapat pengarahan dari penegak hukum pusat terkait penunjukan langsung rekanan. Pengarahan itu tidak untuk dia sendiri, tapi bersama bupati lain dari Provinsi Jawa Tengah.

Ada kesaksian Djaka yang dinilai majelis hakim janggal. Yakni, saat dia mengatakan sudah mengetahui jumlah perubahan anggaran pada September 2003.

Padahal, negosiasi dengan pihak rekanan (Balai Pustaka) baru dilakukan pada November 2003. “Pak Djaka kayak dukun saja. Sudah tahu adanya perubahan anggaran. Padahal, negosiasi belum dilakukan,” kata hakim Mukayat yang lagi-lagi disambut tawa pengunjung sidang.

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan