-->

Lainnya Toggle

Hak Cipta dan Nasib Pencipta

Oleh Agus Sardjono

OPINI_Buku_Image_Orang2an BukuHardi, seorang pelukis, sedang berduka. Karya lukisnya digunakan dalam iklan sebuah bank nasional tanpa persetujuannya. Bukan hanya itu, karya lukisnya itu pun telah dimutilasi dan diacak-acak. Konon juga tanpa izin dari Hardi (Kompas, 11/6).

Namun, untuk peristiwa itu ia tidak dapat berbuat apa-apa dan bahkan Hardi mengaku kalah. Padahal, dalam hukum hak cipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mengumumkan karya ciptanya. Peristiwa yang menimpa Hardi ini hanyalah salah satu dari banyak peristiwa di mana seorang pencipta tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan industri.

Contoh lain adalah nasib para penulis buku. Dalam praktik penerbitan, pada umumnya seorang pencipta hanya mendapatkan royalti atas naskah bukunya antara 5 persen dan 15 persen. Bandingkan dengan toko buku yang mengambil proporsi 25 persen sampai 45 persen.

Dalam industri musik pun para pencipta lagu sering kali mengalami nasib yang kurang menggembirakan.

Dalam contoh perbukuan, pedagang justru memperoleh persentase lebih besar ketimbang royalti bagi pencipta. Dalam industri musik, pencipta juga sering kali mendapatkan porsi yang lebih sedikit ketimbang artis atau industri rekaman.

Sejarah hak cipta

Fenomena ini tampaknya ada hubungannya dengan sejarah hak cipta itu sendiri. Bila ditelusuri, sejarah hak cipta itu dimulai dari sejarah copyright di Inggris sebagai dampak ditemukannya mesin cetak oleh William Caxton pada tahun 1476.

Munculnya mesin cetak menyebabkan proses penggandaan (copying) karya tulis menjadi lebih mudah dan cepat. Sebagai dampaknya lahirlah industri percetakan yang saling bersaing. Jika kondisi persaingan ini dibiarkan tanpa adanya pengaturan, dikhawatirkan terjadi anarki.

Oleh alasan itu, industri percetakan meminta kepada raja untuk mengeluarkan aturan tentang persaingan di bidang percetakan. Lahirlah Copyright Act pada tahun 1710 yang memberikan hak eksklusif kepada industri percetakan. Melihat sejarahnya ini, menjadi jelas bahwa sesungguhnya Copyright Act tidak ada hubungannya dengan hak-hak seorang pencipta.

Perlindungan copyright yang demikian itu kemudian mendapat reaksi di negara-negara Eropa Kontinental, seperti di Perancis, Italia, dan Jerman.

Menurut pandangan hukum di negara-negara Eropa Kontinental, seharusnya yang mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya industri percetakan dengan copyright-nya, melainkan juga para pencipta yang melahirkan karya cipta. Itulah sebabnya di Eropa Kontinental muncul gagasan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta berupa droit de auteur (Prancis) atau auteursrecht (Belanda). Lahirlah kemudian Auteurswet 1912 di Belanda.

Baik droit de auteur maupun auteursrecht, keduanya memberikan hak tunggal (uitsluitend recht) kepada pencipta untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Hak inilah yang disebut auteursrecht, yang kemudian di Indonesia (dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952) diterjemahkan menjadi hak pencipta yang disingkat sebutannya menjadi hak cipta.

Dengan demikian, sejarah hak cipta di Indonesia memiliki perbedaan latar belakang dengan copyright yang berkembang di Inggris, Amerika, dan negara-negara dengan tradisi hukum common law lainnya.

Pada masa sekarang ini tradisi hukum yang melindungi pencipta (di Eropa Kontinental) dan industri (di Inggris dan Amerika) berinteraksi dalam ranah perdagangan antarnegara.

Pada puncaknya interaksi itu kemudian diatur secara multilateral dalam bentuk kesepakatan perdagangan beraspek HKI yang lebih dikenal dengan singkatannya, TRIPs.

Sayangnya, TRIPs lebih mengutamakan copyright ketimbang author’s right (hak cipta). Hal ini dapat dimengerti karena TRIPs itu memang hanya berurusan dengan perdagangan dan bukan dengan penciptaan sehingga masuk akal pula jika kemudian di bawah sistem TRIPs, industri lebih dapat menikmati perlindungan copyright ketimbang pencipta.

Apalagi pendekatan pengaturan yang digunakan dalam hak cipta itu sendiri lebih condong kepada siapa pemegang hak cipta (who is the owner of copyright) ketimbang siapa penciptanya (who is the author). Dengan demikian, dapat dimengerti jika kemudian rezim hak cipta justru kurang memberikan perlindungan kepada pencipta (author) dan lebih banyak memberikan perlindungan kepada industri berbasis ciptaan (copyright owner).

Jika kemudian orang-orang seperti Hardi dan kawan-kawan pencipta lainnya tidak berdaya dalam mempertahankan hak-haknya sebagai pencipta berhadapan dengan industri, hal itu hanyalah akibat logis dari sistem perlindungan hak cipta yang lebih memihak kepada pemegang hak cipta (owner) ketimbang pencipta (author).

Apalagi pada umumnya industri juga memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses hukum.

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin bahwa di bawah naungan UU Hak Cipta, para pencipta yang bernasib seperti Hardi justru tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Agus Sardjono, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

* Dinukil dari Harian Kompas Edisi 4 Juli 2009

2 Comments

pera - 05. Jul, 2009 -

agaknya author harus menjadi owner sekaligus 😀

aisha - 06. Jul, 2009 -

Satu hal saya setuju, copyright menjadi perlindungan industri: selalu pemilik modal, bukan “seniman”nya yang diuntungkan. Untuk itu beruntunglah penulis jaman sekarang yang bisa langsung menjual buku (e-book atau POD) ke konsumennya langsung. Belum sepenuhnya menjadi trend hari ini di Indonesia, tapi bersiaplah dalam 5 tahun ke depan. Lihatlah trend ini seperti trend telepon genggam.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan