Diperiksa Kejaksaan, Lekra Tak Membakar Buku!

Terus saja menulis. Mengungkapkan hal-hal yang patut dibaca dan disebarluaskan untuk mengungkap fakta, selama tulisan itu bukan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.

Demikian pendapat sejarawan Asvi Warman Adam. Pendapat itu menjawab pertanyaan Kompas, apakah masyarakat perlu lebih hati-hati menulis buku, terutama berkaitan dengan sejumlah buku yang sedang diteliti Intelijen Kejaksaan Agung.

”Kejaksaan yang harus lebih hati-hati melakukan pekerjaannya,” ujar Asvi, pekan lalu.

Dalam jawaban tertulis Jaksa Agung pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, 11 Mei 2009, disebutkan, Bagian Intelijen Kejagung telah dan sedang membahas sejumlah buku. Pembahasan dilakukan oleh bidang Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan, dalam proses clearing house.

Ada lima buku yang dibahas, yakni Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (ditulis John Roosa, diterbitkan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (ditulis Socratez Sofyan Yoman, diterbitkan Reza Enterprise), Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, diterbitkan Merakesumba Lukamu Sakitku), Enam Jalan Menuju Tuhan (ditulis Darmawan, diterbitkan Hikayat Dunia), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (ditulis Syahruddin Ahmad, diterbitkan Yayasan Kajian Alquran Siranindi).

Rhoma Dwi Aria saat dihubungi Kompas mengaku, ia tahu bukunya diteliti Kejagung justru dari rekannya. Ia juga tak tahu bagian mana di dalam bukunya yang dipersoalkan kejaksaan sehingga harus dibahas di clearing house. ”Saya tidak pernah diberi tahu kejaksaan soal pemeriksaan buku itu,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan yang ditanya soal pengawasan media dan barang cetakan menyebutkan, kewenangan itu masih ada pada jaksa. ”Pertimbangannya, jangan sampai ada buku atau media cetak yang mengganggu ipoleksosbudhankam,” katanya.

Menurut Jasman, jaksa tak sembarangan menggunakan kewenangan itu.

Ipoleksosbudhankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Langkah Kejagung mengawasi barang cetakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Asvi membenarkan, kejaksaan punya hak dan tugas mengawasi barang cetakan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Persoalannya, kejaksaan mestinya dapat menentukan, apa saja yang dapat dikategorikan mengancam ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Asvi lantas mengingatkan langkah kejaksaan tahun 2007, yang melarang beredarnya buku sekolah yang tidak mencantumkan kata ”PKI” pada peristiwa gerakan 30 September. Langkah kejaksaan itu banyak dikritik.

”Apakah pengungkapan fakta yang selama ini ditutupi Pemerintah Orde Baru dapat dikatakan sebagai mengganggu ketertiban umum?” kata Asvi.

Mengenai buku John Roosa, menurut Asvi, adalah tulisan ilmiah yang menggunakan referensi tentang kepustakaan peristiwa tahun 1965. Buku setebal 390 halaman itu menyertakan wawancara lisan dengan pihak terkait dan arsip yang sahih. ”Secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan,” komentar Asvi. Buku Rhoma dan Muhidin adalah dari koran terbitan Lekra.(dewi indriastuti)

* Disalin ulang dari Harian Kompas Edisi 19 Juni 2009 dengan judul “Buku Kontroversial: Mari Terus Menulis!”

Gus Muh

Gus Muh

Pencatat dan Pencatut Dunia Koran