-->

Kronik Toggle

Diperiksa Kejaksaan, Lekra Tak Membakar Buku!

Terus saja menulis. Mengungkapkan hal-hal yang patut dibaca dan disebarluaskan untuk mengungkap fakta, selama tulisan itu bukan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.

Demikian pendapat sejarawan Asvi Warman Adam. Pendapat itu menjawab pertanyaan Kompas, apakah masyarakat perlu lebih hati-hati menulis buku, terutama berkaitan dengan sejumlah buku yang sedang diteliti Intelijen Kejaksaan Agung.

”Kejaksaan yang harus lebih hati-hati melakukan pekerjaannya,” ujar Asvi, pekan lalu.

Dalam jawaban tertulis Jaksa Agung pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, 11 Mei 2009, disebutkan, Bagian Intelijen Kejagung telah dan sedang membahas sejumlah buku. Pembahasan dilakukan oleh bidang Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan, dalam proses clearing house.

Ada lima buku yang dibahas, yakni Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (ditulis John Roosa, diterbitkan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (ditulis Socratez Sofyan Yoman, diterbitkan Reza Enterprise), Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, diterbitkan Merakesumba Lukamu Sakitku), Enam Jalan Menuju Tuhan (ditulis Darmawan, diterbitkan Hikayat Dunia), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (ditulis Syahruddin Ahmad, diterbitkan Yayasan Kajian Alquran Siranindi).

Rhoma Dwi Aria saat dihubungi Kompas mengaku, ia tahu bukunya diteliti Kejagung justru dari rekannya. Ia juga tak tahu bagian mana di dalam bukunya yang dipersoalkan kejaksaan sehingga harus dibahas di clearing house. ”Saya tidak pernah diberi tahu kejaksaan soal pemeriksaan buku itu,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan yang ditanya soal pengawasan media dan barang cetakan menyebutkan, kewenangan itu masih ada pada jaksa. ”Pertimbangannya, jangan sampai ada buku atau media cetak yang mengganggu ipoleksosbudhankam,” katanya.

Menurut Jasman, jaksa tak sembarangan menggunakan kewenangan itu.

Ipoleksosbudhankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Langkah Kejagung mengawasi barang cetakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Asvi membenarkan, kejaksaan punya hak dan tugas mengawasi barang cetakan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Persoalannya, kejaksaan mestinya dapat menentukan, apa saja yang dapat dikategorikan mengancam ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Asvi lantas mengingatkan langkah kejaksaan tahun 2007, yang melarang beredarnya buku sekolah yang tidak mencantumkan kata ”PKI” pada peristiwa gerakan 30 September. Langkah kejaksaan itu banyak dikritik.

”Apakah pengungkapan fakta yang selama ini ditutupi Pemerintah Orde Baru dapat dikatakan sebagai mengganggu ketertiban umum?” kata Asvi.

Mengenai buku John Roosa, menurut Asvi, adalah tulisan ilmiah yang menggunakan referensi tentang kepustakaan peristiwa tahun 1965. Buku setebal 390 halaman itu menyertakan wawancara lisan dengan pihak terkait dan arsip yang sahih. ”Secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan,” komentar Asvi. Buku Rhoma dan Muhidin adalah dari koran terbitan Lekra.(dewi indriastuti)

* Disalin ulang dari Harian Kompas Edisi 19 Juni 2009 dengan judul “Buku Kontroversial: Mari Terus Menulis!”

15 Comments

udin - 19. Jun, 2009 -

selamat gus, bukumu diperhatikan oleh para penguasa. mereka sekarang makin pintar saja. hahahaha….

missy_butterfly - 19. Jun, 2009 -

wahhh gus… makin tenar saja neeehhh :))

goyang saja telinga pemerintahan… heran, telinga mereka kok lebih peka terhadap soal ini ya dibanding soal krusial penderitaan rakyat dan koruptor yang bejibun.

duhh kejaksaaannn kurang kerjaan banget siiihh… takut borok nya dibongkar jangan2 hehehehe

ari haryono - 19. Jun, 2009 -

saat nya kembali ke buku!

Paria - 19. Jun, 2009 -

wahhhhh
Kejaksaan si Tukang Sensor itu menghambat kreatifitas dan kejujuran
Kalo maen larang, dalam 10 tahun kedepan, bisa-bisa Republik Indonesia bisa berubah nama jadi Republik Pembohong yang berpiiran sempit….
Kebenaran itu milik Tuhan, kalo kita percaya agama, bukan miliki Negara atau milik Kejaksaan…..
Para penulis sejarah bisa-bisa harus nunggu order nulis dulu dari kejaksaan…..
Kejaksaan boleh melarang saya nulis apa yang saya suka dan yang saya anggap jujur, tapi beri kami penghidupan yang layak dulu dan tegakan Sila ke-5 (Pancasila), baru deh saya nurut apa yang dimau kejaksaan…..Ha ha ha ha
jangan maen larang seenaknya aja, mentang-mentang gak sepaham….
Jaksa sekolahnya tinggi, tapi pemikirannya dangkal……
IPKnya 3, tapi gak kreatif makanya Indonesia terus bobrok……
Kejaksaan Durhaka sama rakyat….
kerjanya bodohi rakyat yang ingin cerdas, sok nglarang…. emangnya Tuhan

saut situmorang - 19. Jun, 2009 -

Lho, novel “Saman” yang konon ditulis Ayu Utami itu kok gak “diperiksa” Kejaksaan Agung ya?!
ada apa ya?!

iboekoe - 19. Jun, 2009 -

Tiga alternatif: (1) Diperiksa/interogasi. (2) Digerayangi. (3) Ditelanjangi….

argus - 19. Jun, 2009 -

dibiarkan saja….nanti juga mati sendiri.
Gunakan energi untk hal yang lebih positif dan berkarya ketimbang ngurusin buku tak bermutu karya si Ayu Utami itu.

kutubusuk - 19. Jun, 2009 -

Kira-kira kapan ya orang-orang mau jujur pada diri sediri? Berapa jendral yang meninggal apakah sebanding dengan sekian ratus ribu (juta?) nyawa yang dianggap PKI dan di-PKI-kan? Dan ingat, kegiatan biadab itu dilakukan orang-orang yang mengaku memiliki TUHAN.

aircooled - 19. Jun, 2009 -

Sebenarnya kalau sebuah buku dilarang malah orang makin kepingin baca…….Udah tau strategi pelarangan buku itu basi…eh masih dipake……….Kejaksaan mendingan mengejar koruptor, bukan buku….!!!!

argus - 19. Jun, 2009 -

itu UU tahun 1963 dan 2004 ya. Ini masalah besar dan krusial di tengah paradigma demokratisasi di Indonesia. Semestinya pemerintah berhenti berupaya keras atau perlahan dalam pemberedelan hak kekayaan intelektual masyarakat Indonesia.

Bagaimana bangsa Indonesia mau maju dan punya karya bila kebebasan mengeluarkan pendapat masih dijajah bangsa sendiri?

Ini adalah simbol kekuasaan Orde Baru yang masih bercokol dalam supremasi hukum di Indonesia.

Kepada para penulis, mulailah pertimbangkan untuk diterjemahkan karyanya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya agar diterbitkan di luar negeri saja.

Teruslah berkarya. Jangan takut kepada siapapun.
HARUS MERDEKA!!!!!!!

jou - 21. Jun, 2009 -

wah kayak indonesia mo balik lagi ke jaman orde baru ya….

Eko Susanto - 22. Jun, 2009 -

Kali ini Gus Muh yang disayang sama kejakgung. semoga aja buku itu tambah laris, Gus. Anehnya, gak baca sejarah tapi kok jadi jaksa, ya….

iken - 05. Jan, 2010 -

namanya negeri kaum bandit….nabi negeri ini pasti macheaveli dengan kitabnya sucinya the price

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan