-->

Kronik Toggle

Indra Djati Bantah Korupsi Dana Buku 2003

Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, melalui pengacaranya, Luthfi Yazid, menyatakan tidak pernah ada proyek pengadaan buku untuk SD pada 2003 yang didukung pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 154 miliar.

“Yang ada adalah program penyaluran dana pemberian subsidi bantuan buku pelajaran matematika SD/MI 2003,” kata Luthfi kepada Tempo, Jumat (19/8). Luthfi, atas nama kliennya, menggunakan hak jawab atas berita di Tempo Interaktif, 10 Agustus 2005, berjudul Diduga Korupsi, Indra Djati Sidi Segera Disidik Polri.

Dikatakannya, program penyaluran dana pemberian subsidi bantuan buku pelajaran matematika itu dilaksanakan dengan mekanisme dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dan anggaran kepada gubernur. Gubernur lah yang kemudian mengelola anggaran tersebut.

Menurut Luthfi, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2002 tentang Undang-undang APBN 2003. Dalam lampirannya disebutkan bahwa upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain pemerintah pusat dan provinsi memberikan dana perbantuan berbentuk hibah atau block-grant kepada kabupaten/kota melalui koordinasi provinsi dan seterusnya.

Selanjutnya, menurut Luthfi, posisi Departemen Pendidikan (pemerintah pusat) hanya sebagai perencana. “Artinya menyusun anggaran yang diperlukan berdasarkan data persekolahan yang ada, menetapkan kebijakan teknis edukatif yang relevan (menetapkan buku yang layak digunakan oleh sekolah berdasarkan keputusan Panitia Nasional Penyeleksi Buku Pelajaran / PNPBP), dan memberikan petunjuk teknis kepada seluruh Dinas Pendidikan di Indonesia,” tuturnya

Setelah rencana anggaran disetujui DPR yang kemudian menjadi UU No. 29/2002, Departemen Keuangan mangalokasikan langsung anggaran ke masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP) No. S-1426/A/2003 yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Selanjutnya, kata Luthfi, dalam rangka realisasi atau implementasi, Dirjen Anggaran mengeluarkan Surat Edaran No. SE-159/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pemberian Subsidi Bantuan Buku Pelajaran SD/MI. Dalam surat itu diatur bahwa pencairan dana langsung ke sekolah lewat rekening bersama Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.

“Pelaksanaan program ini dikelola langsung oleh pemimpin proyek yang diangkat oleh gubernur selaku penanggung jawab dana dekonsentrasi. Pimpinan Proyek yang berwenang menetapkan sekolah penerima bantuan,” kata Luthfi.

Setelah mendapatkan dana, sekolah membeli buku sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Depdiknas (dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Pusat Perbukuan Setjen). Semua sekolah penerima bantuan wajib membeli buku yang sudah lolos seleksi PNPBP.

Memang ditemukan beberapa sekolah melakukan penyimpangan seperti tidak membeli buku yang lolos PNPBP. Penyimpangan lainnya, antara lain, terjadinya pengkoordinasian sekolah untuk membeli bersama dari penerbit tertentu (kerjasama antara Dinas Pendidikan Tingkat II dengan penerbit tertentu), dana bantuan dipergunakan untuk membeli keperluan bukan buku matematika, terjadi pungutan oleh oknum Dinas Pendidikan.

“Semua kejadian penyimpangan tersebut di luar kewenangan Depdiknas, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” Luthfi menambahkan.

Karena pelaksanaan program block grant tersebut di atas merupakan perintah UU APBN 2003, kata Luthfi, legalitasnya sah. Secara yuridis kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di tingkat sekolah atau provinsi tidak bisa dinisbahkan secara hukum kepada pejabat Departemen Pendidikan Nasional di pusat.

“Penyimpangan yang terjadi harus diselesaikan secara hukum berdasarkan prinsip locus delicti atau di tempat terjadinya tindak pidana,” demikian Luthfi.

Dikatakannya, upaya ini merupakan strategi beberapa oknum pengusaha untuk menyudutkan atau membangun opini tentang kegagalan mekanisme block grant. Langkah pengusaha itu, kata dia, reaksi atas hilangnya kesempatan usaha dalam mekanisme tender di pusat dalam setiap pengadaan buku sekolah yang berpotensi sarat kolusi.

Mekanisme block grant, kata Luthfi, merupakan langkah inovasi Indra Djati untuk mengurangi peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap pelaksanaan anggaran pendidikan, membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pendidikan, serta menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.

“Selain itu, mekanisme block grant merupakan sarana yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat di daerah karena terjadi perputaran uang yang efektif lewat sekolah di daerah,” kata Luthfi.

Luthfi mengklaim, justru Indra berusaha dengan keras untuk memotong dan memberantas praktek kolusi yang bisa saja dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan Provinsi dengan penerbit tertentu di tingkat provinsi dengan menerapkan pola block grant.

Dengan pola ini, kata dia, Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi praktis hanya menjadi tempat parkir. Artinya dana pusat yang ditaruh di provinsi yang dikenal dengan nama ”dana dekonsentrasi” harus didistribusikan ke rekening komite sekolah dan tidak boleh ada potongan apapun.

Karenanya, provinsi tidak mempunyai kewenangan lagi membeli buku. Inti dari pola ini adalah bagaimana agar uang itu jangan sampai berkurang sedikit pun. “Uang tersebut harus diterima oleh sekolah secara utuh, uang tersebut harus digunakan membeli buku dan bukan untuk keperluan yang lain,” kata Luthfi. Tempo News Room

*) Dikronik dari Tempo interaktif, 19 Agustus 2005

Artikel ini tertutup untuk komentar.

Warung Arsip Perpustakaan

Tampilkan
Sembunyikan